Headlines News :

FOKUS NEWS

Berita Terkini

Erupsi Bromo, Kabupaten Malang Emoh Bagikan Masker

Written By Tribunekompas on Jumat, 18 Desember 2015 | 00.44

Erupsi Bromo, Kabupaten Malang Emoh Bagikan Masker
Petugas mennggunakan alat Electronic Distance Measurement (EDM) mengamati perkembangan fisik Gunung Bromo akibat erupsi di Pos Pantau Pengamatan Gunung api Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, 16 Desember 2015.  
 
 
PROBOLINGGO, TRIBUNEKOMPAS.com - Pejabat Bupati Malang, Hadi Prasetyo, 'menyeberang' ke Dusun Cemoro Lawang yang ada di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, untuk memantau secara langsung erupsi Gunung Bromo. Hadi menyatakan merasa perlu datang ke wilayah Probolinggo untuk melihat aktivitas vulkanis Gunung Bromo dari posisi terdekat. 

"Kami harus melihat keterkaitan antara masyarakat di Malang dengan masyarakat di sini, termasuk kalau terjadi erupsi evakuasinya seperti apa," ujar dia, Kamis 17 Desember 2015.

Selain itu, karena adanya ritual tokoh-tokoh adat Tengger melintasi batas-batas wilayah administratif. Sehingga diharapkan bisa bersinergi untuk melakukan penyelamatan nantinya. "Karena kalau sudah terjadi erupsi atau keadaan darurat, kami tidak lagi memikirkan batas," kata dia.

Jika ada warga Probolinggo yang terancam jika kemudian lebih cepat untuk dievakuasi ke Malang, maka bisa langsung dievakuasi ke Malang. Atau sebaliknya.

Dalam kunjungannya itu, dia mengatakan diperlihatkan laporan seismik dan laporan ketinggian asap yang terjadi peningkatan. "Kami melihat situasinya seperti apa, masyarakat ternyata masih tenang," katanya.

Hadi mengatakan ada dua desa yang berpotensi terdampak erupsi di wilayah Kabupaten Malang. Adapun antisipasi bencana secara keseluruhan dilakukan dengan menyiapkan masker hingga 50 ribu lembar.

Tapi diakuinya semua masih disimpan saja--belum dibagikan. Alasannya, ada tradisi yang sangat sensitif bahwa ketika ada persiapan yang dianggap mencolok malah seperti ngajab (mendoakan). "Posisi evakuasi jika harus dilakukan juga sudah siap di Wringinanom, sampai dapur umum dan tenda. Tapi ya semua masih kami simpan," katanya. 

Sementara itu, informasi pengamatan secara visual, Kamis pagi hingga siang, 17 Desember 2015 menyebutkan cuaca Bromo cerah, angin tenang, suhu 12 derajat Celcius. Gunung Bromo tampak jelas dan mengeluarkan asap kelabu tebal dengan tekanan kuat setinggi sekitar 1.500 meter di atas puncak atau 3.829 meter diatas permukaan laut dan mengarah ke Barat Laut dan Utara.


Jok.

Agus Rahardjo Yang Miskin Itu Jadi Ketua KPK 2015-2019

Agus Rahardjo Yang Miskin Itu Jadi Ketua KPK 2015-2019
Ketua KPK 2015-2019, Agus Rahardjo.

 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memiliki lima pemimpin baru. Dalam voting yang digelar di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 17 Desember 2015, Agus Rahardjo terpilih menjadi Ketua KPK.

Dalam voting, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini berhasil mengungguli Basaria Pandjaitan, satu-satunya perempuan yang lolos menjadi pemimpin KPK, dengan 44 suara.

Siapa sesungguhnya Agus Rahardjo? Lahir di Magetan, Agus selalu identik dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ini karena Agus ditunjuk menjadi ketua lembaga itu menggantikan Roestam Sjarief pada 2010 dan baru lepas tahun 2015, ketika Agus mau mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.

LKPP dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007. Sebelum menjabat Kepala LKPP, lelaki 59 tahun ini pernah menjabat Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Karier Agus banyak dihabiskan sebagai pegawai negeri sipil dengan menjadi anggota staf perencanaan pembangunan di Bappenas. Lulusan Teknik Sipil ITS awalnya bercita-cita menjadi kontraktor, tapi nasib membawanya menjadi PNS.

Agus juga tercatat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Namun ia memilih mundur pada 2010 karena kesibukannya di LKPP.

Sejak ikut tes calon pimpinan KPK, Agus sudah dikenali wartawan karena komentarnya yang fenomenal. Ia mengajak masyarakat meludahi koruptor. Dalam wawancaranya saat tes di gedung Sekretariat Negara, Agus mengaku kesal dengan koruptor yang berani melawan KPK.

Menurut Agus kala itu, banyak koruptor tertawa menghadapi KPK. “Ini memprihatinkan. Makanya perlu ada hukuman dari masyarakat, seperti di lingkungan sekitar tidak diajak bergaul. Diludahi juga bisa,” ucapnya.

Saat diuji kelayakan kemarin, ia menyatakan ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi kalau terpilih menjadi pemimpin komisi antirasuah. Gugatan itu terkait dengan putusan MK yang tidak membolehkan Dewan Perwakilan Rakyat mengetahui susunan anggaran pemerintah hingga tingkat satuan tiga. “Saya orang yang tidak setuju kalau DPR tidak boleh tahu satuan tiga. Seharusnya lebih detail. Semua orang tahu yang diajukan pemerintah detail sekali. Dibuka ke publik,” ujar Agus.

Agus Rahardjo, ketua KPK 2015-2019, setelah lolos menjalani test di DPR RI.
Agus Rahardjo 

Menurut dia, dengan dibukanya anggaran sedetail mungkin ke publik, sisa lebih penghitungan anggaran yang terjadi setiap akhir tahun bisa dikurangi. Agus menilai, selama ini, penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah, lembaga, atau kementerian yang lambat bukan lantaran takut diawasi KPK. “Ini sistem yang perlu kita ubah dan sempurnakan,” tuturnya.
Agus mencontohkan Amerika Serikat yang membuka detail anggarannya. Pemerintah negara itu bahkan mengajukan anggaran ke legislatif jauh-jauh hari. Pembahasan anggaran Amerika setiap tahun dimulai Oktober, tapi pada Februari sudah diajukan. Karena itu, legislatif dan publik bisa memelototi satu per satu anggaran yang diajukan.

