Headlines News :

FOKUS NEWS

Berita Terkini

Kampus Terbaik Asia, Universitas Indonesia di Peringkat Ke-67

Kampus Terbaik Asia, Universitas Indonesia di Peringkat Ke-67
Gedung Rektorat Universitas Indonesia, di Kota Depok.
 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Universitas Indonesia berada pada urutan 67 dari 100 universitas unggulan di Asia. Peringkat ini naik 12 poin dari urutan 97 tahun lalu.

“Pemeringkatan tersebut berdasarkan penilaian yang dikeluarkan lembaga Quacquarelli Symonds (QS) University Ranking 2016 terhadap lebih dari 350 perguruan tinggi di Asia,” kata  Rektor UI Muhammad Anis, kemarin.

Dari peringkat itu, UI tetap menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Anis menjelaskan pemeringkatan bukanlah tujuan utama yang dikejar institusi pendidikan, melainkan menghasilkan lulusan unggul serta meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian bagi masyarakat.

Dia menuturkan peningkatan kualitas salah satunya dapat dilakukan dengan memenuhi parameter-parameter yang digunakan oleh lembaga pemeringkatan universitas di dunia.

Menurutnya, dengan penilaian tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa institusi pendidikan di Indonesia telah diakui dunia.

Pencapaian UI tidak terlepas dari pemenuhan seluruh parameter. Berdasarkan hasil kalkulasi yang dilakukan tim QS, UI unggul pada kualitas tenaga pendidik, reputasi akademis, jumlah tenaga pendidik asing di UI serta kegiatan belajar-mengajar di setiap fakultas.

Selain itu indikator lain yang berhasil dipenuhi diantaranya terdapat peningkatan signifikan dalam publikasi jurnal hingga mencapai angka 200 persen.

Lalu pengelolaan sumber daya manusia di tingkat universitas maupun fakultas serta tata kelola organisasi yang mencakup budaya, kebiasaan, kebijakan dan upaya internasionalisasi komunitas mahasiswa maupun tenaga pendidik. “Upaya ini juga sesuai program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, riset dan inovasi guna mendukung daya saing bangsa,” ucap Anis.

Pada tahun 2016, pemeringkatan QS Asia University Rankings memperbarui metodologinya dengan menggunakan sepuluh parameter dalam pemeringkatan. Yaitu academic reputation (30%) – mengukur unsur akademik secara menyeluruh. Employer reputation (20%) – mengukur kualitas tenaga pendidik perguruan tinggi.

Faculty/student ratio (15%) –  mengukur keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Citations per paper (10%) – mengukur jumlah kutipan (citation) pada setiap publikasi ilmiah yang dihasilkan para sivitas akademika perguruan tinggi.

Paper per Faculty (10%) – mengukur jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan para sivitas akademika perguruan tinggi. Staff with PhD  (5%) – mengukur proporsi pengajar dengan pencapaian jenjang akademik tertinggi yaitu Doktor.

Inbound exchange students (2.5%) – mengukur jumlah mahasiswa asing yang berkuliah ke perguruan tinggi tersebut dalam rangka pertukaran pelajar sedikitnya satu semester.

International faculty (2.5%) – mengukur jumlah ekspatriat/tenaga pendidik asing di fakultas/perguruan tinggi. International student (2.5%) – mengukur jumlah mahasiswa asing di fakultas/perguruan tinggi. Outbond exchange students (2.5%) – mengukur jumlah mahasiswa perguruan tinggi tersebut yang berpartisipasi sedikitnya satu semester pada program pertukaran mahasiswa di level internasional.

Arief.

DPRD Selidiki. Ini Jawaban Teman Ahok Soal Mendapat Dana Dari Pengembang

DPRD Selidiki. Ini Jawaban Teman Ahok Soal Mendapat Dana Dari Pengembang
Pendiri Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas dan Aditya Yogi Prabowo bersama para relawan 

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Benarkah Teman Ahok ternyata selama ini diduga mendapat sumbangan dana miliaran rupiah dari pengembang.   Salah satu pendiri Teman Ahok, Singgih Widyastomo, membantah kabar bahwa organisasi relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama itu mendapat kucuran dana Rp 30 miliar dari .pengembang reklamasi.

Menurut Singgih, dana operasional Teman Ahok selama ini didapat murni dari penjualan kaus dan merchandise. “Kami sudah jual puluhan ribu kaus dengan total pemasukan sekitar Rp 3 miliar,” katanya saat dihubungi, Rabu, (15/6).

Dalam rapat Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan sedang menyelidiki aliran dana tersebut. “Soal tersebut, kami akan mengeluarkan surat penyelidikan. Kelihatannya ada sesuatu yang cukup besar dan perlu waktu cukup lama untuk menyelidikinya. Kami masih teliti dan akan kami laporkan,” ucap Agus, Rabu.

Pernyataan Agus ini menanggapi pertanyaan anggota Komisi Hukum, Junimart Girsang. Junimart mendapatkan informasi bahwa ada dana Rp 30 miliar yang dikucurkan pengembang reklamasi ke Teman Ahok lewat Sunny Tanuwidjaja—staf pribadi Ahok—dan Cyrus Network.

“Saya tidak tahu apakah KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Sunny atau Cyrus. Mohon KPK menjawab ini kalau berkenan. Kalau tidak berkenan juga tidak apa-apa kalau ini ternyata materi penyidikan,” ujar Junimart dalam rapat tersebut.

Teman Ahok, menurut Singgih, tak keberatan bila KPK menyelidiki mereka. “Silakan KPK selidiki sejelas-jelasnya. Kami yakin KPK profesional,” ujarnya.

Menurut Singgih, modal awal Teman Ahok sebesar Rp 500 juta memang diperoleh dari Hasan Nasbi—CEO Cyrus Network. Namun uang yang dipinjam pada Juni 2015 lalu itu telah dikembalikan secara bertahap. “Uang pinjaman itu juga bukan dari Bang Hasan saja. Ada beberapa orang yang saweran. Tapi kami enggak tahu karena yang menyerahkan Bang Hasan,” katanya.

Singgih menjamin keuangan Teman Ahok bisa dipertanggungjawabkan. Mereka juga bersedia diaudit. Laporan keuangan Teman Ahok, kata dia, transparan dan bisa diakses di website mereka.

Alex.

Kasus Sumber Waras: Rencana Pembangunan RS Kanker di Sumber Waras Tak Diajukan di APBD

Kasus Sumber Waras: Rencana Pembangunan RS Kanker di Sumber Waras Tak Diajukan di APBD

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS – Anggota DPRD DKI Jakarta ini mengaku heran atas putusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembelian lahan RS Sumber Waras.

