Headlines News :

HEADLINE

Berita Terkini

Ahok Tak Lakukan Lelang dalam Proyek LRT?

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menunjuk langsung dua badan usaha milik daerah (BUMD) dalam proyek pembangunan jalur light rail transit (LRT) berawal saat ia menganggap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) lamban dalam melakukan persiapan lelang.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono. Menurut Heru, Ahok khawatir kinerja lamban BLUD akan berdampak terhadap tertundanya pembangunan yang ditargetkan sudah harus bisa dimulai awal 2016.

"(Kinerja) BLUD memang tidak terlalu bagus. BLUD tidak menjamin (proyek LRT) bisa jalan," kata Heru, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Heru, sebelum menunjuk langsung dua BUMD, dalam hal ini PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya, Ahok terlebih dulu meminta masukan dari Presiden Joko Widodo.

"Gubernur meminta kepada Presiden bisa enggak ini demi percepatan pembangunan, kemacetan lalu lintas, kebutuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, maka diberikan kewenangan kepada Gubernur menunjuk BUMD yang kompeten. Itu aja keputusan presiden," jelas Heru.

Sebagai informasi, keputusan Ahok menunjuk langsung PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo dalam proyek LRT dinilai menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD DKI, Prabowo Soenirman.

Menurut Prabowo, tidak ada satu pun pasal dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memperbolehkan pemerintah daerah menunjuk langsung suatu perusahaan dalam sebuah proyek yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Apalagi penunjukannya tanpa persetujuan DPRD.

Di sisi lain, Ahok mengatakan penunjukan PT Jakpro dan PT Pembangunan Jaya dilakukan melalui mekanisme pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP). Dan hal itu telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah.

Dua Polisi Kuwait Ditahan Terkait Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah

KUWAIT CITY, TRIBUNEKOMPAS - Aparat keamanan Kuwait menangkap dua orang polisi dalam pengejaran anggota komplotan di belakang aksi bom bunuh diri di sebuah masjid Syiah pekan lalu. Demikian sejumlah surat kabar setempat mengabarkan, Rabu (1/7).

Selain menangkap kedua polisi itu, aparat keamanan Kuwait juga menemukan sejumlah senjata api, amunisi, peta dan sejumlah slogan dukungan untuk Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Semua benda itu ditemukan saat aparat keamanan menggerebek kediaman seorang mahasiswa dan seorang tersangka yang diduga menerima persenjataan itu dari para polisi. Demikian dikabarkan harian Al-Rai.

Sejak operasi penyelidikan aksi bom bunuh diri itu, kepolisian Kuwait sudah menahan 90 orang, meski Kementerian Dalam Negeri Kuwait belum memberikan komentarnya.

Sebelumnya, 10 orang tersangka antara lain warga Arab Saudi, Kuwait dan beberapa pendatang ilegal sudah diserahkan kepada kejaksaan untuk dituntut. Sebuah langkah yang mengindikasikan bahwa sebuah penyidikan kasus kriminal sudah dibuka.

Di antara ke-10 orang tersangka itu lima orang merupakan tersangka utama yang dituduh membantu pelaku bom bunuh diri yang berasal dari Arab Saudi.

Sejumlah pejabat Kuwait mengatakan, aksi bom bunuh diri itu dilakukan untuk memicu ketegangan sektarian di negeri yang mayoritas penduduknya memeluk Islam Sunni, namun umat Syiah Kuwait secara tradisional tetap bisa hidup dengan damai.


Alex.

Presiden Jokowi Temui FX Rudy Ditengah Isyu Resuffle nya

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo kembali menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (1/7) siang. Rudy yang sudah sejak lama menjadi kawan dekat Jokowi itu mengaku dirinya hadir hanya sebagai seorang "pendengar". 

Saat ditanya soal agenda kedatangannya kali ini, pria berkumis yang sempat menjadi rekan kerja Jokowi saat menjadi wali kota dulu itu mengaku hanya berbincang santai. Rudy mengaku menyampaikan hal-hal terkait hasil kerja panitia pelaksanaan pernikahan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dengan Selvi Ananda.