Agus juga mendorong penerapan e-budgeting pada setiap pengadaan. Menurut dia, sudah ada contoh keberhasilan penerapan e-budgeting, di antaranya ditemukannya korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kenapa UPS tidak perlu, gara-gara diterapkan e-budgeting. Sekolah tidak begitu membutuhkan UPS,” katanya.

Hal lain dari Agus adalah kekayaannya. Pejabat eselon II ini ternyata hanya memiliki uang Rp 20 juta di empat rekeningnya.

Sedangkan kekayaannya yang lain adalah sebidang tanah di Jonggol serta kaveling tanah di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, dan Citra Raya, Tangerang. Dia mengaku memperoleh kekayaan tersebut dengan cara menabung. Menabung dari gaji yang dimilikinya dan saat aktif sebagai pembicara di lembaga international di Paris pada 1995-1997.

Profil Agus Rahardjo
Ini data profil seorang yang sekarang menjadi ketua KPK, Agus Rahardjo.

– Tahun 2006, menjabat Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ) Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

– Tahun 2007 menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. PPKPBJ merupakan cikal bakal LKPP.

– Tahun 2010, Agus Rahardjo dilantik menjadi Kepala LKPP menggantikan Roestam Syarief yang memasuki masa pensiun. Pelantikan dilakukan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Adapun Susunan Pejabat LKPP menjadi Kepala LKPP: Agus Rahardjo, Sekretaris Utama LKPP: Eiko Whismulyadi, Deputi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP: Agus Prabowo, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP: Bima Haria Wibisana.

– Tahun 2011, tepatnya tanggal 6 Januari 2011, Agus Rahardjo bersama sejumlah pejabat antara lain Ketua KPK Busyro Muqqodas, kepala BPKP Mardiasmo dan Menhan Purnomo Yusgiantoro melakukan deklarasi anti korupsi.

– Tahun 2015, posisi Agus Rahardjo sebagai ketua LKPP, digantikan oleh Agus Prabowo. Sebelumnya, Agus Prabowo menjabat Deputi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP. Saat itu Agus Rahardjo dikabarkan mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

– Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, Agus Rahardjo terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2015-2019 bersama empat pimpinan KPK terpilih lainnya yakni Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, yang sebelumnya menjabat sebagai hakim Adhoc pengadilan tipikor, Laode Muhamad Syarif, dosen dari Universitas Hassanudin dan seorang konsultan Hukum, dan Saut Situmorang yang merupakan staf ahli Badan Intelijen Negara (BIN).

Tomy.

Polisi Kini Buru Para Pelanggan Prostitusi Artis

Polisi Kini Buru Para Pelanggan Prostitusi Artis
Pemain film Nikita Mirzani usai menjalani pemeriksaan di Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya Jakarta, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri masih memburu seseorang berinisal A, karena diduga sebagai otak pelaku dalam jaringan prostitusi artis yang saat ini dibongkar kepolisian. “Dugaannya A itu otaknya, karena dia yang mengatur,” ujar Osnar Johnson Sianipar selaku kuasa hukum tersangka O dan F, kemarin.

Osnar membeberkan bahwa saat ini kepolisian sedang memburu enam nama baru. Enam nama tersebut, kata Osnar, tiga di antaranya adalah pelanggan artis Nikita Mirzani dan PR, yang disebut sebagai finalis Miss Indonesia, Puty Revita. Tiga nama lain diduga adalah muncikarinya.

Para muncikari itu dikoordinasi oleh A yang sekaligus menjadi dalang jaringan prostitusi artis. Peran A sangat besar, karena dia bersama sejumlah artis yang mengatur harga. Namun, Osnar enggan membeberkan dua nama lain muncikari yang saat ini diburu kepolisian. Alasannya, jika inisial dibocorkan, akan mempengaruhi hasil penyelidikan kepolisian. “Kami belum bisa langsung memberi inisial,” katanya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa peran kliennya hanya sebatas membantu transaksi seksual itu berjalan. Kliennya bernama O, kata dia, hanya membantu melayani pelanggan karena dia juga bekerja di salah satu klub malam di Jakarta. Sementara peran F sebagai penghubung antara artis dan pelanggan.

Kata Osnar, F tidak serta-merta menjadi muncikari tunggal. Karena A bertindak sebagai muncikari yang mempertemukan dua artis tersebut kepada F dan O. Mereka kemudian bersama-sama menjual artis itu pada pelanggan dari kalangan pengusaha tambang.

“Klien saya sendiri tidak mengenal dengan NM dan PR,” ujarnya. Mereka diduga saling mengenal saat transaksi dilakukan di hotel kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 10 Desember 2015. Saat itu mereka digerebek Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Kasus O dan F merupakan pengembangan dari kasus muncikari artis Robby Abbas. Umar mengatakan O berperan sebagai pengganti posisi Robby sejak ia ditangkap pada Agustus 2015. Atas perbuatannya, O dan F dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Mereka diancam hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun. Mereka juga diancam denda minimal Rp 120 juta dan maksimal Rp 600 juta.

Rencananya, hari ini, O dan F bakal menjalani pemeriksaan tambahan lagi. Pemeriksaan akan didampingi Osnar selaku kuasa hukumnya. “Akan dimintai data tambahan untuk membongkar jaringan prostitusi artis,” kata Osnar.

Tom.

AS Tuduh, Maskapai Kuwait Diskriminasi karena Tolak Warga Israel

Maskapai Kuwait Diskriminasi karena Tolak Warga Israel
Kebijakan maskapai itu ditentang setelah menolak menjual tiket penerbangan kepada seorang warga Israel, Eldad Gatt di bandara Heathrow, London.
 
 
AMERIKA, TRIBUNEKOMPAS.com – Maskapai penerbangan Kuwait Airways menghapus rute penerbangan ke bandara John F Kennedy di New York dan Heathrow, London, setelah pemerintah AS mengancam upaya hukum atas penolakannya menjual tiket untuk warga Israel.

