TRIBUNEKOMPAS.COM -- Menyajikan Informasi Faktual, Santun dan Berimbang, Menampung Aspirasi Tanpa Berpihak, secara Online -- Informasi/Pemasangan Iklan Hubungi Redaksi: Tribunekompas di Tlp/Fax: (021) 77882402, 95887864, 7752029. Email: koran_tribunekompas@yahoo.com / korantribunenews@gmail.com -- Website: www.tribunekompas.com

Samad Diperiksa Selasa Di Makassar

Samad Diperiksa Selasa Di Makassar
(TRIBUNEKOMPAS, JAKARTA) -Tim kuasa hukum Abraham Samad berfokus mengumpulkan bukti pembelaan terhadap klien mereka. Sebanyak 15 advokat Samad di Makassar terus berkoordinasi dengan sekitar 60-an advokat Samad di Jakarta. "Kami sudah lakukan gelar perkara terkait tuduhan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan itu," ujar koordinator tim advokasi Abraham Samad di Sulawesi Selatan, Adnan Buyung Azis, Minggu, 22 Februari 2015. /By: Tommy.

Senin, 23 Februari 2015

| | 0 komentar | Read More

Hubungan Presiden Jokowi dan Megawati Belum Normal

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.By: Tommy.

-Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri belum seperti sedia kala. "Masih ada hal-hal psikologis setelah kejadian itu," kata Hasto di Jakarta, (22/2).

Tapi, Hasto menegaskan bahwa ke depan pasti hubungan di antara keduanya akan kembali normal. "Keduanya adalah pemimpin, tidak mungkin mengutamakan kepentingan sendiri. Yang penting jangan sampai ada krisis kepemimpinan," katanya.

Hasto mengatakan, sejauh ini partainya belum akan mengajukan hak interpelasi. Tapi, “Sudah selayaknya pemerintah menjelaskan aspek legal konstitusional mengapa Presiden mengajukan calon kapolri baru. Sarananya belum tentu interpelasi. Bisa saja penjelasan langsung," katanya.

Hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi merenggang lagi setelah Presiden membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi kemudian mengusulkan calon Kapolri baru, yakni Komisaris Jenderal Badrodin Haiti yang kini menjabat Kapolri.

Relasi Megawati-Jokowi sempat sedikit cair ketika keduanya bertemu di di Loji Gandrung, Solo pada pertengahan Februari lalu. Saat itu, menurut Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella, Megawati tetap meminta agar keputusan soal Budi Gunawan sesuai konsituasi. "Kami sepakat untuk menunggu putusan praperadilan," katanya Sabtu.

Megawati, kata Rio ketika itu, menegaskan kepada Jokowi agar konsisten dan tunduk kepada konstitusi yang berlaku. Dalam konteks kasus Budi Gunawan, ujarnya, Jokowi harus melantik Budi terlebih dulu. Bila batal melantik, Jokowi harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

Sebelumnya, juga pernah diungkap oleh Ketua Tim 9, Buya Syafii Maarif pada awal Februari lalu. Syafii yang pernah ditelepon Jokowi mengira telah ada komunikasi yang membaik antara Jokowi dan Megawati. "Saya kira cair setelah adik dan kakak itu ketemu, Mega kalau panggil Presiden kan adik Jokowi," katanya.

Makanya, saat itu Syafii mengaku sempat bertanya ke Jokowi, "Pak Presiden, gimana sudah mencair?" Syafii melanjutkan, ternyata Jokowi menjawab, "Cair apanya, ini malah kacau. Tapi saya tidak akan melantik BG (Budi Gunawan).”

BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL

Lowongan Reporter

*STOP PRESS*--Dibutuhkan reporter untuk seluruh wilayah negara tercinta Republik Indonesia, Asia dan Eropa. Kirimkan CV anda melalui email: korantribunenews@gmail.com atau hub: 021-77218057, 95887864. -

Iklan Anda

Iklan Anda

Iklan

Iklan
Silahkan tulis dan kirim semua gagasan serta uneg-uneg anda seputar apapun di rubrik ini. Surat, Opini, SMS pembaca harap santun tidak berbau Sara dan wajib disertakan nama dan nomor HP anda untuk dapat di muat. Kirim lewat e-mail: redaksitribunekompas@gmail.com - korantribunenews@gmail.com atau SMS kirim ke nomor Esia: 021-95887864, Simpati: 081210724589 --

HAL. OPINI-ON

Pembaca yang terhormat, silahkan klik dan baca E-Paper Tribunekompas (Group Tribunekompas) -
HAL 2, TRIBUNE COROUPTION NEWS

Hal. Misteri Politik

HAL 3, TRIBUNE HUKUM & KRIMINAL
HAL 4, TRIBUNE DEPOK
HAL 5, TRIBUNE JABOTABEK
HAL 6, TRIBUNE INTERNATIONAL
HAL 7, TRIBUNE PARLEMENT
HAL 8, TRIBUNE NASIONAL
HAL 9, TRIBUNE NUSANTARA