"Saya lapor kalau sudah 100 persen tuntas. Ndak... ndak ada yang lain," ujar Rudy seusai pertemuan.
Rudy mengaku berbicara empat mata dengan Jokowi. Sebagai salah seorang yang mengenal Jokowi sejak lama, Rudy menyatakan, dirinya dan Jokowi memang kerap berdiskusi. Namun, dia menampik adanya diskusi penting pada pertemuan sore ini, seperti isu perombakan kabinet.

"Menjadi pendengar yang baik. Jadi, saya selalu sampaikan, mendengar, melihat, berbuat dulu. Jadi, jangan berbuat, baru mendengar," tutur Rudy soal pesannya kepada Jokowi.

Rudy juga meminta Jokowi untuk bisa memilih informasi yang diterimanya. "Terus bisa milih dan milah, itu aja pesan saya. Saya ndak punya kepentingan apa pun," ucap dia.

Politisi PDI-P itu enggan menjelaskan lebih lanjut soal maksud nasihatnya itu. Dia juga berkilah saat ditanya apakah saat ini Presiden kerap mendapatkan informasi yang salah. "Itu kata Anda ya, bukan saya. He-he-he," ujar Rudy.

Presiden Jokowi belakangan ini kerap berkonsultasi dengan orang-orang kepercayaannya. Selain dengan Rudy, Jokowi juga berbincang soal perombakan kabinet dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, beberapa hari lalu.

Rudy bersama Syafii Maarif dan juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kerap melakukan pertemuan informal dengan Jokowi. Ketiganya selama ini kerap dianggap jadi orang yang dipercaya Jokowi untuk berkonsultasi tentang berbagai hal. Tak jarang, Jokowi juga mendatangi Ahok di Balai Kota, meski dengan alasan memeriksa gigi.

Tomy.

Sudah 8 Insiden Kecelakaan Hercules di Indonesia

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Jatuhnya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/6), bukanlah insiden pertama.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, setidaknya sebelumnya sudah ada tujuh kecelakaan pesawat Hercules. Kecelakaan kali ini tercatat sebagai insiden kedelapan.

Berikut catatan kecelakaan pesawat Hercules berbagai tipe yang terjadi di Indonesia:

3 September 1964, Selat Malaka
Hercules C-130 milik Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) bernomor registrasi T-1307 dan dipiloti Letkol Djalaludin Tantu dinyatakan hilang setelah mengalami putus kontak saat melakukan operasi Dwikora.

Diperkirakan, pesawat yang membawa 47 anggota Pasukan Gerak Tjepat itu jatuh di perairan Selat Malaka, akibat terbang rendah untuk menghindari radar lawan.

16 September 1965, Long Bawang, Kalimantan Timur
Pesawat Hercules C-130 AURI nomor registrasi T-1306 jatuh tertembak pasukan sendiri. Menurut informasi, sebelum pesawat yang dipiloti Mayor Soehardjo dan Kapten Erwin Santoso itu terjatuh, sejumlah penumpang dan awak sempat terjun dari pesawat dan selamat.

21 November 1985, Gunung Sibayak, Sumatera Utara
Pesawat intai maritim model Hercules C-130 milik TNI AU jatuh di kawasan Embusan Sigedang, Gunung Sibayak. Pesawat bernomor ekor T-1322 ini menabrak gunung dalam perjalanan rute Medan-Padang dan menewaskan 10 awak pesawat.

5 Oktober 1991, Condet, Jakarta Timur
Kecelakaan yang menelan 135 korban tewas ini terjadi setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, saat perayaan HUT Ke-46 ABRI. Hercules C-130 milik TNI AU bernomor A-1234 ini dipiloti Mayor Syamsul.

20 Desember 2001, Lhokseumawe, Aceh Utara
Hercules L-100 milik TNI AU bernomor registrasi A-1329 itu terbakar karena pendaratan overshoot atau tak sempurna di Lapangan Udara Malikul Saleh. Pesawat yang dipiloti Kapten Rida Hermawan itu diketahui mengangkut 80 penumpang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

11 Mei 2009, Jayawijaya, Papua
Lantaran satu bannya lepas, Hercules C-130 milik TNI AU tergelincir dan mengalami kecelakaan di landasan pacu Bandar Udara Wamena. Ban yang lepas dikatakan mengenai seorang warga.