Soal pembelian lahan tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, DPRD tidak dapat membahas rencana pembangunan rumah sakit khusus kanker di atas lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, karena usulan mengenai pembangunan rumah sakit tersebut tidak ada dalam APBD maupun APBD Perubahan 2016.

“Ya sekarang kan belum diajukan (anggaran pembangunan RS Sumber Waras), kalau belum diajukan, apa yang mau kami omongin?” kata Taufik, saat dihubungi wartawan, Rabu (15/6).

“Siapa bilang (anggaran pembangunan RS Sumber Waras sudah diajukan? Jadi lihatnya di APBD, jangan cerita orang,” kata Taufik.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengatakan akan menggunakan dana dari kewajiban pengembang untuk membangun rumah sakit khusus kanker, jantung, dan otak di atas lahan RS Sumber Waras tersebut.

Menurut dia, kebutuhan pembangunan rumah sakit khusus kanker dianggap mendesak. Saat ini, banyak pasien kanker tak tertangani karena banyaknya antrean pasian di RS Dharmais, RSCM, dan rumah sakit lainnya yang memiliki fasilitas penanganan kanker.

Menanggapi hal itu, Taufik mengakui bahwa pembangunan rumah sakit khusus kanker dibutuhkan di Jakarta. Kendati demikian, ia mempertanyakan alasan Pemprov DKI Jakarta ingin membangun rumah sakit kanter di atas lahan RS Sumber Waras.

“Semua orang akan katakan seperti itu, tapi problemnya kenapa mesti dibangun di situ (lahan itu). Kalau masalah dibutuhkan, kayaknya semua butuh RS kanker,” kata Taufik.

Tidak Ada Korupsi
Terkait kasus RS Sumber Waras, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik irit berkomentar soal tidak ditemukannya indikasi korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak untuk melanjutkan atau menghentikan penyelidikan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras pada APBD Perubahan 2014 itu.

“Ya sudah, saya kira itu haknya KPK. Kami ikuti saja proses berikutnya,” kata Taufik saat dihubungi wartawan, Rabu (15/6).

Taufik merupakan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang pernah mendatangi kantor KPK untuk melaporkan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

Taufik bersama beberapa anggota DPRD DKI Jakarta lainnya membawa laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas anggaran DKI tahun 2014 untuk diserahkan kepada KPK.

BPK menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar atas pembelian lahan tersebut.

“Saya kira sudah rahasia umum bahwa KPK sendiri yang meminta audit investigatif kepada BPK. Itu haknya KPK mengatakan ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Ketika masalah ini masuk ranah hukum, kami tidak boleh ikut campur,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Meski demikian, Taufik masih memercayai audit BPK. Sebab, menurut dia, BPK merupakan satu-satunya lembaga yang mengaudit keuangan negara dengan kredibel.

“BPK harus dipercaya sebagai lembaga negara. Bahwa KPK mengatakan yang lain, itu kan hak KPK juga,” kata Taufik.

Tommy.

Kasus OTT KPK. Kakak Saipul Jamil Disebut-sebut Ikut Ditangkap

Kasus OTT KPK. Kakak Saipul Jamil Disebut-sebut Ikut Ditangkap
Solekawi (kaos merah) dan Samsul Hidayatulah pakai topi (ist)

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS – Sampai saat ini Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum memberikan penjelasan secara rinci soal tangkap tangan Panitera Pengadilan Jakarta Utara.

Samsul Hidayat, kakak kandung pedangdut Saipul Jamil disebut-sebut sebagai sosok yang dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini terkait dengan vonis 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Dari kabar yang berkembang hingga pukul 23.00 WIB, Rabu (15/6), Samsul diamankan bersama panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara berinisial Roh dan juga salah seorang kuasa hukum yang menangangi kasus adiknya.

Dalam OTT oleh KPK itu disebutkan disita uang sebesar Rp. 300 juta yang diterima panitera PN Jakut. Dana tersebut sebagai kompensasi, dimana Saipul Jamil divonis lebih ringan yakni cuma 3 tahun, ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 7 tahun dan denda Rp. 100 juta.

Kecurigaan kalau kakak kandung Saipul Jamil benar dicokok aparat KPK dari telepon selulernya yang awalnya mallbox, kini justru aktif. Namun saat dihubungi berkali-kali, tak pernah mau diangkat.

Begitu Solekawi, kakak tertua Saipul Jamil yang mengaku sempat terkejut dan menelepon menanyakan kebenaran berita tersebut, begitu dihubungi balik handphone sudah tidak aktif lagi.

Tommy.

Di Wonogiri, KB-Kes Bhayangkara Layani 272 Akseptor

Di Wonogiri, KB-Kes Bhayangkara Layani 272 Akseptor

WONOGIRI, KONTRASNEWS.com - Kapolres Wonogiri AKBP Ronald Reflie Rumodoro, 
meluncurkan gerakan Bulan Bakti Keluarga Berencana Kesehatan (KB-Kes), 
dalam rangkaian kegiatan menyambut peringatan HUT Ke 70 Bhayangkara tahun 2016.
 
Di Kecamatan Girimarto, Kabupaten orang akseptor. Kapolsek Girimarto, AKP Sumitro, 
menyatakan, bekerjasama dengan Puskesmas setempat, berhasil dilakukan pelayanan 
pemasangan kontrasepsi pada 272 orang akseptor pasangan usia subur (PUS).
 
Perinciannya, sebanyak 102 akseptor baru, dan 170 akseptor lama yang kembali 
memasang ulang alat kontrasepsi KB. Untuk akseptor baru, 
terdiri atas 43 orang pemakai kontrasepsi jenis inplant, 
36 orang memakai metode KB suntik, dan sebanyak 23 akseptor menggunakan pil.
 
Bersamaan itu, juga dilakukan pemasangan ulang bagi akseptor KB lama, 
dengan perincian sebanyak 120 orang memakai metode KB suntik, 
dan 50 orang menggunakan pil pencegah kehamilan. 
 
Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB, diberikan secara gratis di 
Puskesmas Girimarto.
 
Agar kegiatan ini berjalan baik, tepat guna dan hasil guna, 
serta supaya tepat mencapai sasaran, maka dibentuk Posko KB-Kes Bhayangkara. 
 
''Tujuannya, untuk sarana kegiatan koordinasi dan pemberian pelayanan terpadu 
kepada masyarakat, dan kepada keluarga besar Polri,'' jelas Kapolsek Girimarto, 
AKP Sumitro.
 
Pelaksanaan kegiatan KB-Kes Bhayangkara ini, pada dasarnya sebagai upaya  
mendukung sukses pencapaian sasaran operasional program KB nasional, 
dan program pembangunan kesehatan, melalui intensifikasi dan 
eksktensifikasi dalam mendayagunakan seluruh potensi masyarakat.
 
