Headlines News :

FOKUS NEWS

Berita Terkini

Siswa Berprestasi Dapat Uang Jutaan Rupiah

Siswa Berprestasi Dapat Uang Jutaan Rupiah
Bupati Wng Joko Sutop.

WONOGIRI, TRIBUNEKOMPAS - Tahun 2016 ini merupakan tahun berbahagia bagi murid SMP dan SMA sederajat di Wonogiri yang mendapat nilai seratus atau sempurna dalam Ujian Nasional (UN).

Pasalnya mereka bakal mendapat penghargaan berupa uang tunai hingga jutaan rupiah. Penghargaan berupa uang juga bakal diberikan bagi siswa yang mendapatkan nilai rata-rata.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Wonogiri, Siswanto mengungkapkan hal tersebut saat pelepasan siswa kelas XII SMA Negeri 2 Wonogiri di halaman sekolah setempat, kemarin.

Diungkapkan Kadisdik, langkah tersebut merupakan perwujudan perhatian dari pemerintah terhadap siswa yang berprestasi.

“Nanti setiap anak yang berprestasi mendapatkan penghargaan uang tunai sejumlah Rp 1 juta,”

Jumlah tersebut akan menjadi berlipat jika siswa berhasil mendapatkan nilai seratus atau sempurna di lebih dari satu mata pelajaran yang diujikan. Yang pasti, siswa berprestasi nantinya bakal dikumpulkan dan uang langsung diberikan oleh bupati.

Kepala SMA Negeri 2 Wonogiri Dalimin menyebutkan ada sejumlah siswanya yang berprestasi dalam UN 2016. Mereka dipastikan bakal memperoleh penghargaan sebagaimana dijanjikan Kepala SMP Negeri 1 Wonogiri, Kusman Toha menuturkan, pihak sekolah juga telah menyiapkan reward berupa uang tunai yang ditujukan bagi para siswa berprestasi tersebut.

Jumlah uang sebagai reward adalah Rp. 100.000 per mata pelajaran yang mendapatkan nilai. “Jadi seandainya siswa tersebut memperoleh nilai 10 di beberapa mapel, rewardnya ya jadi berlipat,” tutur Kusman.

Penghargaan tersebut menurut dia, sudah menjadi tradisi di SMP Negeri 1 Wonogiri. pihaknya selalu mengumumkan di setiap kesempatan untuk memacu semangat belajar siswanya.

“Penghargaan jutaan rupiah dari Pemkab juga sudah kami sampaikan ke anak-anak,” sebut dia.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo juga akan meresmikan pembangunan SMP N 2 Wonogiri seperti Pagar,Pos Satpam ,Masjid Dll.

Wiwik. B.

Ultah Ratu Elizabeth Ramai Bertabur Selebriti

Ratu Elizabeth (ist).
 
 
LONDON, TRIBUNEKOMPAS - Perayaan ulang tahun Ratu Elizabeth ke-90 pada Minggu (Senin WIB) akan menampilkan para bintang papan atas dari industri hiburan dan hampir 1.000 ekor kuda.
 
Penyanyi pop Kylie Minogue dan Jess Glynne, penyanyi opera Katherine Jenkins dan Andrea Bocelli serta penyanyi soul Beverley Knight dijadwalkan mengambil bagian dari pawai di pekarangan Windsor Castle dekat London.
 
Para aktor yang terlibat meliputi Helen Mirren, John Boyega, Martin Clunes, Damian Lewis, Imelda Staunton dan komika Jennifer Saunders akan meramaikan panggung, kata stasiun televisi Inggris ITV yang akan menayangkan acara tersebut.  
 
Sang Ratu yang telah bertahta selama 64 tahun dan merupakan ratu tertua di sejarah Inggris berbaur dengan kerumunan saat berjalan-jalan dekat kastil ketika dia berulangtahun ke 90 pada 21 April.
 
Konser hari Minggu adalah puncak dari pawai selama empat hari di Windsor yang juga termasuk penampilan penunggang kuda dari seluruh dunia yang melibatkan sekitar 900 ekor kuda sehubungan dengan kecintaan ratu pada binatang.
 
Acara lain akan diselenggarakan menjelang ulang tahun resminya pada 11 Juni, termasuk pesta jalanan untuk 10.000 tamu yang dekat dengan Istana Buckingham, seperti dilansir Reuters. 
 
Alex.

Pemerkosa 58 Anak Tawarkan Uang Tutup Mulut Rp1,5 M

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Masyarakat Peduli Kediri (MPK) yang terdiri dari berbagai tokoh peduli anak mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Selasa (17/5). MPK meminta KPAI memberikan pengawasan secara khusus terhadap kasus pemerkosaan 58 anak yang dilakukan oleh pengusaha ternama di Kediri, Jawa Timur, Soni Sandra (63).

Pembina Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Bethani Eden mengatakan, pihaknya sangat peduli terhadap pencabulan 58 anak karena Sony Sandra sebagai pelaku dilindungi oleh sejumlah orang kuat di Kediri. Apalagi Soni Sandra merupakan pengusaha yang bergerak di infrastruktur merupakan rekanan dari Pemda Kediri. Sehingga banyak pihak yang melindunginya.

"SS (Sony Sandra) pengusaha besar dan kaya serta berpengaruh di Kediri. Aksi biadabnya dilakukan sudah lama tapi tidak tersentuh hukum," ujar Bethani Eden usai melapor ke KPAI, Jakarta.

Bethani menilai, kasusnya tidak tersentuh hukum karena Soni Sandra melakukan intimidasi kepada korbannya. Saat ini jumlah korban dari aksi Soni mencapai 58. Jumlah tersebut semakin bertambah dengan keberanian korban yang melapor ke polisi. Karena intimidasi dari 58 anak, yang melapor ke polisi berjumlah 7 anak.

Anak-anak korban pencabulan, papar Bethani karena diintimidasi oleh keluarga pelaku. Korban didatangi dan diancam. Selain itu korban juga dipaksa menerima uang Rp 50 juta plus motor Yamaha Mio. Agar tidak diintimidasi, sementara dua  korban saat ini diamankan di rumah Kapolres Kediri. 

Selain keluarga pelaku, Sony Sandra juga menggunakan oknum pemerintah agar kasusnya tidak berjalan atau terhenti. "SS dilindungi oleh mantan pejabat dan mantan anggota dewan dari partai besar," ungkap Bethani.

Rp1,5 Miliar

Bethani mengaku, dirinya juga sempat diintimasi. Bahkan ia ditawari uang senilai Rp300 juta hingga Rp 1,5 miliar. Namun tawaran tersebut langsung ditolaknya. Alasannya, anak yang menjadi korban tidak ternilai harganya. Apalagi anak-anak yang menjadi korban pencabulan Soni Sandra juga mengalami trauma yang berkepanjangan hingga ada yang mau melakukan bunuh diri.