Pada bulan September, Departemen Perhubungan AS mengirim surat kepada maskapai itu dan memperingatkan agar mengakhiri apa yang dikatakan sebagai tindakan diskriminasi.

Departemen Perhubungan AS mengonfirmasi kepada kantor berita AFP pada Rabu (16/12/2015) bahwa maskapai milik pemerintah Kuwait, Kuwait Airways, telah diberitahu sebelumnya untuk menghapus beberapa rute layanan terbang.

Penghapusan rute ini dimulai pada pertengahan Desember dan ditandai dengan adanya keterangan “Error Message” ketika memesan tiket penerbangan ke dua kota yaitu London dan New York.

Menanggapi otoritas AS, maskapai Arab itu mengatakan mereka hanya mematuhi aturan hukum di Kuwait yang melarang semua bentuk hubungan komersial dengan warga Israel, baik yang bermukim di Arab ataupun warga negara yang berkebangsaan Israel.

Kebijakan maskapai itu ditentang setelah menolak menjual tiket penerbangan kepada seorang warga Israel, Eldad Gatt di bandara Heathrow, London dua tahun lalu.

Aturan hukum Kuwait melarang warganya untuk turut serta dalam perjanjian dengan orang-orang
Israel.

Alex.

Presiden Kumpulkan Seluruh Pelawak, Tanpa Merendahkan Sidang MKD

Presiden Kumpulkan Seluruh Pelawak, Tanpa Merendahkan Sidang MKD
Belasan pelawak diundang makan malam di istana, Rabu malam.

 
JAKARTA, KONTRASNEWS.com – Para pelawak yang diundang mengaku tidak percaya kalau mereka diundang ke Istana Negara, oleh presiden Joko Widodo.Seniman Butet Kartaredjasa melihat agenda Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan para pelawak di Istana Negara kemarin, merupakan komunikasi politik untuk menertawakan kisruh kasus “papa minta saham” oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. “Pak Jokowi ingin menertawakan satu peristiwa tanpa menyakiti hati yang diketawakan,” kata Butet saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Desember 2015.

Ekspresi Presiden Jokowi saat terpingkal mendengar banyolan para pelawak yang dikumpulkan di Istana Negara, Rabu malam.
Ekspresi Presiden Jokowi saat terpingkal mendengar banyolan para pelawak yang dikumpulkan di Istana Negara, Rabu malam.

Ia menuturkan karena seorang presiden tidak mungkin menertawakan secara langsung. Maka meski Presiden mengapresiasi apa yang tengah dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan, tetapi di saat yang sama Presiden mengumpulkan para komedian dan seniman. Sebabnya ia menilai yang paling penting ialah peristiwanya, bukan isi pembicaraan antara Presiden dan para seniman. “Ngakak tanpa ngasorake, orang tertawa ngakak tanpa merendahkan,” kata Butet.

Butet menambahkan, apa yang terjadi di Senayan merupakan suatu dagelan. Menurut dia, semua proses persidangan etik yang dilakukan MKD memelintir logika akal sehat. “Segala yang menggelintirkan logika akal sehat namanya dagelan,” paparnya.

Kemarin Presiden Joko Widodo menggelar acara makan malam dengan belasan pelawak. Di saat yang sama di gedung DPR, MKD sedang menggelar sidang etik Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Setya Novanto dianggap melanggar kode etik karena menggelar pertemuan dengan bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Riza Chalid. Dalam pertemuan itu, disebutkan Setya Novanto mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden yang disebut meminta saham Freeport.

Belasan pelawak, dari Nunung, Sule, Azis Gagap, Parto, Andre Taulani, Rico Ceper, Mpok Atiek, hingga artis senior, seperti Tarzan, Djaduk Ferianto, hingga Butet Kartaredjasa, ngobrol bebas dan melontarkan lelucon di depan Presiden. Jokowi yang duduk dikelilingi para pelawak di sebuah meja bundar beberapa kali terkekeh mendengar lawakan mereka.


Belasan pelawak, dari Nunung, Sule, Azis Gagap, Parto, Andre Taulani, Rico Ceper, Mpok Atiek, hingga artis senior seperti Tarzan, Djaduk Ferianto, hingga Butet Kertaredjasa, ngobrol bebas dan melontarkan lelucon di depan Presiden. Jokowi yang duduk dikelilingi para pelawak di sebuah meja bundar beberapa kali terkekeh mendengar lawakan mereka.

Slamet Rahardjo merupakan orang pertama yang diberi kesempatan berbicara kepada Jokowi. Slamet sempat menyindir para koruptor dan anggota DPR. “Kalau kita sebagai pelawak lucu, ya, itu kewajiban kita, tapi kalau anggota DPR yang lucu, kan,” kata Slamet, yang membuat semua undangan dan Presiden tertawa di Istana Negara, Rabu, 16 Desember 2015.

Komedian Parto juga membuat suasana ramai. Ia bercerita kepada Presiden bahwa ia sering diajak foto oleh masyarakat saat sedang menghabiskan waktu di mal. “Pernah saya ditanya mau gaya Ariel dengan pose apa oleh yang mengajak foto. Saya jawab saja, gaya Ariel dengan Cut Tari atau dengan Luna Maya,” ujar Parto.

Presiden terlihat tertawa terkekeh sambil menutup mulutnya. Para undangan, termasuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, juga langsung tertawa.

Pelawak Mpok Atiek bahkan sempat menangis di depan Jokowi. Mpok Atiek awalnya bercerita mengenai keputusannya menolak tawaran syuting sinetron demi menjadi salah satu juru kampanye kubu Jokowi-Kalla selama kampanye pemilihan presiden. “Saya ikut beliau selama satu bulan saat kampanye. Ada sebuah kebanggaan sekarang jadi presiden, dan sekarang saya diundang ke Istana,” tutur Mpok Atiek sambil mengusap air mata.

