Headlines News :

FOKUS NEWS

Berita Terkini

Ketua BPK Harry Azhar Azis, “Silahkan Gugat di Pengadilan”

Written By Tribunekompas on Selasa, 19 April 2016 | 20.13

 Ketua BPK Harry Azhar Azis, “Silahkan Gugat di Pengadilan”
Awak Media saat meminta keterangan seputar panggilan KPK
 
 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com Geger perseteruan antar Gubernur DKI Jakarta dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI hingga kini semakin meruncing. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok sesumbar kalau Ketua BPK memutar balik fakta soal pemeriksaan pembelian tanah RS Sumber Waras, Jakarta.
Namun ketua BPK tetap bersikukuh jika auditornya professional memeriksa keuangan DKI Jakarta. Dalam pemeriksaan BPK Gubernur DKI Jakarta terindikasi melakukan tindakan korupsi soal pembelian lahan Sumber Waras dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 191 miliar.
Walaupun kini permasalahan Hasil audit BPK itu ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kegaduhan antara Ahok dan Harry Azhar Azis semakin meruncing. Kedua belah pihak saling melontarkan serangan melalui media secara terbuka.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Harry Azhar Azis menantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menggugat audit terhadap Rumah Sakit Sumber Waras ke pengadilan.
Sebab, dalam hal ini, kata Harry, Ahok meragukan audit BPK tersebut. Harry sendiri juga disebut-sebut dalam skandal
“Panama Papers”, yang membuat politisi PPP Syaifullah Tamliha beberapa hari lalu menyarankan Harry untuk mundur dari jabatan Ketua BPK.
“Meragukan audit BPK bisa saja dalam negara demokrasi. Caranya, gugat saja hasil auditnya ke pengadilan,” kata Harry dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4).
Silahkan Gugat
Harry mengatakan, BPK diberi amanat oleh undang-undang untuk melakukan audit dan menghitung kerugian negara. Dengan demikian, jika ada pihak yang tidak menyepakati hasil final oleh BPK, dapat digugat ke pengadilan.
Di sisi lain, Harry menyebutkan, 94 persen kasus yang dihasilkan oleh BPK dibenarkan oleh pengadilan.
“Banyak yang sudah melakukan gugatan kepada BPK, contohnya di Semarang. Alhamdulillah gugatan enggak berhasil, kalau Ahok merasa dirugikan, ya silakan gugat BPK ke pengadilan,” kata Harry.
Sebelumnya, Ahok menegaskan akan membawa audit BPK ke pengadilan supaya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung memotong telinganya.
Lulung sebelumnya bernazar akan mengiris telinganya jika Ahok menggugat BPK ke pengadilan.
Terkait kasus Sumber Waras, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 755 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014.
Menurut BKP, proses pengadaan lahan tak sesuai dengan prosedur. BPK menilai Pemprov DKI membeli lahan di kawasan itu dengan harga yang lebih mahal.
Selain itu, BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.
Cuek Soal Ngaco
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz enggan berkomentar terkait hasil pemeriksaan BPK terhadap kasus RS Sumber Waras yang dinilai “ngaco” oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Kan sudah saya jawab kemarin, bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan,” kata Harry di Kompleks Parlemen.
Menurut Harry, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas persoalan tersebut merupakan permintaan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil pemeriksaannya pun telah diserahkan ke KPK.
“Jadi, sekarang ‘bola’ sudah di tangan KPK,” kata dia.
Saat disinggung kemungkinan akan melakukan gugatan secara hukum atas penghinaan Ahok yang dilakukan terhadap BPK, Harry tak menjawabnya secara tegas.
“Kami punya negara, punya hukum, dan punya aturan. Jadi, silakan saja ditafsirkan,” ujarnya.
Ketika berada di KPK, Selasa (12/4) lalu, Ahok mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras seperti penilaian BPK.
“Sekarang saya ingin tahu, KPK mau tanya apa, orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok,” kata Ahok.
Ahok tetap berpandangan bahwa tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut.
Dengan nada gusar Ahok selalu mengatakan BPK ada main soal pemeriksaan pembelian lahan RS Sumber Waras.
“Apalagi sekarang dalam momen menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta,” kata Ahok.
Audit Menipu
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama “Ahok” menganggap laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menipu. Ia juga telah berkirim surat ke Majelis Kehormatan BPK.
“Laporan BPK itu menipu, saya bilang. Saya tulis surat ke Majelis Kehormatan BPK, cuma enggak ditanggapin. Efdinal (mantan Ketua BPK Provinsi DKI Jakarta) cuma dicopot jadi fungsional,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta.
Menurut Ahok, temuan kerugian negara dalam kasus Sumber Waras tidak masuk akal. BPK membandingkan pembelian dari PT Ciputra Karya Utama yang memakai harga pasar dengan Pemprov DKI Jakarta yang membeli dengan harga nilai jual obyek pajak (NJOP).
“Dibandingkan harga pasar, (harga dari) saya lebih murah. Lagi, kamu udah enggak fair, menipu,” kata Ahok.
Ahok mengatakan, BPK mempertanyakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak membeli lahan Sumber Waras sesuai NJOP di belakang, yakni di Jalan Tomang Utara. Ahok beralasan, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan merupakan penentu NJOP.
“Yang tentukan angka naik siapa? Staf ahli semua. Bukan kami. Itu ada hitungannya,” kata Ahok.
Ahok bocorkan.
Ahok mengaku tak habis pikir dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI (BPKP DKI) saat dimintai keterangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (12/4) lalu.
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan hak guna bangunan (HGB) Rumah Sakit Sumber Waras yang berakhir pada tahun 2015.
“Ada lagi pertanyaan lucu banget. ‘Bapak tahu enggak, HGB Sumber Waras berakhir tahun 2015?’ Ini kan bahasanya LSM DPRD belakang, loh,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta.
Menurut Ahok, sertifikat kepemilikan tanah oleh perusahaan memakai HGB atau hak guna usaha (HGU). Dengan demikian, ada masa dari usaha dan bangunan tersebut.
“Kalau diterjemahkan (pertanyaan BPK-P DKI) ‘Selesai ini (HGB), kita ambil balik. Kaya kita, Pak,'” kata Ahok.
“‘Itu siapa yang ngajarin begitu, Pak, undang-undangnya? Bapak baca, enggak, undang-undangnya?’ Aku gituin kemarin di KPK,” lanjut Ahok.
Jika diterjemahkan, tanah yang diduduki RS Sumber Waras merupakan milik Yayasan Sumber Waras, bukan tanah negara.
Ahok menambahkan, jika pemerintah mengartikan demikian, maka pembelian tanah tidak perlu dilakukan. Pemerintah tinggal menunggu habisnya masa HGB dan HGU perusahaan.
“Tunggu saja semua (habis). Berarti semua kantor gedung, semua mal, pakai HGB dan HGU (hak guna usaha) toh. Kalau selesai, punya kita enggak? Di mana otak pikiran itu,” kata Ahok.
Lapor Presiden
Sejumlah pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/4).
Salah satu topik yang mereka laporkan adalah kisruh pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami sudah sampaikan kepada Presiden bahwa memang ada kerugian negara terhadap Sumber Waras itu,” ujar Ketua BPK Harry Azhar Azis seusai bertemu Presiden.
Atas laporan itu, lanjut Harry, Presiden hanya menyampaikan bahwa hasil audit tersebut harus diserahkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Saat disinggung tentang perhitungan NJOP lahan RS Sumber Warasa yang berbeda antara Pemprov DKI dan BPK, Harry tidak mau ambil pusing. Bagi yang tidak terima soal itu, ia persilakan untuk menggugatnya di pengadilan.
“Angkanya silakan kalau mau digugat, gugat ke pengadilan,” ujar Harry.
BPK merilis hasil dua audit, Rabu (13/4) lalu. Pertama, audit untuk pemeriksaan atas laporan hasil keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014.
Kedua, audit pemeriksaan investigatif atas permintaan KPK, 6 Agustus 2015.
BPK menyatakan, pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah mencapai Rp 191,33 miliar.
Atas hasil audit itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini ada sesuatu yang disembunyikan oleh BPK.
Terkait skandal Panama Papers, yang mencantumkan nama ketua BPK Harry telah diperiksa oleh KPK. Ia juga telah memberikan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.