20 Mei 2009, Magetan, Jawa Timur
Kecelakaan dialami pesawat Hercules L-100-30 bernomor registrasi A-1325, yang mengangkut sejumlah tentara dan keluarganya. Pesawat yang dipiloti Mayor Penerbang Danu Setiawan ini menabrak permukiman dan ladang sebelum akhirnya terbakar dan menewaskan 98 penumpang dan 2 warga setempat.

30 Juni 2015, Medan, Sumatera Utara
Pesawat Hercules C-130 yang mengangkut logistik jatuh menimpa ruko-ruko di Jalan Jamin Ginting, Medan. Pesawat baru saja lepas landas dari Lapangan Udara Suwondo, Medan, pukul 11.48 WIB. Dua menit kemudian, atau pada pukul 11.50 WIB, pesawat tersebut jatuh.

Alex.

Ka. Bulog DKI; "Saya Yakin Dapat Penuhi Target"

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Penyediaan beras guna memenuhi kebutuhan Raskin, Perum Bulog Divre DKI Jakarta- Banten melakukan pembelian gabah dan beras ke Penggilingan /Gapoktan/Kelompok Tani yang diatur oleh Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres No.5 tahun 2015) tentang kebijakan Perberasan Nasional.

Pada Inpres No 5 tahun 2015 tersebut, ditetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Standar Kualitas yang dibeli oleh Perum Bulog Divre DKI Jakarta –Banten adalah, untuk pembelian Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 3.700 per kilogram dan di Penggilingan Rp 3.750 per kilogram, dengan standar kualitas Kadar Air maksimal 25 persen degan kotoran/butir hampa maksimal 10 persen.

Sementara pembelian Gabah Kering Giling (GKG) di Penggilingan Rp 4.600 per kilogram dan di gudang Perum Bulog Rp 4.650 per kilogram, dengan standar kualitas Kadar Air maksimal 14 persen dengan kotoran/butir hampa maksimal 3 persen.

Untuk pembelian beras sampai di gudang Perum Bulog adalah sebesar Rp 7.300 per kilogram, dengan standar Kadar Air maksimal 14 persen, butir patah/Broken maksimal 20 persen, Derajat Sosoh minimal 95 persen dan butir Menir maksimal 2 persen. 

Kepala Bulog Divre DKI Jakarta Banten, Awaludin Iqbal menargetkan, pembelian gabah  atau beras Perum Bulog Divre DKI Jakarta Banten adalah sebanyak 77.000 ton setara beras dan untuk  pelaksanaaan pembelian beras di Perum Bulog Divre DKI Jakarta Banten dapat dilakukan di Perum Bulog DKI Jakarta Kelapa Gading, Perum Bulog Subdivre Lebak, Perum Bulog Subdivre Serang dan Perum Bulog Subdivre Tangerang.

Awalaudin Iqbal optimistis, target 77.000 ton setara beras di Divre DKI Banten tahun 2015 ini akan tercapai, mengingat  banyaknya daerah sentra beras di Banten yang belum panen dan ditambah adanya satgas, jaringan semut dan kerjasama Bulog dengan KTNA/Gapoktan, Mitra, kelompok tani dan Penggiilingan yang terus melakukan pembelian gabah dan beras kepada petani untuk kebutuhan Raskin di wilayah DKI Jakarta dan Banten.

“Kami optimistis,target 77.000 ton setara beras akan tercapai, mengingat banyaknya mitra Bulog, termasuk Satgas, jaringan semut, KTNA, Gapoktan dan kelompok tani serta penggilingan yang menjual beras kepada Perum Bulog,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Bulog Natsir Mansyur menjelaskan, selama suplai lebih sedikit dari permintaan, para spekulan akan menjadikannya sebagai peluang untuk memainkan harga. Solusinya bukan hanya menambah beras di pasar melalui OP.