Adapun Azis Gagap mengaku tidak makan dari semalam karena tidak percaya diundang Presiden ke Istana Negara. Saat menerima undangan makan dari Istana pun, Azis mengira itu hanya candaan. “Saya dari lapar, perih, sampai kenyang lagi. Cuma berpikir, ini benar atau tidak,” ucapnya.

Parman.

MKD Langgar UU Karena Sidang Kasus Setya Novanto Tanpa Putusan

MKD Dinilai Langgar UU Karena Sidang Kasus Setya Novanto Tanpa Putusan
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri) bersama wakil ketua, yaitu Junimart Girsang (tengah), Sufmi Dasco Ahmad (kanan), dan Kahar Muzakir (belakang), menunjukkan surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019 seusai sidang dugaan pelanggaran etika oleh Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12) malam. 

 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Geger soal keputusan mundur Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, mengundang rasa tidak puas rakyat Indonesia. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto dinilai bertentangan dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Politisi Partai Nasdem, Akbar Faizal, menilai, MKD belum memberi kejelasan mengenai putusan, apakah Setya Novanto terbukti atau tidak terbukti melanggar kode etik.

“Menurut UU MD3, harus ada putusan melanggar atau tidak melanggar,” kata Akbar saat mengajukan interupsi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

“Yang kita lihat tadi malam hanya membacakan surat pengunduran diri tanpa adanya putusan,” ucapnya.

Pada Rabu malam, MKD memutuskan menutup kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden setelah menerima surat pengunduran diri Novanto sebagai Ketua DPR.
MKD menerima pengunduran diri itu dan menyatakan Novanto berhenti sebagai Ketua DPR terhitung 16 Desember 2015.

Hanya dua amar putusan tersebut yang dibacakan Ketua MKD Surahman Hidayat. Tak ada keputusan yang menyatakan apakah Novanto melanggar kode etik atau tidak.

Sementara itu, dalam Pasal 147 ayat (4) UU MD3, disebutkan bahwa amar putusan MKD berbunyi menyatakan teradu tidak terbukti melanggar atau menyatakan teradu terbukti melanggar.
“Kepada teman-teman, dengan putusan ambigu seperti tadi malam, saya usulkan MKD kita bekukan,” kata Akbar.

Golkar Sudah Siap Pengganti Setnov
Sementara itu, Partai Golkar hasil Munas Bali sudah mengantongi satu nama yang akan menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Nama ini sudah dibahas dalam rapat DPP Golkar dan sudah direstui oleh Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie.

“DPP sudah selesai rapat, sudah ada nama baru tadi malam didapat,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Firman berharap proses pergantian ini berlangsung secepat mungkin. Dia ingin agar rapat paripurna penutupan masa sidang pada Jumat (18/12/2015), sudah dipimpin oleh Ketua DPR baru.
Firman berharap pimpinan DPR segera menggelar rapat pimpinan dan mengirimkan surat permintaan pergantian Novanto ke DPP Golkar.

Setelah itu, DPP Golkar tinggal mengirimkan surat berisi nama pengganti Novanto ke pimpnan DPR.
“Kalau pimpinan DPR segera rapat dan mengirim surat ke partai, prosesnya bisa cepat,” ucap dia.
Namun, Firman enggan mengungkapkan siapa nama yang sudah ditunjuk sebagai Ketua DPR itu. Firman mengaku tidak etis jika membocorkan.

“Yang pasti sudah ada satu nama, sudah itu aja,” pungkas dia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, sebelumnya menyebutkan sejumlah nama kandidat Ketua DPR seperti Rambe Kamaruzzaman, Ade Komaruddin, Fadel Muhammad, dan Aziz Syamsuddin.

Novanto memutuskan mundur sebagai Ketua DPR setelah semua pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan pandangannya terkait putusan terhadap Novanto.
Sebanyak 10 orang menganggap Novanto melakukan pelanggaran kode etik sedang sehingga harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Adapun tujuh orang lainnya menyatakan bahwa Novanto melakukan atau terindikasi melakukan pelanggaran kode etik berat dan mengusulkan pembentukan tim panel.

Bayu.

Agus Rahardjo Yang Miskin Itu Jadi Ketua KPK 2015-2019

Written By Tribunekompas on Kamis, 17 Desember 2015 | 23.55

Agus Rahardjo Yang Miskin Itu Jadi Ketua KPK 2015-2019
Ketua KPK 2015-2019, Agus Rahardjo.

 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memiliki lima pemimpin baru. Dalam voting yang digelar di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 17 Desember 2015, Agus Rahardjo terpilih menjadi Ketua KPK.

Dalam voting, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini berhasil mengungguli Basaria Pandjaitan, satu-satunya perempuan yang lolos menjadi pemimpin KPK, dengan 44 suara.

Siapa sesungguhnya Agus Rahardjo? Lahir di Magetan, Agus selalu identik dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ini karena Agus ditunjuk menjadi ketua lembaga itu menggantikan Roestam Sjarief pada 2010 dan baru lepas tahun 2015, ketika Agus mau mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.

LKPP dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007. Sebelum menjabat Kepala LKPP, lelaki 59 tahun ini pernah menjabat Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Karier Agus banyak dihabiskan sebagai pegawai negeri sipil dengan menjadi anggota staf perencanaan pembangunan di Bappenas. Lulusan Teknik Sipil ITS awalnya bercita-cita menjadi kontraktor, tapi nasib membawanya menjadi PNS.

Agus juga tercatat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Namun ia memilih mundur pada 2010 karena kesibukannya di LKPP.

Sejak ikut tes calon pimpinan KPK, Agus sudah dikenali wartawan karena komentarnya yang fenomenal. Ia mengajak masyarakat meludahi koruptor. Dalam wawancaranya saat tes di gedung Sekretariat Negara, Agus mengaku kesal dengan koruptor yang berani melawan KPK.

Menurut Agus kala itu, banyak koruptor tertawa menghadapi KPK. “Ini memprihatinkan. Makanya perlu ada hukuman dari masyarakat, seperti di lingkungan sekitar tidak diajak bergaul. Diludahi juga bisa,” ucapnya.