"Selain pencabulan, SS ini punya kasus banyak mulai dari penggelapan dana, namun kasusnya tidak berjalan," jelasnya.

Bethani meminta Soni  yang akan menghadapi vonis pada Kamis (19/5)  dihukum berat. Selain itu jalannya persidangan juga tidak sesuai harapan, karena jaksa tidak berpihak pada korban. Padahal perbuatannya membuat trauma bagi para korban-korbannya.

"Bila perlu dikebiri dan dihukum mati. Untuk kasus ini kita harus langgar HAM pelaku. Karena ketika ditahan di Lapas masih memanfaatkan anak-anak untuk hasrat seksualnya," tegasnya.

Sementara itu mantan anggota DPR Lily Wahid meminta semua pihak mengawasi jalannya proses hukum terhadap Soni. Karena perbuatan Soni merupakan peringatan adanya pedofil di masyarakat.  "Kami berharap kasus ini dikawal KPAI dan KY agar hakim bisa memberikan putusan yang sesuai terhadap kasus ini," jelasnya.

Sementara itu Ferdinan Hutahaean dari Masyarakat Peduli Kediri mengatakan, dalam kasus Soni, hakim harus memberikan terobosan hukum untuk terdakwa. Karena proses persidangan dari awal tidak sesuai dengan koridor.

“Hakim hendaknya memvonis dan mendenda diatas tuntutan jaksa. Hukuman berat tersebut dilakukan untuk memberikan pemulihan hukum kepada para korban.  Padahal perbuatan Soni merupakan kejahatan luar biasa dan kebiadaban kepada anak-anak," jelasnya.

Dikawal
Sementara itu Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, KPAI akan mengawal proses persidangan hingga ke Komisi Yudisial (KY). Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengawasan secara khusus terhadap hakim agar tidak mencederai proses hukum. Apalagi perbuatan Soni sudah cukup lama. KPAI memberikan antensi khusus dan pengawasan terhadap para korban.

"KPAI berharap ada prespektif perlindungan anak dalam kasus ini. Karena perbuatan pelaku telah mencederai anak-anak khususnya di Kediri," jelasnya.

Sony alias Koko terbukti sebagai pelaku pencabulan sekaligus persetubuhan anak dibawah umur.  Sony dianggap melanggar Pasal 81 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun ancaman hukumanya adalah maksimal 15 tahun penjara atau minimal 5 tahun penjara.

 Parman.

Kerugian Negara Hampir 1 triliun, Anggota DPR Rampok Uang Rakyat

Kerugian Negara Hampir 1 triliun,  Anggota DPR Rampok Uang Rakyat


JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Kolaborasi perbuatan korupsi yang diduga dilakukan Sekretaris Jendral DPR RI dan anggota Dewan DPR RI, di gedung DPR Senayan, Jakarta, sangat memprihatinkan rakyat Indonesia.

Berbagai evaluasi dan tindakan pencegahan yang dilakukan aparat pemerintah untuk meredam tindakan melawan hukum tersebut, seperti tidak diindahkan. Wakil rakyat justru memberikan contoh tidak baik terhadap rakyat yang diwakilinya.

Kali ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menemukan indikasi adanya tindakan korupsi di gedung wakil rakyat, DPR RI di Senayan Jakarta. Hasil pemeriksaan BPK, menyatakan jika di gedung wakil rakyat itu terjadi tindakan korupsi atas dasar “kunker dan perjalanan fiktif” anggota dewan selama menjabat. Kerugian Negara akibat hal tersebut ditaksir hampir 1 triliun rupiah.

BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Potensi itu karena laporan kunjungan kerja yang tidak memenuhi persyaratan. Ketua BPK, Harry Azhar Azis, mengatakan, audit terhadap DPR RI dilakukan dalam semua aspek, untuk periode tahun anggaran 2015.

Para wakil rakyat yang duduk di Senayan itu, dicap telah merampok duit rakyat yang seharusnya mereka wakili. Tudingan ini didasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan ada kunjungan kerja (kunker) fiktif yang dilakukan anggota DPR dengan jumlah sangat fantastis: hampir satu triliun rupiah.
Kabar temuan dugaan kunker fiktif itu awalnya disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno di Jakarta, kemarin.

Dia bercerita, fraksinya telah mendapat surat dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR soal hasil audit BPK tentang laporan keuangan DPR. Dalam surat itu, BPK menyampaikan beberapa temuan, antara lain soal diragukannya adanya kunker anggota DPR dan kekurangan administrasi lainnya. Akibat dua hal itu, potensi kerugian negara disebut mencapai Rp 945,5 miliar.

Hendrawan melanjutkan, temuan dugaan kunker fiktif itu sebenarnya bukan hanya untuk PDIP. Tapi untuk seluruh fraksi. “Namun PDIP berinisiatif untuk menagih laporan kunker kepada seluruh anggota kami,” kata Hendrawan. Dia menginstruksikan seluruh anggotanya segera menyetorkan laporan secara mendetail disertai bukti-bukti kunjungan.

Terkait adanya kekurangan dalam laporan, Hendrawan memakluminya. Menurutnya, selama ini laporan penggunaan dana untuk kunker disusun secara lump sum atau sekaligus. Tidak dirinci seperti yang diinginkan BPK. Meski begitu, dia mengapresiasi audit BPK itu, karena menjadi masukan bagi anggota DPR untuk menyusun laporan lebih rinci dan akuntabel. 

Ketua BPK Akui
Ketua BPK Harry Azhar Azis membenarkan adanya temuan itu. Dia bilang, temuan adalah hasil pemeriksaan BPK untuk laporan keuangan DPR tahun 2015 (1 Januari-31 Desember 2015). Dalam pemeriksaan sementara itu, BPK mendapatkan temuan kekurangan laporan. Termasuk di antaranya adalan kunker DPR.

Hanya saja, kata dia, temuan itu sifatnya belum final. Karena saat ini BPK masih dalam proses memeriksa laporan keuangan DPR tersebut. Nah, dalam proses itu segala temuan bersifat konsultasi dan bisa diselesaikan dengan cara melengkapi kekurangan. “Jika nanti Setjen DPR sudah bisa melengkapi kekurangan itu, maka temuan itu akan kita hapus. Tidak akan ada masalah,” kata Harry, semalam.