Yang dampak dari gerakan program KBN-Kes Bhayangkara ini, diharapkan 
dapat menurunkan pertumbuhan penduduk, meningkatkan derajat kesehatan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Wiwiek.

Jumat, FPI Kerahkan Seluruh Anggota FPI Kepung Istana

Jumat Besok, FPI Kerahkan Seluruh Anggota FPI Kepung Istana
Ketua FPI Habib Rizieq.
 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab menegaskan, pihaknya menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). FPI meminta pemerintah melakukan pembubaran terhadap kegiatan berbau PKI.

“Kami tidak peduli akan dianggap sebagai kelompok pelanggar hukum. Jelas ada Tap MPRS-nya. Kami akan bubarkan semua kegiatan PKI di seluruh Indonesia,” ujar Rizieq dalam acara Simposium Nasional “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6).

Ia menambahkan, FPI berencana melakukan apel siaga nasional anti-PKI. Selain itu, pihaknya juga berencana mengepung Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/6/2016), seusai Simposium Anti-PKI selesai diselenggarakan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menuntut Presiden Joko Widodo agar tak meminta maaf terkait peristiwa 1965 dan memberi ruang bagi PKI.

“Kami kerahkan seluruh anggota FPI untuk mengepung Istana, untuk mengamankan Pancasila dan menolak kebangkitan PKI,” ujarnya.

Parman.

Kalah di PTUN, Ambisi Ahok Mereklamasi Teluk Jakarta Tidak Surut

Kalah di PTUN, Ambisi Ahok Mereklamasi Teluk Jakarta Tidak Surut
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok.

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Luar biasa. Ambisi Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama untuk mereklamasi teluk Jakarta tampaknya tidak terbendung. Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan nelayan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra (MWS).

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, batas waktu pengajuan banding tidak boleh lebih dari 14 hari. Meski demikian, ia belum mengetahui kapan akan mengajukan banding.

Ada beberapa pertimbangan hukum yang dikaji Pemprov DKI Jakarta saat mengajukan banding. “Nanti kami bahas mulai dari eksepsi, proses secara yuridis, dan pokok perkara juga akan kami lihat. Nanti kami jawab saat proses banding,” kata Yayan.

Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama menganggap izin reklamasi yang putusan PTUN Jakarta, yang memenangkan gugatan nelayan atas izin pelaksanaan reklamasi Pulau G, belum berkekuatan hukum tetap.

Dalam pandangannya, putusan PTUN tidak melarang adanya kegiatan reklamasi Pulau G. Karena itu, pria yang akrab disapa Ahok ini berencana mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan reklamasi Pulau G ke salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI, yakni Jakarta Propertindo.

Ahok menilai, proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta tidak serta merta bisa dihentikan. Menurut dia, proyek reklamasi pulau tersebut masih bisa dilanjutkan oleh perusahaan lain.

Ia menilai tak ada aturan yang dilanggar jika rencananya itu direalisasikan. Asal, kata dia, Jakpro nantinya tetap dikenakan kontribusi tambahan seperti pengembang lainnya. “Siapapun yang lakukan reklamasi harus ada kontribusi tambahan. BUMD kami pun berlaku sama,” ujar Ahok.

Sebelumnya PTUN Jakarta mengabulkan gugatan nelayan atas SK Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Putusan itu dibacakan Hakim Ketua Adhi Budhi Sulistyo yang memimpin persidangan di PTUN, pada Selasa (31/5) lalu.

“Mengadili, satu dalam penundaan, mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat 1, 2, 3, 4, dan 5,” kata hakim Adhi di ruang sidang Kartika PTUN Jakarta.

Dalam poin kedua putusannya, hakim memerintahkan agar tergugat menunda pelaksanaan keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap. Hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014.

Tomi.

Diduga Motif Pembunuhan Anggota DPRD Lampung Karena Dendam dan Cinta

Diduga Motif Pembunuhan Anggota DPRD Lampung Karena Dendam dan Cinta
M. Pansor anggota DPRD Lampung yang di bunuh.
 
LAMPUNG, TRIBUNEKOMPAS - Setelah dikabarkan hilang beberapa waktu lalu, anggota DPRD Lampung ini akhirnya ditemukan sudah menjadi mayat.

Motif pembunuhan anggota DPRD Lampung diduga masalah cinta dan dendam. Hal ini berdasarkan analisa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, yang koordinasi dengan Detasemen Khusus (Densus 88) Mabes Polri untuk mengungkap kematian anggota M Pansor.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol. Zarialdi mengatakan Rabu (1/6) bahwa selain berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Densus 88 Mabes Polri untuk mengungkap kematian M Pansor.

Menurut Zarialdi, sebelumnya tim sudah bergerak setelah menerima laporan dari pihak keluarga terkait dengan hilangnya M Pansor.

“Saat itu kita telah membuat tim, pelacakan untuk mencari keberadaan M Pansor dan barang-barangnya diantaranya HP dan mobilnya Toyota Kijang Innova abu-abu metalik BE-2389-BX. Hasilnya masih didalami,”ujarnya.

Lebih lanjut Zarialdi menjelaskan, memang ada beberapa nama dan alibi yang masih dianalisa, tetapi itu belum bisa di publikasikan.

“Kita masih mengutamakan kehati-hatian dalam melakukan analisa dan penyocokan. Sebab itu, kita belum bisa bicara tentang motifnya. Intinya, mudah-mudahan kita bisa cepat mengungkapnya,”ungkap Zarialdi.

Leo.

PNS Pemprov DKI Kerja Hanya Sampai Pukul 14.00 Selama Bulan Puasa

Balaikota Jakarta Balaikota Jakarta.

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Penyesuaian jam kerja dilakukan Pemprov DKI terhadap pegawainya selama Ramadhan nanti . Selama bulan suci abdi negara tersebut hanya dipatok bekerja hingga pukul 14.00.

“Peraturannya resmi sudah ditandatangani,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika saat dikonfirmasi, Selasa (31/5). Pada aturan itu dinyatakan bahwa jam kerja PNS DKI pada Senin-Kamis berlaku pada pukul 07.00-14.00 dengan waktu istirahat pada pukul 12.00-12.30.

Sementara itu, pada Jumat jam kerjanya ialah pada pukul 07.00-14.30 dengan waktu istirahat pada pukul 11.30-12.30. Meski demikian, Agus menyebut masih ada opsi lain yang kemungkinan bisa saja diterapkan. “Opsi lainnya, pukul 07.30 sampai 14.30,” ujar dia.

Pada aturan jam kerja PNS selama Ramadhan, dinyatakan bahwa PNS yang bertugas pada kelompok kerja yang bidang pekerjaannya harus selalu siap 24 jam. Pengaturan waktu kerjanya diserahkan ke kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja perangkat daerah (UKPD)-nya masing-masing.