Saat diuji kelayakan kemarin, ia menyatakan ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi kalau terpilih menjadi pemimpin komisi antirasuah. Gugatan itu terkait dengan putusan MK yang tidak membolehkan Dewan Perwakilan Rakyat mengetahui susunan anggaran pemerintah hingga tingkat satuan tiga. “Saya orang yang tidak setuju kalau DPR tidak boleh tahu satuan tiga. Seharusnya lebih detail. Semua orang tahu yang diajukan pemerintah detail sekali. Dibuka ke publik,” ujar Agus.

Agus Rahardjo, ketua KPK 2015-2019, setelah lolos menjalani test di DPR RI.
Agus Rahardjo 

Menurut dia, dengan dibukanya anggaran sedetail mungkin ke publik, sisa lebih penghitungan anggaran yang terjadi setiap akhir tahun bisa dikurangi. Agus menilai, selama ini, penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah, lembaga, atau kementerian yang lambat bukan lantaran takut diawasi KPK. “Ini sistem yang perlu kita ubah dan sempurnakan,” tuturnya.
Agus mencontohkan Amerika Serikat yang membuka detail anggarannya. Pemerintah negara itu bahkan mengajukan anggaran ke legislatif jauh-jauh hari. Pembahasan anggaran Amerika setiap tahun dimulai Oktober, tapi pada Februari sudah diajukan. Karena itu, legislatif dan publik bisa memelototi satu per satu anggaran yang diajukan.

Agus juga mendorong penerapan e-budgeting pada setiap pengadaan. Menurut dia, sudah ada contoh keberhasilan penerapan e-budgeting, di antaranya ditemukannya korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kenapa UPS tidak perlu, gara-gara diterapkan e-budgeting. Sekolah tidak begitu membutuhkan UPS,” katanya.

Hal lain dari Agus adalah kekayaannya. Pejabat eselon II ini ternyata hanya memiliki uang Rp 20 juta di empat rekeningnya.

Sedangkan kekayaannya yang lain adalah sebidang tanah di Jonggol serta kaveling tanah di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, dan Citra Raya, Tangerang. Dia mengaku memperoleh kekayaan tersebut dengan cara menabung. Menabung dari gaji yang dimilikinya dan saat aktif sebagai pembicara di lembaga international di Paris pada 1995-1997.

Profil Agus Rahardjo
Ini data profil seorang yang sekarang menjadi ketua KPK, Agus Rahardjo.

– Tahun 2006, menjabat Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ) Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

– Tahun 2007 menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. PPKPBJ merupakan cikal bakal LKPP.

– Tahun 2010, Agus Rahardjo dilantik menjadi Kepala LKPP menggantikan Roestam Syarief yang memasuki masa pensiun. Pelantikan dilakukan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Adapun Susunan Pejabat LKPP menjadi Kepala LKPP: Agus Rahardjo, Sekretaris Utama LKPP: Eiko Whismulyadi, Deputi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP: Agus Prabowo, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP: Bima Haria Wibisana.

– Tahun 2011, tepatnya tanggal 6 Januari 2011, Agus Rahardjo bersama sejumlah pejabat antara lain Ketua KPK Busyro Muqqodas, kepala BPKP Mardiasmo dan Menhan Purnomo Yusgiantoro melakukan deklarasi anti korupsi.

– Tahun 2015, posisi Agus Rahardjo sebagai ketua LKPP, digantikan oleh Agus Prabowo. Sebelumnya, Agus Prabowo menjabat Deputi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP. Saat itu Agus Rahardjo dikabarkan mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

– Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, Agus Rahardjo terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2015-2019 bersama empat pimpinan KPK terpilih lainnya yakni Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, yang sebelumnya menjabat sebagai hakim Adhoc pengadilan tipikor, Laode Muhamad Syarif, dosen dari Universitas Hassanudin dan seorang konsultan Hukum, dan Saut Situmorang yang merupakan staf ahli Badan Intelijen Negara (BIN).

Tomy.

Pertama Kalinya Perempuan Terpilih dalam Pemilu di Arab Saudi

Written By Tribunekompas on Minggu, 13 Desember 2015 | 20.11

 

ARAB, TRIBUNEKOMPAS.com - Untuk pertama kalinya, seorang perempuan telah memenangkan kursi dalam pemilihan perwakilan tingkat kota di Arab Saudi setelah kerajaan membolehkan perempuan untuk pertama kalinya memberi suara dalam pemilu.

Salma bint Hizab al-Oteibi memenangkan kursi di Provinsi Mekah pada pemilu Sabtu (12/12/2015), kata komisi pemilihan.

Sampai sekarang penghitungan suara masih berlangsung. Pemilu ini adalah untuk pertama kalinya perempuan boleh memilih dan mendaftar sebagai kandidat.

Total ada 978 kandidat perempuan, sementara ada 5.938 kandidat pria.

Pejabat mengatakan sekitar 130 ribu perempuan mendaftar untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, sementara ada 1,35 juta pemilih pria.

Pemungutan ini disebut sebagai pencapaian dalam kerajaan yang konservatif, di mana Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang tak membolehkan perempuan untuk mengemudi.

Kandidat perempuan harus bicara di balik sekat saat berkampanye, atau diwakili oleh seorang pria. Media pemerintah melaporkan bahwa jumlah pemilih yang memberikan suara cukup tinggi.

Pemilu adalah hal yang jarang terjadi di Arab Saudi, pemilu yang berlangsung pada Sabtu (12/12) baru yang ketiga dalam sejarah negara tersebut.

Selama 40 tahun antara 1965-2005 tak ada pemilu.

Keputusan membolehkan perempuan berpartisipasi dalam pemilu diambil oleh mendiang Raja Abdullah, dan dianggap sebagai warisan penting dari masa pemerintahannya.

Dalam mengumumkan perubahan tersebut, Raja Abdullah mengatakan bahwa perempuan di Arab saudi "sudah menunjukkan posisi yang mengungkapkan opini serta nasihat yang tepat".

Sebelum meninggal pada Januari, dia menunjuk 30 perempuan untuk menjadi bagian dari Dewan Syura, penasihat utama negara.

Ada 2100 kursi anggota perwakilan yang diperebutkan dalam pemilu. Selain itu, ada 1050 kursi tambahan yang diberikan pada orang-orang atas persetujuan raja. 
 