Harry menjelaskan, tiga bulan setelah tahun fiskal (31 Desember) setiap kemenetrian dan lembaga diwajibkan membuat laporan audit ke BPK. BPK kemudian punya waktu dua bulan yaitu April sampai Mei untuk memeriksa laporan tersebut. Pada awal Juni, BPK kemudian melaporkan hasil pemeriksaan itu ke sidang paripurna DPR. Jika ada temuan-temuan dalam laporan itu, maka Setjen DPR masih mempunyai waktu 60 hari untuk melapor ke sidang BPK.

“Temuan-temuan kekurangan itu harus diselesaikan oleh Setjen,” ucapnya. Jika tidak bisa melengkapi, maka temuan itu akan menjadi temuan final.

Seperti apa temuan yang masuk kategori fiktif itu? Harry mencontohkan, ada anggota DPR berkunjung satu daerah kemudian menginap di hotel dengan laporan biaya Rp 30 juta. BPK kemudian memeriksa kuitansinya dan mendatangi langsung ke hotel itu untuk memastikan. “Jika dalam pemeriksaan di hotel ternyata tidak ada transaksi itu, maka ini berbahaya. Ini yang disebut fiktif,” ujarnya. Hanya saja, soal potensi kerugian negara yang mencapai angka hampir Rp 1 triliun, dia tidak tahu.

Senada disampaikan Anggota BPK Achsanul Qosasi. Dia bilang angka Rp 1 triliun sangat besar. “Saya tidak dapat angkanya dari mana. Kalau sudah final tentu nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.

Koordinator LSM Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, cerita adanya kunker fiktif anggota DPR itu sudah lagu lama. Terus menjadi cerita karena tidak ada yang bisa membuktikan.

“Informasi penting ini harus segera direspons penegak hukum untuk dituntaskan,” kata Sebastian, semalam.
Dia bilang, laporan BPK ini penting sekali untuk menyelamatkan keuangan negara. Selain itu untuk perbaikan DPR ke depan agar betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Jika dalam laporan BPK itu memang ditemukan adanya kunker fiktif, maka akan menambah coreng wajah DPR. Lembaga yang punya tugas mengawasi dan mengontrol agar keuangan negara dipergunakan sesuai peruntukannya kok ternyata merampok duit rakyat. Ini tidak boleh dianggap main-main. 

Diperiksa KPK
Sekretaris Jenderal DPR, Winangtuningtyastiti selama 5,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus dugaan suap anggaran proyek Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) di Maluku dan Maluku Utara.

Winangtuningtyastiti diperiksa sebagai saksi Andi Taufan Tiro dan Budi Suprianto. Keduanya merupakan anggota DPR RI yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Winangtuningtyastiti menegaskan, dalam pemeriksaan tadi, tidak membahas kunjungan kerja anggota DPR ke Maluku yang dilaksanakan Agustus 2015. Hal ini merujuk hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 945 miliar lebih dari kunker perseorangan anggota DPR.

“Kunker tidak (dikonfirmasi), soal RDP (rapat dengar pendapat) juga tidak,” bebernya sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/5).

Winantuningtyastiti mengatakan, seharusnya para anggota dewan melaporkan setiap kunker yang dilakukan baik saat reses maupun bukan masa reses. Faktanya hasil kunker itu hanya dilaporkan ke fraksi masing-masing anggota.

Selain itu tidak dimuat aturan tenggat waktu bagi anggota dewan melaporkan hasil kunkernya.
Ditanya sejauh mana evalusi terhadap hasil kunker anggota dewan, menurutnya itu dilakukan masing-masing fraksi. Sehingga ia merasa bingung BPK menyerahkan laporan auditnya ke Setjen.

“Setiap anggota dikumpulkan di fraksi, setiap anggota kunker ke dapil harus menyampaikan laporan ke fraksinya. Nah sementara diperiksa BPK kan kesekjenan, di kesekjenan tidak ada laporannya,” ujarnya.
Meski demikian, Winantuningtyastiti mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan 10 fraksi di Senayan untuk mengumpulkan laporan hasil kunker perorangan anggota dewan.

“Sudah kita kerja sama dengan fraksi, karena ini masa reses, tapi kita mengumpulkan dan sudah banyak. Banyak yang mengumpulkan,” pungkasnya.

Bunuh Diri
Menaggapi isu ini dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 945 miliar. Sebab hampir tidak mungkin anggota DPR yang menyia-nyiakan dana reses.
“Jika menyia-nyiakan dana reses, itu sama saja dengan bunuh diri, karena dana itu diperuntukkan bagi konstituen dan berdampak pada keterpilihan kembali anggota tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Ariza Patria, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 13/5).

Selain itu, menurut politikus Partai Gerindra ini, setiap fraksi sudah memiliki mekanisme tersendiri untuk menghindari penyelewengan. Fraksi Partai Gerindra sendiri sangat akuntabel dan transparan dengan laporan kunker dan reses anggotanya.

“Jadi bukan saja terpenuhi secara administratif sesuai prosedur dan syarat laporan yang disampaikan oleh Setjen DPR, tetapi juga secara riil harus dipastikan bahwa anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke dapilnya,” demikian Ariza.

“Apakah itu hanya karena belum dilaporkan, kawan-kawan belum melaporkan misalnya, ataukah mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki,” kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/5).

Namun menurut Hidayat, sementara ini tidak boleh langsung disimpulkan bahwa seolah-olah terjadi perampokan keuangan negara. Perlu ada pembuktian tentang adanya dugaan itu.

Politisi PKS yang akrab disapa HNW ini menilai audit tersebut sebagai peringatan kepada semua anggota DPR agar melaksanakan kunjungan kerja dan melaporkan kegiatan itu sebagaimana mestinya.

“Kalau kita reses paling tidak kan ada 15 kali pertemuan dengan konstituen, dengan segala bentuk kegiatannya dan kemudian dilaporkan,” ungkapnya. 

Totok.

Ini Komentar Presiden Jokowi Saat Setya Novanto Jadi Ketum Golkar

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Presiden Joko Widodo menghormati terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar hingga 2019.

“Kami hormati semua yang merupakan pilihan dari pemilik suara di Partai Golkar, kami hormati,” ujar Jokowi di sela-sela lawatannya di Seoul, Korea Selatan, Selasa (17/5) kemarin.

Jokowi enggan mengomentari sosok Novanto. Menurut dia, siapa pun yang terpilih adalah pilihan para pemilik suara, baik DPP, DPD, maupun organisasi sayap partai.

Ketika disinggung apakah Golkar akan diakomodasi dalam Kabinet Kerja, Jokowi menampiknya. “Belum sampai ke sana. Belum bicara,” ujar dia.

Sebelumnya, di hadapan para peserta Munaslub, Jokowi tidak berpihak kepada siapa pun calon ketum. Novanto meraih suara terbanyak pada voting tertutup yang digelar dalam Munaslub Partai Golkar sejak Selasa (17/5) dini har.