Sementara itu, pengaturan jam kerja guru atau penjaga sekolah diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Peraturan jam kerja ini berlaku selama Ramadhan yang mengacu pada Keputusan Menteri Agama.

Pada Ramadhan tahun lalu, jam kerja PNS DKI dikurangi 1,5 jam. Jika biasanya PNS masuk kerja pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00, selama Ramadhan tahun lalu, hari Senin-Kamis pegawai masuk kerja pukul 08.00 dan pulang pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30. Sementara itu, jam kerja pada hari Jumat dari pukul 08.00 hingga pukul 15.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30.

Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melontarkan alasannya menerapkan masuk kerja yang lebih pagi kepada para PNS. “Kalau pengalaman saya dan teman-teman saya yang Muslim, justru kami itu lebih siap kalau ke kantor itu lebih pagi karena sudah sahur, begitu mandi, tanggung, langsung kerja saja masuk jam tujuh lebih awal, pulangnya lebih cepat sehingga bisa buka bersama dengan keluarga di rumah,” kata Ahok.

Parman.

Kata Ruhut: SBY Rasional, Siapa yang Bisa Lawan Ahok

Ruhut Sitompul 
 
BANDUNG, TRIBUNEKOMPAS - Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, Demokrat bisa saja mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Pasalnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajarkan pentingnya rasionalitas dalam mengusung calon kepala daerah.

"Pak SBY mengajari kita, pilkada itu untuk menang, bukan untuk ramai-ramai. Pak SBY itu sangat rasional," ujar Ruhut di Kompleks Universitas Padjadjaran, Bandung.

Sejauh ini, Demokrat baru melihat sosok Ahok yang paling jelas sebagai calon kepala daerah dalam Pilgub DKI. Ahok sudah memutuskan maju melalui jalur perseorangan dan perolehan data KTP dukungan sudah melebihi syarat minimal.

"Karena memang belum ada calon lain, masih dia. Polling-nya juga bagus, apalagi sekarang sebentar lagi (perolehan KTP) tembus satu juta, ya siapa yang bisa lawan?" ujar dia.

Ditambah kerja nyata Ahok selama menjabat Wakil Gubernur dan Gubernur Ibu Kota, Ruhut yakin Ahok kembali memimpin Jakarta periode 2017-2022.

Ruhut juga sempat menyinggung salah satu tokoh yang ingin jadi gubernur DKI, tetapi belum mendapatkan dukungan partai politik atau belum memutuskan maju melalui jalur perseorangan, yakni Yusril Ihza Mahendra.

"Memang Yusril sudah jelas jadi calon? Ya kan belum. Yang lain itu belum semua. Baru Ahok saja yang jelas," ujar dia.

Meski demikian, Demokrat belum akan memutuskan siapa calon yang didukung. Selain jadwal pilkada masih panjang, Demokrat juga masih menunggu sosok penantang Ahok lainnya. Ahok hingga saat ini mendapat dukungan dari Partai Nasdem dan Partai Hanura meskipun memilih maju Pilgub DKI lewat jalur perseorangan.

Relawan pendukung Ahok, Teman Ahok, masih terus mengumpulkan salinan data KTP warga Jakarta sebagai syarat pendaftaran pilgub.

Hingga Selasa pukul 18.00 WIB, salinan data KTP warga Jakarta pendukung pasangan Ahok-Heru Budi Hartono yang sudah terkumpul mencapai 913.747 data KTP. Syarat yang dibutuhkan hanya 532.000 data KTP.

Tom.

Bos Perusahaan Belgia Melarang Karyawan Memakai Simbol Agama

 
 
BRUSSELS, TRIBUNEKOMPAS - Bos perusahaan di Belgia atau Uni Eropa umumnya  diperbolehkan melarang pegawainya untuk menggunakan simbol-simbol agama saat mereka bekerja.
Pemimpin perusahaan memiliki hak melarang karyawan perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab di tempat kerja, seperti dirislis situs berita Express.co.uk, Rabu (1/6).

Opini seperti itu disampikan oleh penasihat hukum kebijakan publik untuk Uni Eropa, Juliane Kokott, kepada wartawan di Brussels, Belgia. Kokott mengatakan, hal yang sama terhadap karyawan Kristen untuk tidak mengenakan salib, Sikh tidak mengenakan sorban (turban) dan orang-orang Yahudi untuk tidak memakai kippah.

Karyawan laki-laki atau perempuan Kristen yang terang-terangan memakai salib atau menggunakan kaus oblong dan T-shirt bertuliskan 'Yesus besar' saat bekerja, dapat dilarang. Pembela umum pada Pengadilan Hukum Eropa, Juliane Kokott, mengatakan, perusahaan-perusahaan dapat melarang pegawainya menggunakan kode pakaian agama.

Komentar itu terkait pemecatan Samira Achbita , karyawan perempuan Muslim oleh perusahaan keamanan G4S di Belgia.  Perempuan Muslim itu bekerja sebagai resepsionis di G4S. Ia dipecat karena menolak untuk tidak menggunakan kerudung saat bekerja.

Kokott mengatakan, perusahaan keamanan G4S tidak melanggar undang-undang anti-diskriminasi Uni Eropa ketika memecat pegawai perempuan Muslim itu.

Bos perusahaan, kata Kokott, juga diperbolehkan untuk melarang orang-orang Kristen mengenakan salib, Sikh mengenakan turban, dan Yahudi dari memakai kippah.

 
 
Express.co.uk/Getty Karyawan Kristen pun dapat dilarang menggunakan salib atau kaus bertuliskan "Yesus" saat bekerja di kantor.
 
Menurut Express, opini Kokott ini memberikan indikasi yang baik tentang bagaimana pengadilan tinggi Eropa akan mulai memberikan perintah terhadap kasus-kasus serupa ke depannya.

Kokott mengatakan, G4S berhak untuk memecat Samira Achbita setelah dia mengabaikan kebijakan dress-code perusahaan dengan terus memakai jilbabnya.

Pebisnis memiliki hak dasar untuk mengadopsi "kebijakan netralitas agama dan ideologi yang ketat".
Kokott menambahkan, G4S tidak memiliki kewajiban untuk mengubah kebijakan seragam mereka untuk mengakomodasi keinginan Achbita.

G4S juga tidak berkewajiban untuk menggeser Achbita ke dalam ruangan lain yang tidak tampak oleh umum (backroom) karena hal itu akan "merusak" aturan perusahaan.

Karyawan boleh berasal dari latar belakang yang berbeda dalam hal jenis kelamin,  warna kulit, etnis, orientasi seksual, usia,  atau karakter lainnya.

Meski demikian berbeda dalam urusan identitas agamanya. Para karyawan harus berusaha untuk  memoderasi pelaksanaan agamanya di tempat kerja.