Kegiatan OP ibarat Panadol yang hanya mampu mengurangi rasa sakit untuk sementara waktu. Apalagi dalam OP saat ini hanya dialokasikan 300 ribu ton, atau separuh dari kebutuhan. “Harus ada solusi jangka panjang karena saat ini manajemen perberasan di Indonesia sangat rapuh,” ujar dia.

Untuk membenahi manajemen perberasan dan meredam gejolak harga beras, kata Natsir, pemerintah harus memperkuat stok beras, baik stok beras pemerintah melalui Bulog maupun stok beras di masyarakat. Caranya, pemerintah perlu meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) dari saat ini yang hanya 500 ribu ton. Sedangkan untuk memperkuat stok beras rakyat, pemerintah bisa menambah alokasi raskin yang saat ini 15 kg per bulan per orang (untuk 15 hari) menjadi 30 kg (untuk 30 hari).

“Kalau stok beras pemerintah melimpah, rakyat punya stok yang cukup, siapa yang mau memainkan harga? Konsumennya kan tidak ada?!” tandas Natsir. /Tommy.

Jokowi Mengakui Pedasnya Kritik "Kompas"

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-50 Harian Kompas, Presiden Joko Widodo menyampaikan kesan dan pendapatnya terhadap pemberitaan Kompas selama ini.

Menurut Jokowi, Kompas bisa menjaga obyektivitasnya dalam memberitakan sesuatu. Namun di sisi lain, Kompas juga kritis dalam menyikapi persoalan.

"Kompas objektif tetapi juga kritis. Kritisnya ada, tetapi objektifnya juga ada. Ini yang memainkan peran seperti ini tidak mudah, ada yang keritik terus tetapi tidak memberikan solusi, tetapi Kompas enggak. Peran yang seperti itu yang berpuluh tahun dimainkan Kompas, saya hargai itu," kata Jokowi dalam video yang diputar saat acara syukuran serta peluncuran buku ulang tahun ke-50 Kompas di Bentara Budaya Jakarta, Minggu (28/6).

Dalam video tersebut, Jokowi tampak diwawancara Pemimpin Redaksi KompasTV Rosiana Silalahi. Kepada Jokowi, Rosiana sempat menyinggung soal Kompas yang dinilai sebagian pihak terlalu membela Jokowi ketika masa kampanye pemilihan Presiden.

Menjawab pertanyaan ini, Jokowi menampik anggapan itu. Ia menilai Kompas tetap objektif dan tidak memihak kepadanya. Bahkan, Jokowi pun merasakan kritik pedas Kompas atas kebijakannya. Misalnya saja ketika Jokowi disebut lamban dalam memutuskan kebijakan terkait kisruh KPK dengan Kepolisian.

"Waktu KPK Polri enggak cepat memutuskan, itu headline Kompas paling keras saya kira," ucap Jokowi seraya tertawa.

Jokowi juga memiliki kesan bahwa Kompas identik dengan sosok salah seorang pendirinya, Jakob Oetama. Ia menilai Jakob sebagai sosok yang ramah, rendah hati, namun juga pekerja keras.

Jakob dinilai mampu membawa Kompas melangkah sesuai dengan visinya, yakni sebagai amanat hati nurani rakyat. Kepala Negara juga sepakat dengan pemikiran Jakob dalam tulisannya yang menilai Indonesia akan lebih baik jika kekuatan di negara ini bersatu.

"Sangat sepakat, memang dengan negara sebesar ini, saya kira apa yang disampaikan Pak Jakob sangat betul. Apabila bersatu, visinya sama, akan memudahkan kita bersaing karena kompetisi sekarang sudah antar negara, pak Jakob betul," tutur dia.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga mengucapkan selamat kepada Kompas dan berharap harian ini bisa terus menjabat amanat hati nurani rakyat. /By: Tomy.

Harus Diimplementasikan, Ini Empat Pilar Kebangsaan

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tomy.

-Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Tina Nur Alam mengatakan bahwa empat pilar merupakan tonggak penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam sosialisasi yang disampaikan di Kendari Sabtu (27 Juni 2015), ia menegaskan keempat pilar masing-masing Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika harus terus dikembangkan.

Sosialisasi empat pilar tersebut dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari anggota organisasi perempuan di Kota Kendari, tokoh masyarakat, pemuda serta unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Lingkup Kota Kendari.