Proses pemilihan berlangsung cukup alot setelah Novanto dan Ade Komarudin berhasil meraih 30 persen suara. Pada putaran pertama, Novanto meraih 277 suara dan Ade Komarudin meraih 173 suara.

Pemilihan seharusnya masuk ke tahap kedua dengan memilih Novanto atau Ade. Namun, pemilihan tahap kedua ini tidak berlanjut setelah Ade menyatakan mundur dari pemilihan dan mengalihkan dukungannya untuk Novanto.

Dengan keputusan itu, Novanto pun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar hingga periode 2019. Sebelumnya terjadi peristiwa mengejutkan dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar di arena Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

Salah satu calon yang lolos ke putaran kedua, Ade Komarudin, menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan. Perolehan suara Ade ialah 173 suara, melebihi 30 persen dukungan dan berhak maju ke putaran kedua.

“Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada DPP Golkar atas kreasi demokrasi yang luar biasa. Ini tradisi demokrasi yang harus dilanjutkan,” kata Ade Komarudin saat menyampaikan pernyataan di hadapan peserta Munaslub Golkar. Ia mengucapkan terima kasih kepada para koleganya.

“Ada Pak Nov, Pak Aziz, Pak Mahyudin, Pak Airlangga, Pak Priyo, dan Pak Indra. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada tim saya, Mbak Titiek, Pak Hidayat, Pak Supit, saya ucapkan terima kasih,” kata Ade.

Menurut dia, keputusan mundur diambil setelah berdiskusi dengan timnya dan Aburizal Bakrie. “Saya kira saya lebih muda dari Novanto, saya lebih baik mundur. Masih ada kesempatan saya pada masa yang akan datang. Saya dan rekan saya akan beri suporter kepada Novanto,” ujar Ade.

Dengan mundurnya Ade, Setya Novanto ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar untuk periode 2014-2019. “Kami tetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar 2014-2019,” kata pimpinan sidang, Nurdin Halid.

Tommy.

Korupsi di Sekolah Marak, Peran Komite Sekolah Dinilai Tak Berjalan

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Peran komite sekolah saat ini dianggap tidak berjalan. Selain kebanyakan diisi posisinya oleh rekanan sekolah, komite sekolah juga tidak memiliki menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pengawasan anggaran.

Seketaris Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia, Jumono mengatakan, kebanyakan pembentukan komite sekolah saat ini sudah dirancang untuk menguntungkan sekolah.
“Biasanya pemilihan komite sekolah tidak demokratis. Harusnya seluruh warga sekolah termasuk orangtua, murid, dan guru dilibatkan,” ujar Jumono, Selasa (17/5).

Berdasarkan data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW), sekolah menjadi tempat korupsi kedua terbanyak di ranah pendidikan, setelah dinas pendidikan. Tercatat ada 93 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 136,1 miliar akibat korupsi di sekolah.

Karena itu, komite sekolah seharusnya memiliki otoritas dan kekuatan untuk meminta sekolah membuka transparasi penggunaan anggaran. Baik itu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kerugian negaranya tidak sedikit, karena itu komite sekolah punya andil untuk meminta sekolah untuk transparan dalam penggunaan anggaran,” kata Jumono.

Sementara itu, Ketua Komunitas Perempuan Bogor Antikorupsi, Hania Rahma mengatakan, banyak komite yang dibentuk di sekolah, yang seharusnya memiliki peran.

Salah satunya, melakukan mediasi antara orangtua dengan pihak sekolah ketika ada sengketa.

“Hampir tidak ada sekolah yang komite etiknya berperan sesuai fungsi. Kebanyakan rekanan sekolah yang punya konflik kepentingan,” kata Hania.

Dari banyaknya peran komite sekolah, mediasi dan pengawasan merupakan fungsi komite sekolah yang tidak berjalan. Akibatnya, banyak orangtua murid yang tidak mau mengadukan masalahnya kepada komite sekolah, termasuk kasus korupsi.

Hania berpendapat, sekolah harus mengubah sistem pemilihan komite sekolah. Pemilihannya harus transparan, independen, partisipatif, dan demokratis.

“Saat ini pasti komite sekolah diisi oleh orang-orang yang tidak akan ‘rese‘ sama sekolah dan orang-orang tertentu pilihan sekolah,” ujarnya.

Tommy.

Disini, Aceh Gelar Festival Kopi dan Kuliner



BANDA ACEH, TRIBUNEKOMPAS - Perintah Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk terus menjalankan semua program acara di daerah disikapi positif oleh Provinsi Banda Aceh.

Itu setelah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh kembali menggelar acara tahunan Aceh Culinary Festival dan Banda Aceh Coffee Festival yang akan berlangsung mulai tanggal 10 hingga 12 Mei 2016.

Kadibudspar Aceh Reza Pahlevi mengatakan, acara ini berlangsung di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Aceh Culinary Festival yang tahun ini mengangkat tema “Melestarikan Budaya dan Tradisi Legenda Kuliner Aceh” menawarkan berbagai agenda menarik bagi pengunjung pameran resep dan tester 1000 Legenda Kuliner Aceh, Cook off Competition.

”Ini lomba memasak masakan khas Aceh ajang pencarian Koki Aceh Indonesia yang menghadirkan Chef terkenal ibu kota sebagai juri yaitu Chef Haryo Pramoe dengan total hadiah 20 juta rupiah,” kata Reza.

Lebih lanjut Reza mengatakan, lomba ini terbuka untuk umum dan formulir pendaftaran bisa didapatkan di kantor Disbudpar Provinsi Aceh dan Oz Radio Banda Aceh. ”Kami juga akan berusaha memecahkan rekor Muri Indonesia  melalui “Teot Apam” yakni membakar surabi dengan 1000 tungku juga menjadi salah satu agenda yang layak ditunggu,” ucapnya.

Partisipasi dari masyarakat, kelompok, komunitas, imbuh Reza, terutama generasi muda sangat diharapkan dalam menyukseskan pencatatan rekor ini. Acara Teot Apam di jadikan suguhan yang menarik karena di ikuti massa yang begitu banyak dan bertepatan dengan bulan Rajab yang dalam adat istiadat masyarakat Aceh dipercayai sebagai “buleun Teot Apam”.

”Selain itu Khanduri kuah beulangong juga akan menjadi agenda acara ini, yang menghidangkan kari khas Aceh bagi 32 walikota Provinsi dari seluruh Indonesia yang juga hadir untuk acara JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) yang juga akan digelar bertepatan dengan acara ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Reza berharap, acara Aceh Culinary Festival ini bukan hanya menjadi event pameran biasa namun juga ajang nostalgia bagi masyarakat yang telah jarang menemui beberapa masakan khas Aceh resep nenek moyang tempo dulu, dan mengajak berbagai komunitas pemuda agar lebih melestarikan berbagai kuliner menarik yang dimiliki Aceh.