"Dalam kasus-kasus seperti ini tidak menunjukkan bahwa seorang individu yang 'diperlakukan tidak adil',” kata Kokott lagi.

Terkait Achbita,  yang telah bekerja di G4S selama tiga tahun sebelum menggunakan jilbab, Kokott mengatakan, meskipun perusahaan menerapkan sebuah larangan "tidak tertulis", hal itu dapat dibenarkan.
Kokott menambahkan bahwa topik memiliki "kepekaan sosial" tinggi di Eropa bersamaan dengan aliran besar imigran Muslim.

Sementara di lingkungan pemerintah, Belgia juga termasuk di antara 10 negara yang melarang penggunakaan cadar atau pakaian penutup seluruh wajah sejak tahun 2011.

Alex.

Di Tangerang, Seorang Pembunuh EF Lolos dari Ancaman Hukuman Seumur Hidup

Di Tangerang, Seorang Pembunuh EF Lolos dari Ancaman Hukuman Seumur Hidup
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Polda Metro Jaya, Jumat (27/5) lalu, melimpahkan RA (16) seorang tersangka pembunuhan karyawati di Cikupa, Tangerang, EF (19), ke Kejaksaan Negeri Tangerang.

Berkas perkara dengan nomor BP/397/V/2016/Dit Reskrimum atas nama tersangka RA dikirim penyidik Polda Metro Jaya pada 23 Mei 2016 yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Tangerang, dan pada 24 Mei 2016 dinyatakan lengkap.

RA dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto pasal 55 ayat (1) KUHP tentang membantu melakukan tindak pidana, subpasal 338 KUHP tentang pembunuhan, juncto pasal 55 ayat (1) KUHP subpasal 339 tentang pembunuhan yang disertai tindak pidana lain, juncto pasal 55 ayat (1) KUHP subpasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kendati dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup, RA yang masih di bawah umur, tertolong karena akan diadili dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Kalau ancamannya bisa seumur hidup. Namun demikian tetap kembali ke hakim untuk memutuskan, karena memang dalam sistem peradilan pidana anak untuk keputusannya, untuk hukuman anak di bawah umur itu minim,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Awi Setiyono, Jumat (27).
RA mengaku sebagai kekasih EF. Ia tega membunuh EF dengan keji lantaran sakit hati ditolak berhubungan intim.

Berdasarkan keterangan RA, di dalam kamar itu, mereka sempat bercumbu. Tidak lama, RA pun meminta lebih, yakni ingin berhubungan badan. EF menolaknya karena takut hamil.
Merasa permintaannya ditolak, RA pun beranjak dari tempat itu. Barulah di luar kamar tersebut, RA bertemu dengan dua tersangka lain, R (20) dan IP (24).

Singkat cerita, mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke kamar EF lalu membekapnya dengan bantal dan kain. Setelah itu, para pelaku memerkosa EF secara bergantian.

Kemudian, para pelaku membunuh EF yang sudah tak berdaya dengan menancapkan gagang pacul ke salah satu bagian tubuhnya. Bahkan, dalam keterangannya, yang menancapkan pacul itu adalah RA. Sedangkan R dan IP hanya memegang tangan dan kaki EF.

Tok.

Ketua DPD PDIP DKI, Bambang DH “Lucu Kalau Partai Mendukung Calon Perseorangan”

Ketua DPD PDIP DKI, Bambang DH  “Lucu Kalau Partai Mendukung Calon Perseorangan”
 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS - Hingar bingar pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 terasa bising. Elit partai politik gaduh mencari calon untuk maju di Pilkada DKi Jakarta. Pencitraan secara terang-terangan dilakukan para bakal calon gubernur. Rival dan teman kelihatan jelas dipertontonkan pada warga DKI Jakarta, missinya nampak jelas ingin menggusur incumbent Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok dari kursi DKI satu.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemarin, Kamis (26/5) bertemu dengan politikus Partai Gerindra, dan membahas Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.  Usai pertemuan di kantor DPD PDIP DKI Jakarta di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Muhammad Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra mengatakan, keduanya sedang menjajaki kemungkinan berkoalisi untuk melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ini belajar dari pengalaman Pemilihan Gubernur Jakarta 2012 lalu ketika dua partai itu mengusung Joko Widodo dan Basuki. “Enggak ada yang menyangka kami bisa lawan inkumben,” kata Taufik. “Tapi malah menang besar.”

Nama yang akan diusung pada pemilihan mendatang, kata Taufik, belum mengerucut. Soalnya, kedua partai tersebut masih melakukan penjaringan masing-masing. “Nanti kami temukan nama yang pas dari dua kubu ini. Pasti ketemu, kami gampang. Sudah biasa koalisi bareng,” kata Taufik.

Hingga saat ini, Gerindra sudah memilih tiga nama yang akan diajukan ke pengurus pusat pada 30 Mei mendatang. Yaitu Purnawirawan Jenderal bintang tiga Sjafrie Sjamsudin, pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra, dan pengusaha Sandiaga Uno. Sedangkan PDIP memiliki 26 nama yang sedang mengikuti proses ujian internal bakal calon kepala daerah.

Pelaksana Tugas Ketua DPD PDIP Jakarta Bambang Dwi Hartono  mengaku belajar dari Pilkada serentak lalu, ada 36 daerah berhasil dimenangkan koalisi PDIP dan Gerindra. “Bukan tidak mungkin Jakarta jadi yang ke-37,” katanya. Bila koalisi di Jakarta, kedua partai ini memiliki total 43 kursi legislatif, jauh lebih cukup dari ambang batas 22 kursi untuk mengusung calon.

Gerindra dan PDIP bersetuju satu hal, mereka mengusung calon kandidat sendiri, bukan mendukung calon perorangan.  “Partai itu memegang amanat Undang-undang sebagai tempat kaderisasi pemimpin. Partai harus bangga dan konsisten memasok petugasnya di eksekutif dan legislatif,” kata Bambang. “Jadi sangat lucu kalau partai mendukung calon perseorangan.”

Si wanita emas pingsan
Data yang diperoleh KONTRAS,  untuk 35 bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang mendaftar melalui PDI Perjuangan, 26 di antaranya diuji sudah diuji. Mereka yang hadir antara lain Yusril Ihza Mahendra, Hasnaeni, Farhat Abbas, Abraham ‘Lulung’ Lunggana, dan Sandiaga Uno.

Hasnaeni Moein atau yang menyebut dirinya wanita emas, menuturkan saat menjalani test calon gubernur DPP PDIP. Pertanyaan yang diajukan tim penguji juga berhubungan dengan masalah-masalah pribadi. “Saya ditanyai tentang apakah kamu senang curhat (curahan hati) dengan sahabat kamu, apakah kamu mendengarkan dengan baik atau tidak, atau apakah kamu senang membela teman kamu,” ujar Hasnaeni.