Bayu.

Apa Dampak Bila Bioskop Dicabut dari Daftar Negatif Investasi

Apa Dampak Bila Bioskop Dicabut dari Daftar Negatif Investasi
 
JAKARTA, KONTRASNEWS.com – Sejumlah pihak menentang wacana pencabutan usaha bioskop dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Langkah tersebut dinilai dapat membuka lebar peluang investor asing untuk menanamkan modal.

Menurut produser Maxima Pictures Ody Mulya Hidayat, pencabutan DNI akan membuat rumah produksi dan bioskop kecil mengalami kesulitan karena tidak mampu bersaing. “Ini bahaya karena bioskop asing pasti akan mengutamakan film-film dari negaranya,” kata dia, Minggu, 13 Desember 2015.

Dia menuturkan, melalui film, budaya akan lebih mudah digambarkan sehingga penyampaiannya lebih mudah dicerna film. Hal tersebut, kata Ody, dapat mempengaruhi budaya Indonesia. “Ini bahaya buat budaya kita,” ucapnya.

Ody mengatakan, ada baiknya pemerintah tidak gegabah dalam mengambil kebijakan. Menurut dia, seharusnya pemerintah berdiskusi terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan, terutama yang bergelut di industri perfilman, sebelum melempar wacana.

Ody berpendapat, sebelum membicarakan soal infrastruktur bioskop, hal yang lebih penting adalah membenahi kualitas film yang ada.

“Percuma kita punya 1 juta bioskop kalau kualitas filmnya jelek. Saya yakin tidak ada yang mau nonton filmnya,” tutur Ody.

Hal senada juga disampaikan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Melalui siaran persnya, GPBSI menolak keras pencabutan DNI bioskop. Ketua GPBSI Djonny Syafruddin juga menyesalkan berkembangnya wacana pencabutan DNI tanpa melibatkan asosiasi perbioskopan.

“Kami yakin pencabutan usaha bioskop dari DNI akan menghantam perkembangan bioskop independen non-jaringan,” ujar Djonny.

Bayu.

Aisah Dibonceng Menantu Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

Aisah Dibonceng Menantu Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal
 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Mertua dan menantu yang sedang berboncengan ini tidak menyangka jika akan menjadi korban penembakan. Aisah (40), warga Kamal, tewas setelah tertembak tepat di kepalanya di Jalan Sahabat, Kamal, Jakarta Barat, Minggu (13/12/2015).

Aisah saat itu baru saja pulang dari pasar dan dibonceng sepeda motor oleh menantunya, Ilham.

“Saat korban dibonceng oleh menantunya bernama Ilham setelah pulang dari pasar, pelaku yang menggunakan motor Ninja dikejar tiga orang menggunakan dua sepeda motor matic,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Didik Sugiarto, Jakarta, Minggu.

Saat itu, pelaku diteriaki ‘maling’ oleh para pengejarnya. Pelaku mendengar teriakan tersebut dan berhenti sesaat. Posisi Aisyah dan Ilham saat itu berada di antara antara pelaku dan orang yang mengejar.

“Saat pelaku berada di depan motor korban, pelaku menembak ke arah orang yg mengejar namun malah mengenai kepala korban,” kata Didik.

Akibatnya, Aisyah langsung tewas di tempat. Sementara itu pelaku langsung melarikan diri.
“Saat ini sedang dilakukan olah TKP untuk mengejar pelaku penembakan,” kata Didik.

Alex.

Masih Tertinggi Popularitas Ahok Disandingkan Ridwan Kamil dan Rano

Masih Tertinggi Popularitas Ahok Disandingkan Ridwan Kamil dan Rano
 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduduki peringkat pertama dalam survei popularitas atas 25 tokoh serta survei elektabilitas yang dilakukan oleh Populi Center. Namun popularitasnya menurun jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan pada Maret 2015.

Peneliti Populi Center Nona Evita mengatakan survei yang dilaksanakan pada 1 hingga 7 Desember 2015 tersebut menunjukkan tingkat popularitas Ahok, sapaan akrab Basuki, mencapai 95,8 persen. “Angkanya sedikit turun dibandingkan dengan survei Maret lalu yang mencapai 96,6 persen,” katanya di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 12 Desember 2015.

Di bawah Ahok, ada Plt Gubernur Banten Rano Karno dengan tingkat popularitas sebesar 86 persen. Rano Karno diikuti oleh Anggota DPR Tantowi Yahya 68,2 persen, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil 61,8 persen, dan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana 59,5 persen. Dalam survei tersebut muncul pula nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, hingga Pengusaha Sandiaga Uno.

Nona mengatakan survei dilakukan dengan cara memberikan pilihan nama-nama tokoh kepada responden. Selain itu, disediakan kolom kosong untuk menuliskan sendiri nama tokoh lain. Oleh sebab itu, muncul beragam nama dalam survei popularitas tersebut. Selain Abraham Lunggana, lima nama anggota DPRD DKI Jakarta muncul ke dalam daftar 25 tokoh populer. Mereka adalah Boy Sadikin, Prasetyo Edi, M. Taufik, Triwisaksana, dan M. Sanusi. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah bahkan masuk di urutan ke 21, di bawah Sandiaga Uno.

Selain populer, Ahok juga menduduki peringkat pertama tokoh yang akan dipilih jika Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dilaksanakan saat itu juga. Ia dipilih oleh 39 persen responden dengan jumlah pemilih tidak tahu sebanyak 18 persen. Di bawahnya, ada Ridwan Kamil dengan perolehan sebesar 14,5 persen dan Tri Risma sebesar 7,2 persen.

Ahok juga masih memimpin ketika ia disandingkan dengan 15 nama tokoh calon Gubernur DKI Jakarta jika Pemilihan Gubernur DKI dilakukan saat itu juga. Ahok dipilih oleh 37,5 persen responden dengan jumlah 2,8 persen responden yang menjawab tidak tahu dan 16,6 persen menjawab belum memutuskan. Ridwan Kamil kembali berada di bawah Ahok dengan perolehan sebesar 16 persen dan diikuti oleh Tri Risma sebanyak 8,8 persen.