Bukan itu saja, lebih lanjut Reza mengatakan, pihaknya secara bersamaan pada tanggal 10-12 Mei, menggelar perhelatan Banda Aceh Coffee Festival. ”Ini acara tahunan yang mencoba kami naikan kelasnya memenuhi skala internasional,” katanya.

”Kuliner Aceh sangat erat kaitan nya dengan adat budaya. Karena di tiap hari besar ataupun peringatan acara akan selalu ada makanan khusus yang menjadi ciri khas nya. Kekayaan kuliner ini tentunya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal, nasional serta mancanegara untuk berkunjung ke Aceh.

Apalagi amanat pak Menteri yang meminta kalau Aceh merupakan salah satu wisata halal nasional,” jelasnya.
Acara tersebut menargetkan penguatan kapasitas pelaku usaha kopi dengan mengundang exportir kopi dari lokal, nasional serta mancanegara. Seperti kita ketahui, Aceh adalah salah satu daerah penghasil kopi terbaik di dunia.

”Pihak penyelenggara menawarkan pameran yang menghadirkan 25 stand yang akan disi oleh warung kopi tradisional, pabrik roasting kopi, distributor produk kopi, para ahli dan komunitas pecinta kopi. Sangat lengkap,” paparnya.

Sementara itu, Kapala Bidang Pemasarn Pariwisata Aceh Rahmadani menambahkan, kompetisi Kopi yang akan dihadirkan tahun ini pun berbeda dari tahun sebelumnya. Para barista ditantang untuk menunjukkan skill manual brew menggunakan hanya satu tangan saja, Single Hand Manual Brew Challenge ini terbuka untuk umum dan tentunya kompetissi ini akan sangat menarik untuk ditonton.

”Kelas Kopi merupakan salah satu konten acara yang sayang untuk dilewatkan,  berbagai kelas yang syarat edukasi ikut digelar seperti cupping session, basic barista skill, latte art class, Roasting session,” ujar Rahmadani.

Menpar Arief Yahya menandaskan Aceh itu kaya dengan budaya, termasuk kuliner yang menjadi bagian dari karya kebudayaaan. Karena itu kegiatan seperti ini bisa menjadi atraksi yang menarik bagi wisman maupun wisnus. "Tinggal promosikan jauh-jauh hari, masukkan dalam kalender event tahunan, yang membuat orang tertarik untuk datang ke Aceh,"ungkap Arief Yahya.

Inilah Operasi Tinombala Proyek Gagal Kepolisian


Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Operasi Tinombala untuk memburu kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah berakhir Minggu, 8 Mei 2016. Namun Polri telah berencana untuk memperpanjang operasi guna memburu Santoso cs yang didugan merupakan kaki tangan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia.

Rencana perpanjangan Operasi Tinombala seperti dinyatakan oleh Karo Penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Agus Rianto, kemarin. Apalagi sampai saat ini operasi tersebut belum mencapai tujuannya yakni menangkap Santoso beserta anggotanya di kawasan hutan Poso.

Pengamat Kepolisian Karel Susetyo menilai ada urgensi untuk memperpanjang masa Operasi Tinombala. Apalagi Santoso dan kawanannya yang sekarang diprediksi tinggal 10 orang belum juga tertangkap. Bahkan titik persembunyian mereka juga tidak diketahui di mana saja.

 "Perang melawan terorisme harus terus digedor dan jangan sampai mundur setapak pun," ujar Karel di Jakarta, kemarin.

Namun agar operasi berjalan sesuai prosedur, ujar Karel, Presiden Jokowi harus mengevaluasi terlebih dahulu apa yang telah dilakukan oleh Polri dalam operasi tersebut. Karena hanya luas hutan seluas 830 hektar, tapi Polri kesulitan menangkap gerombolan Santoso yang tergabung dalam kelompok kecil. Jangan sampai memburu Santoso menjadai proyek bagi pihak kepolisian.

"Evaluasi menyeluruh patut dilakukan Presiden, bahkan kalau perlu mengganti pimpinan operasi, selain juga merubah strategi operasi," tegas Karel.

Lebih lanjut Karel mengatakan, evalusi harus dilakukan karena Operasi Tinombala menggunaka pembiayaan negara. Sehingga operasi tersebut harus tuntas dan berhasil. Bahkan Presiden bisa saja ditagih dan dipertanyakan oleh parlemen nantinya, menyangkut efektivitas Operasi Tinombala.

"Dalam konteks ini, Polri jangan sampai mencoreng wajah Presiden dengan kegagalan operasi tinombala," tutup Karel.

Ganti Pola Operasi

Sementara itu Direktur Celebes Intitute Adriani Badrah menilai, Operasi Tinombala untuk menangkap Santoso, sudah tidak efektif lagi. Alasannya, pola operasi cenderung represif sehingga diusulkan diubah ke pola yang lebih persuasif guna mengurangi lebih banyak korban dan pertumpahan darah.

Menurutnya pola penangkapan Santoso dengan operasi militer represif juga tak pernah berhasil, padahal telah menelan banyak korban baik di pihak aparat maupun warga sipil. Ia menduga operasi militer tersebut, hanya menjadi alat kepentingan kelompok-kelompok yang “bermain” di balik konflik Poso yang sengaja tak dituntaskan sampai hari ini.

“Keputusan untuk memperpanjang Operasi Tinombala dengan target memburu Santoso, tak lebih sebagai proyek konflik aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri,” tegas aktifis perempuan yang sangat gigih mendorong pemulihan keamanan Poso tanpa kekerasan ini.

Pendekatan dengan operasi militer dalam menangkap para pelaku kejahatan terorisme, juga sangat tidak sejalan dengan UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Dalam UU tersebut diatur bahwa para para pelaku kejahatan terorisme harus diproses sampai ke meja peradilan, tapi kalau dengan operasi militer tentu targetnya adalah menembak mati maka jelas undang undang tersebut tak ada gunanya,” katanya.

Data Celebes Institute menyebutkan sejak 2012-2016, terdapat 20 orang aparat TNI/Polri yang tewas saat melaksanakan tugas pengamanan di Poso. Terdiri dari 7 anggota Polri dan 13 anggota TNI. Jumlah itu belum termasuk korban warga sipil.

Sebelum Operasi Tinombala Januari 2016, dilaksanakan Operasi Camar Maleo sepanjang 2015, tapi tak juga berhasil menangkap Santoso, pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MTI). Padahal, operasi yang menelan anggaran sangat besar itu, dilengkapi fasilitas teknologi canggih untuk mampu mendeteki para pelaku kejahatan dimana pun mereka bersembunyi.