Menurut dia, pertanyaan yang diajukan penguji jumlahnya ratusan hingga dia tidak tahan. Hasnaeni mengeluh sakit kepala hingga hampir jatuh.

“Mata saya agak silinder, agak minus sedikit. Jadi karena menunduk dengan ratusan pertanyaan itu, ketika saya bangun kepala agak pusing sedikit, hampir terjatuh,” ujar perempuan yang salah satu visinya adalah memodifikasi cuaca di Jakarta.

Hasnaeni optimistis bisa bersaing dengan para calon Gubernur Jakarta. Dia berujar takdir manusia sudah ada yang mengatur dan tidak akan  tertukar.  Selain kepada bakal calon Gubernur DKI Jakarta, PDI Perjuangan juga menguji  bakal calon kepala daerah dari Singkawang, Papua, dan Bangka Belitung. Uji kepatutan dan kelayakan ini tidak dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang disebut-sebut dielus partai untuk menantang gubernur incumbent Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

PAN Seleksi Kader
Bagaimana kans dari partai lain yng juga mempunyai vissi sama dengan Gerindra dan PDIP. Nampaknya mereka seiman ingin mencari tokohyang bakal dipakai untuk melawan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. Partai Amanat Nasional (PAN) sedang sibuk memilih jagonya untuk melawan Ahok. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya menjagokan kadernya, Suyoto, yang kini menjabat Bupati Bojonegoro untuk diusung dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017.

PAN saat ini tengah dalam proses survei sejumlah bakal calon gubernur, baik dari internal maupun eksternal partai. “Saya mau bawa dia ke Jakarta kalau dari internal,” ujar Zulkifli, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Sementara itu, dari eksternal atau luar kader, PAN ikut menyurvei Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Yusril Ihza Mahendra, dan Sandiaga Uno.

“Kami sudah survei, awal Juni nanti kami tentukan siapa yang kami usung,” ucapnya.

Selain menyiapkan calon, Zulkifli menuturkan komunikasi intens dengan sejumlah partai politik lain untuk berkoalisi juga sudah dijajaki. “Sudah komunikasi, masing-masing tunggu tanggal mainnya,” ujarnya.

Kader PPP akan membangkang
Partai Persatuan Pembangunan lebih memilih berkoalisi dengan Gerindra atau dengan partai lain ketimbang mendukung Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan kepala daerah 2017 nanti. “Kami terbuka koalisi,” kata Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah, Rabu.

Menurut dia, seandainya pun pimpinan pusat memilih mendukung Ahok, para kader di tingkat ranting dan cabang akan menolak dan tidak akan memilih Ahok. “Saya yakin akan banyak kader yang membangkang,” ujar Maman.

Anggota fraksi Syamsuddin menambahkan, arah koalisi tergantung Abraham Lunggana alias Lulung sebagai ketua. Lulung merupakan salah satu calon yang mendaftar ke PDIP. “Bisa saja merapat ke sana,” katanya.

Ahok belum tentu calon
Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Gerindra Jakarta Muhammad Taufik pernah berseloroh agar pihak mana pun tidak terbuai dengan gambaran bahwa sudah ada calon yang pasti dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Ucapannya itu sekaligus menyindir kandidat inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dengan percaya diri maju lewat jalur independen. Lewat relawannya, Ahok berupaya mengumpulkan kartu tanda penduduk warga DKI untuk memenuhi syarat maju secara nonpartai.

“Saudara-saudara jangan terbuai gambaran yang ada, yang seolah-olah sudah jadi calon (gubernur) karena yang bisa jadi calon cuma PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Siapa tuh namanya teman Pak Djarot (Wagub DKI Jakarta),” kata Taufik di Gedung Joeang, Ahad.

Menurut Taufik, saat ini status Ahok masih sebagai bakal calon, bukan calon. Sebab, ada beberapa fase yang harus dilalui. Salah satunya adalah fase verifikasi. “Saya kira saya paham betul karena saya bekas Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah),” ujar Taufik.

Nasdem, Hanura dan Golkar
Seperti diketahui, tokoh yang berniat maju melalui jalur perorangan adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ahok dibantu oleh kelompok relawan “Teman Ahok” untuk mengumpulkan data KTP dukungan.
Lewat Teman Ahok,  ia sudah mengumpulkan 870 ribu dukungan. Namun ini tak menghalangi Partai Golkar untuk menyatakan dukungannya kepada politikus asal Belitung itu. Ketua Umum Golkar Setya Novanto bertemu Ahok  beberapa waktu lalu untuk menyatakan dukungannya.

“Teman-teman Golkar bilang langsung saja majulah pasti entar kita dukung. Tapi proses partai beda, kan,” kata Basuki. Selain Golkar, Partai Nasdem dan Hanura lebih dulu menyatakan dukungannya pada Basuki. Meski independen, Basuki didukung 24 kursi legislatif dalam pemilihan mendatang.

Lawan perseorangan Ahok
Bakal calon lain yang dari jalur perseorangan adalah Adhyaksa Dault. Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga ini berencana mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta lewat jalur independen. Adhyaksa mengaku sedang berupaya mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) warga Jakarta minimal 7,5 persen dari jumlah pemilih tetap (DPT).

“Dalam waktu dekat ini saya akan mengumumkan wakil. Kan target kami setelah 200 ribu KTP terkumpul, baru kami umumkan. Jangan kalau nanti kami sudah umumkan, lalu kalah. Kan malu-maluin saja,” kata Adhyaksa di Restoran Tesate, Sabtu.

Adhyaksa memang pernah mengambil formulir di beberapa partai. Namun dia menolak untuk mengembalikan formulir tersebut. Dia mengaku kurang setuju terhadap cara memilih pemimpin seperti itu. Akhirnya Adhyaksa memilih lewat jalur independen.

Tommy.

Sakit Hati ke Ahok, Pengurus RT/RW Ancam Boikot Pilkada DKI

Sakit Hati ke Ahok, Pengurus RT/RW Ancam Boikot Pilkada DKI
 


JAKARTA, KONTRASNEWS.com – Para pengurus RT dan RW se DKI Jakarta menyatakan sikap hendak mundur dan akan memboikot pelaksanaa Pilkada di DKI Jakarta nanti. Mereka mengaku merasa terhina dengan kebijakan Gubernur Ahok yang mengharuskan pengurus RT dan RW membuat laporan setiap hari. Mereka merasa dipaksa seperti pegawai DKI Jakarta.


Puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Ketua Forum RT dan RW di Cilandak, Amirullah Kadir, mengatakan, dia tidak akan membantu penyelenggaraan Pilkada DKI 2017 jika diperintahkan membuat laporan via Qlue.