Tina mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-undang melalui Sekretariat Jenderal MPR RI bahwa anggota MPR RI yang di dalamnya terdiri anggota DPR dan DPD harus melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pancasila, Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Saya mengucapkan terima kasih atas atensi warga Kendari pada umumnya yang bersedia mengikuti sosialisasi empat pilar kebangsaan ini yang merupakan amanat undang-undang," kata legislator asal dapil Sultra tersebut.

Menurut dia, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila saat ini sudah mulai luntur dalam kehidupan masyarakat sehingga pemerintah melalui MPR-RI terus melakukan sosialisasi tentang empat pilar berbangsa.

"Zaman dulu kita masih bisa merasakan begitu kentalnya rasa gotong royong dalam kehidupan kita. Kentalnya rasa persaudaraan dan silaturahmi, saling menghormati sesama. Saat ini agak susah ditemukan lagi, bahkan terkadang tetangga sendiri kita tidak saling kenal. Sehingga perlu kita tumbuhkan sikap itu," katanya.

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara, lanjut Tina, tidak boleh berubah seiring dengan perubahan zaman saat ini, sebab Pancasila merupakan dasar negara yang harus dipertahankan dan menjadi ideologi bangsa.

Tina menjelaskan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika merupakan empat pilar yang harus menjadi pedoman hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

"Empat pilar bangsa ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Selain itu, lanjut Tina, kebhinekaan dan perbedaan merupakan suatu hal yang tidak bisa dilekatkan di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang memang multikutural dan multietnis.

"Oleh sebab itu, konsep Bhineka Tungga Ika akan sangat relevan untuk dapat dipertahankan dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI. Penanaman dan penguatan itu harus dimulai sejak dini supaya bangsa Indonesia tetap kokoh dan terhindar dari berbagai ancaman," katanya.

Ia mengatakan, Pancasila sebagai ideologi bangsa bukan hanya semata atau sebagai lips service saja, akan tetapi Pancasila harus hidup dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya yakin kita semua sudah mengetahui empat pilar, tetapi tidak bisa hanya sekedar diketahui, namun harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari," katanya.

Sosialisasi tersebut diselingi dengan kuis berhadiah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan seputar isi dari empat pilar kebangsaan.

Mulai 1 Juli, Gaji di Bawah Rp 3 Juta Tak Lagi Kena Pajak

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Parman.

- Komisi XI DPR RI secara resmi telah menyetujui usulan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menaikkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dari semula Rp 2.025.000 per bulan menjadi Rp 3 juta per bulan.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan, atas persetujuan yang diambil dalam rapat Kamis kemarin itu, Menkeu Bambang berjanji segera mengeluarkan Peraturan mengenai perubahan PTKP tersebut. Ditargetkan aturan itu sudah berlaku sejak 1 Juli 2015, sehingga perusahaan tak lagi boleh memungut pajak bagi karyawan yang bergaji sampai maksimal Rp 3 juta per bulan atau Rp 36 juta setahun.

“Dinaikkannya PTKP 36 juta pertahun merupakan salah satu stimulus pajak yang akan mendorong tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Misbakhun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Menurut Misbakhun, salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran PTKP adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, penetapan besaran UMP didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Dengan pertimbangan besaran UMP tahun 2015, besaran PTKP untuk diri Wajib Pajak direncanakan untuk disesuaikan menjadi Rp 36.000.000 setahun,” ujarnya.

Menurut Politisi Golkar itu, dengan dinaikkannya PTKP sampai dengan Rp 36.000.000 per tahun, maka akan didapatkan beberapa manfaat. Antara lain, kenaikan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) dan penumbuhan lapangan kerja.

"Ujungnya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ahok: Lulung Enggak Usah Asbun, Jangan Fitnah

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Alex.
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) yang menyebutkan bahwa dirinya sengaja membongkar dugaan korupsi APBD demi meraih citra pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

Dia pun menantang Lulung untuk membuktikan harta kekayaan yang diperoleh selama ini. 