Tom.

Xi Ucapkan Selamat untuk Kim Pimpin WPK


 Xi Jinping 
 
SEOUL, TRIBUNEKOMPAS - Presiden Tiongkok Xi Jinping yang kian frustrasi atas pengembangan nuklir oleh Korea Utara belakangan ini, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebagai ketua partai berkuasa negara itu. Hal tersebut dilaporkan oleh media setempat, Selasa (10/5).
 
Kim Jong-un yang merupakan pemimpin generasi ketiga Korea Utara itu, pada Senin lalu (9/5), bertepatan dengan penutupan kongres partai yang baru pertama kalinya kembali digelar sejak 36 tahun di negara tersebut merangkap jabatan sebagai ketua Partai Buruh Korea (WPK).
 
"Saya berharap semoga rakyat Korea (Utara) mendapatkan keberhasilan baru dalam melaksanakan tujuan sosialisme di bawah kepemimpin WPK dengan ketuanya, Kim Jong-un," tutur Presiden Tiongkok, Xi Jinping kepada Kim dalam sebuah pesan, kata kantor berita Korut, KCNA.
 
"Kami akan melakukan upaya bersama DPRK untuk membawa kebahagiaan bagi kedua negara dan rakyat kita serta berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan pembangunan di wilayah ini dengan mengembangkan secara terus menerus persahabatan dan kerja sama Tiongkok - Korea Utara," sambung Xi Jinping.
 
Tom.

UN 2017 di Jakarta Sepenuhnya Berbasis Komputer


Ilustrasi Ujian Nasional
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, bersama anggota Komisi E melakukan peninjauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2016 tingkat SMP. Peninjauan dilakukan di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 1 Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Harian Terbit, pelaksanaan UN berjalan dengan lancar dan tertib. Meski penyelenggaraan UN tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, Prasetio berharap pada 2017 pelaksanaan UN sudah berbasis komputer sepenuhnya.

"Ya Alhamdulillah ujian nasional ini saya berkunjung ke SMP 4 dan SMP 1 saya melihat pelaksanaan UN sangat tertib. Harusnya 2017 sudah komputer, karena anggaran DKI banyak kalau dipake yang betul pasti betul," katanya di SMP Negeri 1, Jakarta, Selasa (10/5).

Dalam peninjauan ini, politisi PDI Perjuangan ini juga mendapatkan laporan adanya siswa yang mengundurkan diri dari ujian. Namun pengunduran ini alasannya karena ada keperluan keluarga, bukan permasalahan sekokah.

"Saya pertanyakan hanya di SMP 1, jumlah murid 280 tetapi ada satu murid mengundurkan diri atas permintaan sendiri karena urusan keluarga. Dan itu sudah di data lama lima bulan sebelumnya dan mereka meminta tidak ikut melaksanakan UN," terangnya.

Namun secara keseluruhan, pria yang akrab disapa Prass ini mengungkapkan, persiapan UN telah berjalan dengan baik.

"Dari keseluruh ini saya melihat Jakarta semakin membaik UN nya mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik," tutupnya.‎

Parman.

Kata JK: Presiden Jokowi Marah Namanya Disebut Dukung Calon Ketum Golkar


Wakil Presiden Jusuf Kalla
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan, Presiden Joko Widodo marah karena namanya disebut mendukung salah satu calon ketua umum Partai Golongan Karya.

"Kemarin (9/5) saya bertemu beliau, hanya berdua. Beliau sangat marah karena hal itu sama sekali tidak benar," ujar JK di Jakarta, Selasa (10/5).

Ia mempersilahkan siapa pun anggota kabinetnya secara pribadi mendukung salah satu calon ketua umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang bakal digelar di Bali mulai 15 Mei 2016.

"Siapa pun punya hak untuk mendukung seseorang, asalkan tidak membawa-bawa nama presiden dan sebagainya," kata Kalla, yang pernah menjabat sebagai ketua umum DPP Partai Golkar itu.

Terkait ada salah seorang menteri atau pihak lain yang menyatakan Jokowi mendukung pencalonan Setya Novanto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar, dia secara tegas menyatakan itu tidak mungkin.

"Apalagi mendukung seseorang yang dulu pernah mencederai presiden dan wakil presiden dengan mengatasnamakan presiden dan wakil presiden," ujar Kalla.

Novanto, saat masih menjabat ketua DPR pernah mencatut nama Jokowi dan Kalla tekait permintaan saham kepada manajemen PT Freeport Indonesia.

Skandal ini sempat menjadi wacana utama pemberitaan dan ulasan media massa nasional, walau akhirnya Novanto tetap bebas dan bisa beraktivitas politik. Jokowi kemudian secara terbuka juga menyatakan kejengkelannya atas skandal yang disebut mencatut namanya itu.

Selain itu, tambah Kalla, Jokowi bukan anggota Partai Golkar. "Oleh sebab itu, Presiden sangat marah dan beliau minta agar hal ini disiarkan. Presiden tidak berpihak kepada siapa pun. Pemerintah bersikap netral," kata Kalla.

Tok.

Ahok Tantang Warga Luar Batang Untuk Menggugat


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama / Ahok.
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempersilahkan warga Luar Batang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara untuk menggugatnya terkait relokasi yang sudah dilaksanakan.
 
Menurut Gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut, dirinya menilai jika masalah ini mirip dengan kasus yang terjadi di Kampung Pulo, di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menertibkan para warga yang tinggal di sungai, tapi mengaku orang Kampung Pulo.
 
"Yah silahkan gugat saja, sekarangkan kalau menggugat juga lucu kan. Mereka mengakui adalah orang kampung Akuarium Luar Batang. Padahal justru yang mereka lakukan reklamasi. Nah sekarang apakah benar mereka adalah orang Luar Batang atau cuma diterusin aja nama Luar Batang," tegas Ahok di Jakarta, Selasa (10/5).
 
"Justru saya mau mereka menggugat, kemudian saya akan melakukan gugatan balik, bagus ini," kata Ahok.
 
"Saya tanya tahun 1960-an itu namanya Akuarium, sampai 80-an itu baru pindah. Berarti mereka menduduki itu tahun berapa, di atas 1980-an. Terus saya punya bukti, saya sudah kerja sama dengan arkeolog dan kita mau lakukan restorasi," kata Ahok.
 
Ahok pun menyatakan jika di jaman Belanda dulu ada gudang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), dirinya pun bertanya, apakah diperbolehkan untuk membangun rumah di atas lahan gudangnya?. Kemudian ada pasar heksagonal dengan dibangun di tengah dibuat kosong buat orang lalu lalang.
 