“Kalau begini, kami bubar saja. Pilkada DKI 2017 ini kami bubar karena ini sudah diktator,” kata Amirullah dalam rapat di ruang Komisi A DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (26/5).

Ketua Forum RT dan RW di Ancol, Kamiludin, juga mengatakan hal yang sama. Kamiludin mengatakan, ada dua pengurus RW di Ancol yang berasal dari kalangan pengusaha. Mereka bersedia menjadi pengurus RW meski sibuk bekerja.

Namun, setelah ada sistem laporan dengan aplikasi Qlue, pengurus RW itu merasa kesulitan menjalankan tugas mereka.

“Mereka sepakat dan saya bawa pernyataan sikap dari Ancol, 100 persen menolak kebijakan ini,” ujar Kamiludin.

Semua pengurus RT dan RW yang hadir berteriak tanda sepakat untuk mundur. Mereka mengancam mundur jika dipaksa membuat laporan lewat Qlue tiga kali sehari.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya mengubah sistem pemberian uang gaji atau operasional bagi ketua RT/RW. Gaji itu ditentukan berdasarkan laporan Qlue.

Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit lewat tulisan ataupun foto.

Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik (CROP). Semua aparat Pemprov DKI diwajibkan menginstal aplikasi tersebut, terutama CROP.

Merasa Terhina
Para pengurus RT dan RW ini memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal kewajiban laporan lewat aplikasi Qlue. Salah satu yang mereka protes adalah bayaran Rp 10.000 per laporan.
Mahmud Ujang, perwakilan RW dari Kelurahan Pinangranti, mengatakan, dia sudah menjadi pengurus RT sejak tahun 1980. Sekarang, dia sudah menjadi pengurus RW.

Selama itu, kata Mahmud, dia dan warga lain menjalankan tugas sebagai pengurus RW atas dasar pengabdian, bukan honor.

“Enggak ada uang ini itu, kita juga tetap jalan kok,” ujar Mahmud dalam rapat di ruang Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (26/5).

Meskipun mendapatkan insentif, tetapi kebijakan laporan via Qlue saat ini justru memberatkan para pengurus RT dan RW. Sebab, pengurus RT dan RW seolah-olah menjadi pegawai Pemprov DKI yang diwajibkan melapor tiga kali sehari.

Padahal, tidak setiap hari ketua RT berkeliling lingkungannya. Mereka juga memiliki pekerjaan utama di luar tugas sebagai RT dan RW. Mahmud mengatakan, RT-RT di Pinangranti sudah menyepakati untuk menolak sistem ini.

“Kita bukan masalah uangnya, Pak. Masa sehari RT dan RW cuma jadi kuli amatiran yang dihargai Rp 10.000? Kita punya harga diri, Pak. Enggak ada uang Qlue, kita juga bisa makan. Banyakan juga duit gue kali,” ujar Mahmud.

Ketua Forum RT dan RW di Cilandak, Amirullah Kadir, juga mengatakan hal serupa. Dia menceritakan, pada dasarnya RT dan RW di lingkungan masyarakat dipilih berdasarkan ketokohan. Kesediaan mereka menjadi pengurus RT dan RW juga berdasarkan niat mengabdi.

Amirullah mengatakan, mereka tersinggung diberi perintah oleh Pemprov DKI. Terlebih lagi, usaha mereka kini dinilai dengan uang Rp 10.000.

“Solusinya, menurut saya, dibubarkan ini Qlue, Pak. Kedua, janganlah Bapak nilai kami Rp 10.000. Terhina banget kami ini, Pak.”

“Kami ini bukan pegawai DKI dan kami enggak bisa diperintah seenaknya begini,” ujar Amirullah.
Pengurus RT dan RW yang hadir tidak berkeberatan membuat LPJ ataupun tugas-tugas RT dan RW lainnya. Namun, mereka berkeberatan dengan kewajiban melapor via Qlue tiga kali sehari.

Diundang DPRD DKI
Sehubungan dengan itu, Komisi A DPRD DKI Jakarta mengundang puluhan ketua RT dan RW serta jajaran eksekutif. Undangan tersebut untuk membahas laporan para ketua RT dan RW yang keberatan dengan kewajiban melapor lewat aplikasi Qlue.

“Mereka mau menyatakan keberatan dan meminta meninjau kembali SK Gubernur soal insentif operasional RT dan RW yang berbasis Qlue,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif, di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Sejumlah RT dan RW yang diundang datang dari berbagai kelurahan seperti Kelurahan Kebon Melati, Kebon Baru, Tambora, Kapuk Muara, Penjagalan, Cipinang Besar Utara, dan Bintaro.

Syarif mengatakan, mereka keberatan karena berdasarkan sistem baru sekarang, mereka baru bisa mencairkan insetif RT dan RW jika laporan mereka mencapai 90 laporan dalam satu bulan. Jika tidak mencapai jumlah itu, insentif tidak dapat dicairkan.

“Jadi mereka wajib membuat 3 laporan dari satu hari. Satu laporan dihargai Rp 10.000. Kalau kurang laporannya, tidak bisa dicairkan,” ujar Syarif.

Pihak eksekutif yang diundang dalam rapat ini adalah Asisten Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DKI Jakarta, dan Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta.

Hasil dari Qlue
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Bayu Megantara mengatakan, pengurus RT dan RW wajib laporan via Qlue untuk efisiensi sistem pelaporan RT dan RW.

“Dulu itu, satu kelurahan laporannya bisa empat sampai lima rim per tri semester. Nah, ini kan lebih simpel,” ujar Bayu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (26/5).

Selain itu, kata Bayu, saat ini Kementerian Dalam Negeri meminta pertanggungjawaban atas uang operasional yang diberikan kepada RT dan RW. Sistem laporan dengan Qlue akan mempermudah Pemprov DKI dalam membuat laporan pertanggungjawaban uang operasional itu.

Untuk diketahui, dalam satu tahun, Pemprov DKI menyiapkan uang operasional sebesar Rp 540 miliar untuk sekitar 33.000 RT. Dana itulah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemprov DKI.

Kata Ahok
Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, puluhan pengurus RT/RW tidak bisa memboikot penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Sebab, menurut dia, penyelenggara pilkada merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

“Itu mereka bukan ancam boikot pilkada, lebih tepatnya saya terjemahin, ‘Kita ngancem enggak mau pilih lu (Ahok)’. Itu lebih tepat,” kata Ahok di Balai Kota, kemarin.

“Kita akan pilih (calon gubernur) dari partai (anggota) DPRD DKI yang menerima kita. Saya terjemahin saja yang lebih tepat,” kata Ahok.