"Kalau saya dibilang pencitraan, orang-orang pasti lihat rekam jejak. Berani enggak Pak Lulung buktikan harta kamu, pajak yang sudah kamu bayar, dan gaya hidup kamu," kata Basuki seusai meninjau makanan berbuka di Pusat Jajanan Benhil, Jakarta, Sabtu (27/6) sore. 

Basuki lalu menyinggung mobil Lamborghini yang pernah dibawa Lulung saat pelantikan anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Basuki mengatakan, berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, mobil mewah yang dikendarai Lulung itu tidak memiliki kelengkapan surat. Apabila tidak memiliki surat legalitas, Lulung tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

"Harga mobil Lamborghini-nya belasan miliar, tetapi bayar pajak enggak tuh? Terus kalau dia bilang Lamborghini-nya pinjam orang, berarti dia (Lulung) kena gratifikasi. Ngapain pejabat dipinjami barang mewah," kata Basuki. 

"Sudahlah Pak Lulung enggak usah asbun (asal bunyi). Bulan puasa jangan fitnah, orang yang kerjaannya fitnah itu masuk neraka," kata Basuki sambil masuk ke dalam mobil. 

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi, Lulung menilai Basuki sulit memikat warga Jakarta pada Pilkada DKI 2017. Pasalnya, dia menilai tak ada kemajuan yang didapat oleh Basuki selama memimpin Jakarta. Ia bahkan membantah anggapan yang menyatakan Basuki berhasil memberantas korupsi di lingkungan birokrasi DKI Jakarta.

"Apa yang dilakukan Ahok bukan semata-mata tulus untuk membongkar kasus korupsi. Pak Ahok terlihat jelas dalam persoalan memberantas korupsi ini mencari pencitraan," ujar Lulung.

Lulung menilai Basuki yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas adanya dugaan korupsi dalam APBD DKI Jakarta. Pasalnya, hal ini terjadi saat Basuki menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI.

Ketua MPR: Sekarang Bukan Waktu yang Tepat Bahas Dana Parpol

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Parman.
-Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk membahas rencana kenaikan anggaran bantuan bagi partai politik. Pasalnya, kondisi perekonomian di Tanah Air kini sedang dalam kondisi sulit.

"Jangan pikir yang aneh-aneh. Nanti, itu belum saatnya dibahas," kata Zulkifli disela-sela kegiatan buka puasa di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Sabtu (27/6).

Menurut dia, alangkah lebih baik jika pemerintah kini fokus pada penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak mengalami kesulitan akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok.

"Kita pikirkan bagaimana bulan suci ini barang-barang tersedia dan harganya terjangkau rakyat," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya menyetujui kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik yang dimungkinkan dialokasikan pada APBN 2016. Meski demikian, besaran anggarannya masih masih belum ditetapkan karena masih harus dibahas sejumlah kementerian.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditanya pers di Jakarta, Rabu (24/6), menyatakan, pihaknya sudah mendengar adanya persetujuan dari Presiden Jokowi. "Namun, perlu dibahas (besarannya) di bawah (kementerian). Ini karena fokus anggaran masih pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sisanya baru untuk akomodasi kenaikan bantuan partai," ujarnya.

Menurut Tjahjo, kenaikan bantuan keuangan untuk parpol tidak memungkinkan dilaksanakan tahun ini. "Usulan kami berkisar 10-20 kali lipat (dari yang diterima partai saat ini) untuk tahun depan," tambahnya.

Kenaikan bantuan, tambah Tjahjo, akan dibarengi peningkatan pengawasan terhadap penggunaan bantuan oleh partai. "Sanksi tegas juga akan diatur jika bantuan diselewengkan untuk hal negatif seperti korupsi. Sanksi itu bisa saja berupa tak diperbolehkannya partai ikut pemilu," kata Tjahjo.

Marhaban Ya Ramadhan 1436H

Marhaban Ya Ramadhan 1436H

Perum Bulog Divre DKI Jakarta

Perum Bulog Divre DKI Jakarta

BBC Indonesia.com

.

.

Segera hadir...

Segera hadir...

BERITA POPULAR

 
Copyright © 2007. Tribunekompas - All Rights Reserved
Published by