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya melakukan relokasi warga Pasar Ikan dengan memberikan solusi kepada warga yang telah bermukim sejak lama dan memiliki rumah tinggal di lingkungan RT 001, 002, 011 dan 012 di RW 04 untuk mendapatkan hunian layak di rusun Marunda dan Rawa Bebek.
 
Saat dilakukan penggusuran pada Senin pagi (11/4/2016) lalu, ratusan warga Pasar Ikan mencoba menolak dan bertahan. Bahkan petugas pengamanan gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi dan TNI sebanyak 4.218 personel membawa sejumlah warga dengan bus yang telah disediakan.
 
Tom.

380 Rumah Hancur Ditinggal Penghuninya Karena Air Susah

BOGOR, TRIBUNEKOMPAS - Perumahan Bumi Mutiara Utama yang terletak di Rt 03 Rw 10 jalan Henggar Desa Cibeber 1 kecamatan Leuwiliang kabupaten Bogor telah di bangun di atas lahan 20 hektare pada tahun 2000an sebanyak 380 unit rumah tipe 21/84 bahkan sudah mendapatkan keredit sebanyak 380 konsumen dari BANK BTN Bogor, namun rumah tersebut di tinggal penguninya begitu saja lantaran penghuni rumah tersebut sulit mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari- hari.

Akibat ditinggal penghuni rumah yang berdiri kokoh di jarah matrialnya oleh sekelompok orang, bahkan penghuni yang masih menempati rumah itu ada yang di rampok, akibat penjarahan matrial bangunan hanya tersisa dinding tembok dan sudah rata dengan tanah.

Dari 380 Unit hanya tersisa 3 rumah yang sampai saat ini di tempati dua keluarga dan satunya kosong ,akibat runtuhnya bangunan bangunan yang rata dengan tanah kini hanya tinggal hamparan belukar sunyi-senyap bagai tak berpenghuni.

Enjah warga setempat ketika diwawancarai tim wartawan mengatakan,''saya tinggal di tempat ini dari tahun enam puluhan,memang air disini banyaknya hanya musim hujan tapi kalau 15 hari saja tidak hujan air disini sulit walau di bawah ada kali cukup besar, kalau sedang kemarau saya harus mencari air jauh dari sini,kalau sedang kemarau air sulit betah-kaga betah tinggal disini, ya mau gimana lagi namanya juga kampung sendiri," kata Enjah.

Dirut PT.Persada buana raya Firmansyah Putra atau biasa di panggil Cepy mengatakan, Perusahaan saya akan membangun kembali lahan seluas 20 hektare bekas Bumi Mutiara Utama dengan konsep yang berbeda,kami akan bangun sebanyak 1500 unit rumah bersubsidi tipe 30/60 dengan harga 100 juta per Unit dan sekarang sedang di pasarkan marketing,'' terang Firmansyah kepada awak media di rumah, Vila Gading Rt 01 Rw 03 Desa Jabon Mekar Parung, kemarin.

Rahmat. H.

Ketua BPK Harry Azhar Azis, “Silahkan Gugat di Pengadilan”

 Ketua BPK Harry Azhar Azis, “Silahkan Gugat di Pengadilan”
Awak Media saat meminta keterangan seputar panggilan KPK
 