Ia menengarai, aduan pengurus RT/RW ke Komisi A DPRD DKI Jakarta sebagai langkah politis.
Sebab, lanjut dia, mereka memilih untuk mengadu kepada DPRD DKI Jakarta dibandingkan dengan langsung mengundurkan diri sebagai pengurus RT/RW.

Para pengurus RT/RW itu mengaku ke DPRD DKI Jakarta terkait kewajiban mereka untuk melaporkan permasalahan wilayahnya masing-masing melalui aplikasi Qlue.

Sementara itu, menurut Ahok, kewajiban laporan melalui aplikasi Qlue merupakan bentuk pertanggungjawaban gaji operasional, yang diberikan tiap bulannya kepada ketua RT/RW.
“Misalnya, mereka mau bikin laporan enggak? Enggak mau. Maunya apa? Gaji jalan, tetapi enggak mau bikin laporan, kan lucu. Kenapa juga mesti lapor DPRD?” kata Ahok.

Sebelumnya, puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari.

Mereka mengadu kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta. Bahkan, mereka menyatakan akan memboikot Pilkada DKI Jakarta 2017.

Adapun aturan yang mengatur pemberhentian RT/RW adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman RT/RW.

Dalam peraturan itu, ketua RT atau RW bisa diberhentikan sesuai dengan keputusan lurah di wilayahnya.
Sementara itu, instruksi aduan Qlue oleh ketua RT/RW diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW di DKI.

Tiap bulannya, ketua RT mendapat insentif sebesar Rp 975.000. Sementara itu, ketua RW mendapat insentif sebesar Rp 1.200.000.

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pernah mengatakan ketua RT tidak harus menguasai aplikasi pengaduan melalui Qlue. Pernyataan Djarot ini menjawab pertanyaan seorang warga di RW 11 Johar Baru, Jakarta Pusat, terkait Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RT/RW yang harus melapor melalui aplikasi tersebut.

“Tidak semuanya (Ketua RT) harus menguasai Qlue, tidak perlu. (Aturan) ini akan kami kaji ulang, memang memberatkan,” kata Djarot.

Djarot pun akan menyampaikan hal ini kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurut Djarot, lurah harus mau mendengar semua keluhan warganya, termasuk ketua RT.
“Lurah ini manajer wilayah. Pokoknya sekarang lapornya ke lurah saja (daripada Qlue),” kata Djarot.

Parman.

Proyek Amburadul, Diduga Ada Konspirasi Rekanan dan Oknum Pejabat DBMPPE Kota Tasikmalaya

 Diduga Ada Konspirasi Antara Rekanan dan Oknum Pejabat DBMPPE Kota Tasikmalaya
 
 
TASIKMALAYA TRIBUNEKOMPAS - Pelaksanaan beberapa pembangunan proyek Pemerintah anggaran Tahun 2016. dilingkungan Dinas Bina Marga Pengairan, Pertambangan dan Enerji (DBMPPE) Kota Tasikmalaya hasilnya agar diperiksa kembali, pasalnya saat pelaksanaan oleh pihak kontraktor diduga kuat terjadi penyelewengan, diantaranya saat  pengerjaan proyek tidak mengacu pada spek yang telah ditentukan dalam kontrak, disinyalir terjadi pengurangan volume pada pisik bangunan, hingga dimungkinkan merugikan keuangan Negara.

Terkait persoalan tersebut Aktivis Peduli Bangsa In Sobirin berkomentar, pihak pejabat DBMPPE Kota Tasikmalaya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seharusnya jangan begitu saja menerima hasil pekerjaan proyek dan membayarnya sesuai nilai uang dalam kontrak, pasalnya hasil pekerjaan proyek tersebut diduga kuat pelaksanaan nya tidak sesuai spek, lagi pula hal itu tidak akan terjadi apa bila pengawasan dilakukan secara konsisten, pihak rekananan (kontraktor) tidak akan mengurangi spek atau kwalitas material bangunan jika pengawasan diinternal SKPD sendiri bekerja sesuai tugas.

“Maka demikian bukan melulu kesalahan kontraktor namun pihak direksi termasuk pengawas proyekpun seharusnya turut dipersalahkan” kata In Sobirin.

Seperti yang terjadi lanjut In Sobirin, pada pelaksanaan proyek Penanggulangan Pembuangan Irigasi Cimulu, blok Cibangun, Kecamatan Cibeureum, dilaksanakam CV. Bintang Putra anggaran Tahun 2016, bersumber dari APBD Propinsi Jabar, senilai Rp.197.989.000,juga proyek penanggulangan DI. Dalemsuba BDS 5 kanan, di Kecamatan Purbaratu, anggaran Tahun 2016, APBD Provinsi Jabar, senilai Rp. 98.820.000 dan Proyek Penanggulangan saluran pembuangan Irigasi Cimulu blok Cisangkir, di kecamatan Cibeureum yang dilaksanakan CV.Putra Gemilang,yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar anggaran Tahun 2016, senilai Rp 198.000.000, kini pekerjaan nya sudah selesai,dan diduga tidak sesuai spek yang ditentukan dalam gambar rencana, hingga dinilai terjadi pengurangan volume fisik bangunan.

“Tidak menutup kemungkinan terjadi juga hal serupa pada proyek lainnya dilingkungan DBMPPE Kota Tasikmalaya” terangnya.

Agar proyek bisa terealisasi sesuai target menurut Sobirin, pemborong terpaksa harus mensiasati dengan cara mengurangi volume fisik bangunan dan kwalitas material, misalnya kedalaman pondasi seharusnya 60 cm. dipasang 35 cm, ketebalan dinding bagian bawah bangunan ditentukan dalam gambar 60 cm dipasang hanya 40cm dan segagainya, karena hal itu Sobirin, mengaku sangat prihatin dengan kodisi moral pejabat pemerintah yang seperti itu, menurutnya dalam sistematika penyelenggaraan pembangunan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, jika hal itu seluruhnya dilaksanakan secara konsisten maka penyimpangan tidak akan terjadi.

”Dugaan kami pengawas dari pihak Dinas terkait melakukan pembiaran terhadap penyimpangan yang dilakukan kontraktor, maka dari itu Kami mendesak Kepala SKPD terkait dalam hal ini agar bersikap obyektif, jujur dan adil dengan mau menolak hasil pekerjaan kontraktor yang bermasalah tersebut” tegasnya.

Ika.

PERUM BULOG DIVRE DKI JAKARTA

PERUM BULOG DIVRE DKI JAKARTA

VIDEO TAWAF 2015 MODERN

POPULAR NEWS

IKLAN JUAL RUKO di DEPOK

IKLAN JUAL RUKO di DEPOK

LOWONGAN

LOWONGAN

SEJARAH KERATON MANGKUNEGORO

.

.

.

.
 
Copyright © 2008. Tribunekompas - All Rights Reserved