Dalam elektabilitas head to head, Ahok disandingkan langsung dengan Adhyaksa Dault dan Ridwan Kamil. Ketika dihadapkan dengan Adhyaksa, Ahok mendapatkan suara sebanyak 52,8 persen. Responden yang belum memutuskan dan tidak menjawab masing-masing sebesar 28,5 persen dan 5,5 persen. Sementara jika dihadapkan dengan Ridwan Kamil, perolehan suaranya menurun menjadi 47,2 persen dengan jumlah responden yang belum memutuskan dan tidak menjawab masing-masing sebesar 23,5 persen dan 5,2 persen.

Survei dilakukan terhadap 400 responden dengan proporsi gender seimbang. Responden dipilih secara bertingkat (multistage random sampling), yaitu dari pengacakan untuk kelurahan, Rukun Tetangga, keluarga, dan akhirnya terpilih di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Survei ini memiliki tingkat kesalahan 5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Parman.

Para Kader Anggap Golkar Sedang Diambang Karam

Para Kader Anggap Golkar Sedang Diambang Karam
 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menganggap kasus-kasus yang disebabkan oleh elite Golkar membuat keadaan partai beringin semakin parah. Dia bahkan menyebut Golkar sudah diambang karam.

“Kekalahan telak Partai Golkar dalam pemilukada 2015 ini berpengaruh besar terhadap kondisi Golkar,” ujar Sirajuddin pada Sabtu, 12 Desember 2015.

Sirajuddin melanjutkan, faktor lain yang membuat Golkar dalam kondisi gawat adalah adanya perpecahan dalam internal partai. Di dalam tubuh Golkar terdapat dua kubu, yang pertama kubu Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali dan kedua kubu Agung Laksono, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Jakarta.

Selain itu, kata Sirajuddin, faktor berikutnya adalah energi elite yang tersedot arus konflik internal tersebut. Belum lagi, kata dia, kondisi demikian semakin diperparah oleh kasus “Papa Minta Saham” yang melibatkan Setya Novanto, elite Golkar yang juga Ketua DPR RI.

“Lengkap sudah penderitaan yang harus dipikul oleh Golkar,” kata dia.

Sirajuddin berujar, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Dirinya menuturkan, bila terus menerus demikian, Golkar akan jatuh dalam kubangan konflik. “Elite Partai Golkar harus sadar, saat ini Partai Golkar diambang karam,” kata dia.

Menurutnya, hanya elite Golkar sendiri yang dapat memperbaiki kondisi partai beringin tersebut saat ini. Sirajuddin mengatakan, regenerasi elite adalah jalan yang tepat.

“Konflik harus diakhiri dengan diselenggarakannya Munas bersama serta regenerasi kepemimpinan Partai Golkar” ucap Sirajuddin.

Sirajuddin Abdul Wahab, juga menilai pernyataan Aburrizal Bakrie yang mengklaim Golkar meraih kememangan dalam Pilkada 2015 adalah sesuatu yang berlebihan.

“Saya kira klaim yang disampaikan Pak Ical (Aburizal Bakrie) sangat keliru dan tidak berbanding lurus dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dirilis oleh Jaringan Pendidiakn Pemilih untuk Rakyat (JPPR),” kata Sirajuddin.

Berdasarkan data yang dirilis tersebut, Sirajuddin mengungkapkan, Partai Golkar, baik kubu Munas Bali ataupun kubu Munas Ancol, hanya bisa mengusung 116 pasangan calon dari total 269 daerah pemilihan. Oleh sebab itu, lanjut dia, klaim kemenangan 52 persen atau yang artinya menang di 135 daerah pemilihan, seperti yang diklaim Ical, tidak masuk akal.

“Berhentilah kita membohongi diri kita sendiri, apalagi kita membodohi rakyat, kader simpatisan Partai Golkar dengan klaim-klaim kemenangan yang nol besar itu,” kata Sirajuddin. Dia pun mempertanyakan dari mana angka 52 persen bisa muncul. “Bagaimana rumus dan hitungannya?” ucapnya.

Sirajuddin membeberkan, sebenarya Golkar kalah telak di beberapa daerah. Dia mengilustrasikan, di Sulawesi Selatan, dari 11 Pilkada Golkar hanya menang di 1 daerah, di Jawa Tengah dari 21 Pilkada Golkar hanya menang 7 daerah, sedangkan di NTB dari 7 Pilkada Golkar hanya menang 3 daerah. Bahkan di Maluku Utara, lanjut dia, dari 8 Pilkada Golkar kalah total.

“Belum lagi ditambah dengan daerah-daerah lain yang mengalami kekalahan yang tidak jauh berbeda dengan daerah tersebut,” tutur Sirajuddin.

Abu Rizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, mengklaim kemenangan Golkar mencapai 52 persen dalam dalam Pilkada tahap I yang diselenggarakan serentak pada 9 Desember 2015. Klaim tersebut disampaikan Ical saat memberikan sambutan pada Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Bali, di Sanur, Kota Denpasar, pada Kamis 10 Desember 2015.

Tomi.

Ini Dia, 1000 Pemilih di Australia Barat Disidang Karena Golput

Written By Tribunekompas on Sabtu, 12 Desember 2015 | 21.11

Hampir 1000 Pemilih di Australia Barat Disidang Karena Golput

AUSTRALIA, TRIBUNEKOMPAS.com - Bisa jadi karena muak, tetapi sejumlah besar warga Australia Barat disidang dan didenda karena tidak menggunakan suaranya dalam Pemilihan Senat tahun lalu, yang merupakan Pemilu ketiga mereka dalam waktu kurang dari 18 bulan.

Manager negara bagian di Komisi Pemilihan Australia (AEC), Marie Neilson, mengatakan, 964 golput yang dinyatakan bersalah dibawa ke pengadilan tinggi tahun ini, setelah gagal untuk memberikan alasan yang sah kepada AEC untuk tidak memilih dalam Pemilu Senat April 2014.
Jumlah itu dibandingkan dengan 354 kasus golput lainnya dalam Pemilu Federal 2013, yang diselenggarakan bulan September.