 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com Geger perseteruan antar Gubernur DKI Jakarta dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI hingga kini semakin meruncing. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok sesumbar kalau Ketua BPK memutar balik fakta soal pemeriksaan pembelian tanah RS Sumber Waras, Jakarta.
Namun ketua BPK tetap bersikukuh jika auditornya professional memeriksa keuangan DKI Jakarta. Dalam pemeriksaan BPK Gubernur DKI Jakarta terindikasi melakukan tindakan korupsi soal pembelian lahan Sumber Waras dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 191 miliar.
Walaupun kini permasalahan Hasil audit BPK itu ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kegaduhan antara Ahok dan Harry Azhar Azis semakin meruncing. Kedua belah pihak saling melontarkan serangan melalui media secara terbuka.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Harry Azhar Azis menantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menggugat audit terhadap Rumah Sakit Sumber Waras ke pengadilan.
Sebab, dalam hal ini, kata Harry, Ahok meragukan audit BPK tersebut. Harry sendiri juga disebut-sebut dalam skandal
“Panama Papers”, yang membuat politisi PPP Syaifullah Tamliha beberapa hari lalu menyarankan Harry untuk mundur dari jabatan Ketua BPK.
“Meragukan audit BPK bisa saja dalam negara demokrasi. Caranya, gugat saja hasil auditnya ke pengadilan,” kata Harry dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4).
Silahkan Gugat
Harry mengatakan, BPK diberi amanat oleh undang-undang untuk melakukan audit dan menghitung kerugian negara. Dengan demikian, jika ada pihak yang tidak menyepakati hasil final oleh BPK, dapat digugat ke pengadilan.
Di sisi lain, Harry menyebutkan, 94 persen kasus yang dihasilkan oleh BPK dibenarkan oleh pengadilan.
“Banyak yang sudah melakukan gugatan kepada BPK, contohnya di Semarang. Alhamdulillah gugatan enggak berhasil, kalau Ahok merasa dirugikan, ya silakan gugat BPK ke pengadilan,” kata Harry.
Sebelumnya, Ahok menegaskan akan membawa audit BPK ke pengadilan supaya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung memotong telinganya.
Lulung sebelumnya bernazar akan mengiris telinganya jika Ahok menggugat BPK ke pengadilan.
Terkait kasus Sumber Waras, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 755 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014.
Menurut BKP, proses pengadaan lahan tak sesuai dengan prosedur. BPK menilai Pemprov DKI membeli lahan di kawasan itu dengan harga yang lebih mahal.
Selain itu, BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.
Cuek Soal Ngaco
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz enggan berkomentar terkait hasil pemeriksaan BPK terhadap kasus RS Sumber Waras yang dinilai “ngaco” oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Kan sudah saya jawab kemarin, bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan,” kata Harry di Kompleks Parlemen.
Menurut Harry, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas persoalan tersebut merupakan permintaan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil pemeriksaannya pun telah diserahkan ke KPK.
“Jadi, sekarang ‘bola’ sudah di tangan KPK,” kata dia.
Saat disinggung kemungkinan akan melakukan gugatan secara hukum atas penghinaan Ahok yang dilakukan terhadap BPK, Harry tak menjawabnya secara tegas.
“Kami punya negara, punya hukum, dan punya aturan. Jadi, silakan saja ditafsirkan,” ujarnya.
Ketika berada di KPK, Selasa (12/4) lalu, Ahok mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras seperti penilaian BPK.
“Sekarang saya ingin tahu, KPK mau tanya apa, orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok,” kata Ahok.
Ahok tetap berpandangan bahwa tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut.
Dengan nada gusar Ahok selalu mengatakan BPK ada main soal pemeriksaan pembelian lahan RS Sumber Waras.
“Apalagi sekarang dalam momen menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta,” kata Ahok.
Audit Menipu
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama “Ahok” menganggap laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menipu. Ia juga telah berkirim surat ke Majelis Kehormatan BPK.
“Laporan BPK itu menipu, saya bilang. Saya tulis surat ke Majelis Kehormatan BPK, cuma enggak ditanggapin. Efdinal (mantan Ketua BPK Provinsi DKI Jakarta) cuma dicopot jadi fungsional,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta.
Menurut Ahok, temuan kerugian negara dalam kasus Sumber Waras tidak masuk akal. BPK membandingkan pembelian dari PT Ciputra Karya Utama yang memakai harga pasar dengan Pemprov DKI Jakarta yang membeli dengan harga nilai jual obyek pajak (NJOP).
“Dibandingkan harga pasar, (harga dari) saya lebih murah. Lagi, kamu udah enggak fair, menipu,” kata Ahok.
Ahok mengatakan, BPK mempertanyakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak membeli lahan Sumber Waras sesuai NJOP di belakang, yakni di Jalan Tomang Utara. Ahok beralasan, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan merupakan penentu NJOP.
“Yang tentukan angka naik siapa? Staf ahli semua. Bukan kami. Itu ada hitungannya,” kata Ahok.
Ahok bocorkan.
Ahok mengaku tak habis pikir dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI (BPKP DKI) saat dimintai keterangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (12/4) lalu.
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan hak guna bangunan (HGB) Rumah Sakit Sumber Waras yang berakhir pada tahun 2015.
“Ada lagi pertanyaan lucu banget. ‘Bapak tahu enggak, HGB Sumber Waras berakhir tahun 2015?’ Ini kan bahasanya LSM DPRD belakang, loh,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta.
Menurut Ahok, sertifikat kepemilikan tanah oleh perusahaan memakai HGB atau hak guna usaha (HGU). Dengan demikian, ada masa dari usaha dan bangunan tersebut.
“Kalau diterjemahkan (pertanyaan BPK-P DKI) ‘Selesai ini (HGB), kita ambil balik. Kaya kita, Pak,'” kata Ahok.
“‘Itu siapa yang ngajarin begitu, Pak, undang-undangnya? Bapak baca, enggak, undang-undangnya?’ Aku gituin kemarin di KPK,” lanjut Ahok.
Jika diterjemahkan, tanah yang diduduki RS Sumber Waras merupakan milik Yayasan Sumber Waras, bukan tanah negara.
Ahok menambahkan, jika pemerintah mengartikan demikian, maka pembelian tanah tidak perlu dilakukan. Pemerintah tinggal menunggu habisnya masa HGB dan HGU perusahaan.
“Tunggu saja semua (habis). Berarti semua kantor gedung, semua mal, pakai HGB dan HGU (hak guna usaha) toh. Kalau selesai, punya kita enggak? Di mana otak pikiran itu,” kata Ahok.
Lapor Presiden
Sejumlah pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/4).
Salah satu topik yang mereka laporkan adalah kisruh pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami sudah sampaikan kepada Presiden bahwa memang ada kerugian negara terhadap Sumber Waras itu,” ujar Ketua BPK Harry Azhar Azis seusai bertemu Presiden.
Atas laporan itu, lanjut Harry, Presiden hanya menyampaikan bahwa hasil audit tersebut harus diserahkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Saat disinggung tentang perhitungan NJOP lahan RS Sumber Warasa yang berbeda antara Pemprov DKI dan BPK, Harry tidak mau ambil pusing. Bagi yang tidak terima soal itu, ia persilakan untuk menggugatnya di pengadilan.
“Angkanya silakan kalau mau digugat, gugat ke pengadilan,” ujar Harry.
BPK merilis hasil dua audit, Rabu (13/4) lalu. Pertama, audit untuk pemeriksaan atas laporan hasil keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014.
Kedua, audit pemeriksaan investigatif atas permintaan KPK, 6 Agustus 2015.
BPK menyatakan, pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah mencapai Rp 191,33 miliar.
Atas hasil audit itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini ada sesuatu yang disembunyikan oleh BPK.
Terkait skandal Panama Papers, yang mencantumkan nama ketua BPK Harry telah diperiksa oleh KPK. Ia juga telah memberikan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.

Totok. H

Wapres: “Kalau Tidak Begitu, Bukan Ahok Namanya”

Wapres: “Kalau Tidak Begitu, Bukan Ahok Namanya”
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta,
 

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mempertanyakan dasar hukum untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Seperti diketahui, Wapres meminta proses reklamasi Teluk Jakarta dan pembangunannya dihentikan untuk sementara. Sebab, harus ada penataan peraturan sesuai undang-undang yang berlaku.

“Ya kalau tidak begitu, bukan Ahok (namanya),” ujar Kalla sembari tersenyum di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Terkait penataan aturan, Kalla tidak menetapkan batas waktunya. Menurut dia, penataan aturan reklamasi merupakan kewenangan kementerian terkait, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia pun meminta agar KKP segera menyelesaikan berbagai perizinan secara bertahap. Ya tahap demi tahap diselesaikan. Yang boleh memenuhi syarat, boleh. Namun, kalau yang tidak memenuhi syarat, tidak boleh,” kata Wapres.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih berat untuk menghentikan reklamasi. Bahkan, ketika imbauan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sekalipun, sikap Gubernur tak berubah.

“Kalau Pak JK minta dihentikan, saya bilang banyak juga yang minta dihentikan, (tetapi) dasar hukumnya mana?” ujar Ahok di Jakarta, Minggu (17/4).

Ahok mengatakan, jika Kalla mengiriminya surat imbauan resmi, dia mengaku akan mempelajari isi surat itu terlebih dahulu. Ahok bukan tanpa alasan membiarkan reklamasi terus berlanjut.

Dia mengaku khawatir, ada pihak-pihak yang menggugatnya menggunakan hal ini. Jika dia kalah, Pemprov DKI akan diwajibkan membayar.

Tom.

PERUM BULOG DIVRE DKI JAKARTA

PERUM BULOG DIVRE DKI JAKARTA

VIDEO TAWAF 2015 MODERN

POPULAR NEWS

.

.

IKLAN JUAL RUKO di DEPOK

IKLAN JUAL RUKO di DEPOK

LOWONGAN

LOWONGAN

SEJARAH KERATON MANGKUNEGORO

.

.

.

.
 
Copyright © 2008. Tribunekompas - All Rights Reserved