"Itu adalah jumlah yang tinggi karena rendahnya jumlah pemilih di Pemilihan Senat," kata Marie, kemarin.

Ia menjelaskan, denda karena tidak memilih bervariasi mulai dari 20-170 dolar (atau setara Rp 200 ribu-1,7 juta), dengan alasan yang berkaitan dengan agama termasuk yang dibolehkan bagi pemilih untuk absen dalam sistem pemungutan suara wajib tersebut.

Pemilu tahun lalu adalah kedua kalinya warga Australia Barat memilih Senat mereka, dan berlangsung setelah Pemilu negara bagian pada bulan Maret 2013.

Pengadilan Tinggi, yang duduk sebagai Pengadilan Sengketa Pemilu, membatalkan hasil Pemilu Senat pertama setelah 1370 surat suara hilang, dan memerintahkan digulirkannya pemilihan baru.
Hanya 88,5% pemilih yang berhak berpartisipasi dalam Pemilihan baru, dibandingkan dengan 92,1% dalam Pemilu sebelumnya.

Alex.

Ditangkap, Perempuan Cekik Bayinya Sesaat Setelah Dilahirkan


DEPOK, TRIBUNEKOMPAS.com - Polisi menangkap seorang perempuan yang diduga membunuh bayi yang baru ia lahirkan. Permpuan bernama Riska Mailani, 21 tahun, itu dibekuk di sebuah bengkel di Jalan Erha RT 5 RW 7 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Depok, Sabtu, 12 Desember 2015.

Kepala Kepolisian Sektor Limo Ajun Komisaris Hendrik Situmorang mengatakan, Rabu lalu, ditemukan mayat bayi di kamar mandi bengkel di Jalan Erha. Tubuh bayi tersebut sudah membusuk dan dipenuhi belatung.

"Pemilik bengkel kemudian melapor ke Polsek Limo," ujarnya.

Berdasarkan keterangan pemilik bengkel, kamar mandi itu memang jarang digunakan. Namun, beberapa hari sebelumya, ada perempuan yang menumpang ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah mendapatkan ciri-ciri perempuan itu, polisi melakukan penyelidikan. Belakangan, diketahui perempuan itu adalah Riska Mailani.

Saat diperiksa polisi, Riska mengakui perbuatannya. Dia malu karena anak yang dilahirkan itu hasil hubungan gelap. Karena itu, pada Rabu lalu, dia datang ke bengkel dan berpura-pura buang air kecil. Saat itulah bayinya lahir.

"Bayinya yang baru lahir dicekik dan dimasukan ke kantong plastik hitam," tutur Hendrik.

Selanjutnya Riska pergi ke Cengkareng, Jakarta Barat, untuk menghilangkan jejak. Namun polisi berhasil melacak perempuan itu dan menangkapnya.

"Dia sudah ditetapkan menjadi tersangka," ucapnya. Riska dijerat dengan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 80 ayat 3 juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 perubahan atas UU No. 22/2002 tentang perlindungan anak.

"Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara."

Arief.

Gubernur Aher Lantik Penjabat Bupati Indramayu

Pilkada, Gubernur Aher Lantik Penjabat Bupati Indramayu   

BANDUNG, TRIBUNEKOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melantik Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Jawa Barat Toto Mohamad Toha menjadi Penjabat Bupati Indramayu, menggantikan Bupati Anna Sophanah dan Wakil Bupati Supendi. "Pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan," katanya di Gedung Sate, Bandung, Sabtu, 12 Desember 2015.

Anna dan Supendi mengakhiri masa jabatannya terhitung hari ini, 12 Desember 2015. Toto ditetapkan sebagai penjabat bupati lewat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang ditandatangi pada 30 November 2015. "Penjabat bupati ini akan menjabat sampai bupati dan wakil bupati terpilih dilantik," kata Aher--sapaan Ahmad Heryawan.

Pada Agustus lalu, Aher juga melantik Penjabat Bupati Sukabumi. Menurut Aher, seluruh daerah yang mengikuti pilkada serentak akan digantikan sementara hingga kepala daerah terpilih resmi dilantik pada Juni 2016. "Semuanya akan berakhir masa jabatannya sebelum Juni 2016," ucapnya.

Beberapa daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan habis antara lain Bupati-Wakil Bupati Bandung pada 15 Desember 2015 serta Bupati-Wakil Bupati Karawang pada 27 Desember 2015. "Terakhir, Depok, sekitar April 2016," ujarnya. Seluruh posisi pengganti kepala daerah akan diisi oleh pejabat Provinsi Jawa Barat. "Penjabat itu minimal harus eselon 2A," katanya.

Aher mengatakan para penjabat itu dilarang memutasi jabatan dan membatalkan keputusan kepala daerah sebelumnya, kecuali ada persetujuan Mendagri. Tugas pokok para pengganti ini dari pengesahan APBD hingga pencairan anggaran agar layanan publik tidak terganggu dan mengawal sisa tahapan pilkada serentak yang masih berlangsung.

Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat Abas Basari mengatakan, saat ini, pihaknya baru menerima Surat Keputusan Mendagri untuk pemberhentian Bupati-Wakil Bupati Bandung. Dia mengatakan pemerintah masih membahas tanggal pasti pelantikan kepala daerah definitif hasil pilkada serentak. "Masih dibahas, tapi kemungkinan Juni 2016," tuturnya.

Sebelumnya, delapan daerah di Jawa Barat menggelar pilkada serentak gelombang pertama yang digelar pada 9 Desember lalu. Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Indramayu, Cianjur, serta Pangandaran.

Tony. S.

PERUM BULOG DIVRE DKI JAKARTA

PERUM BULOG DIVRE DKI JAKARTA

VIDEO TAWAF 2015 MODERN

POPULAR NEWS

.

.

IKLAN JUAL RUKO di DEPOK

IKLAN JUAL RUKO di DEPOK

LOWONGAN

LOWONGAN

SEJARAH KERATON MANGKUNEGORO

.

.

.

.
 
Copyright © 2008. Tribunekompas - All Rights Reserved