Totok. H

Wapres: “Kalau Tidak Begitu, Bukan Ahok Namanya”

Wapres: “Kalau Tidak Begitu, Bukan Ahok Namanya”
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta,
 

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mempertanyakan dasar hukum untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Seperti diketahui, Wapres meminta proses reklamasi Teluk Jakarta dan pembangunannya dihentikan untuk sementara. Sebab, harus ada penataan peraturan sesuai undang-undang yang berlaku.

“Ya kalau tidak begitu, bukan Ahok (namanya),” ujar Kalla sembari tersenyum di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Terkait penataan aturan, Kalla tidak menetapkan batas waktunya. Menurut dia, penataan aturan reklamasi merupakan kewenangan kementerian terkait, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia pun meminta agar KKP segera menyelesaikan berbagai perizinan secara bertahap. Ya tahap demi tahap diselesaikan. Yang boleh memenuhi syarat, boleh. Namun, kalau yang tidak memenuhi syarat, tidak boleh,” kata Wapres.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih berat untuk menghentikan reklamasi. Bahkan, ketika imbauan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sekalipun, sikap Gubernur tak berubah.

“Kalau Pak JK minta dihentikan, saya bilang banyak juga yang minta dihentikan, (tetapi) dasar hukumnya mana?” ujar Ahok di Jakarta, Minggu (17/4).

Ahok mengatakan, jika Kalla mengiriminya surat imbauan resmi, dia mengaku akan mempelajari isi surat itu terlebih dahulu. Ahok bukan tanpa alasan membiarkan reklamasi terus berlanjut.

Dia mengaku khawatir, ada pihak-pihak yang menggugatnya menggunakan hal ini. Jika dia kalah, Pemprov DKI akan diwajibkan membayar.

Tom.

Kata JK: “Fokus Lebih Pada Peningkatan Pembangunan Desa, Daripada…

Written By Tribunekompas on Sabtu, 05 Maret 2016 | 13.00

Kata JK: “Fokus Lebih Pada Peningkatan Pembangunan Desa, Daripada…
Wakil Presiden Jusuf Kalla.

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah belum membicarakan rencana pemekaran 88 daerah otonomi baru. Menurut dia, pemerintah memilih untuk peningkatan pembangunan desa.

“Fokus itu lebih kepada peningkatan pembangunan desa, kabupaten, daripada membagi-bagi (daerah) dulu pada dewasa ini,” ujar Wapres Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/3/2016).
Wapres Kalla menjelaskan, pembahasan usulan 88 daerah otonomi baru antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru sebatas persoalan aturan saja.
“Belum membiarkan tentang pemekaran,” kata Kalla.

Sebelumya, Wapres mengatakan kalau pemerintah belum mengambil langkah untuk melakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (pemekaran) karena anggaran pemerintah cukup terbatas.
Menurut Wapres, pemekaran daerah baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan, kondisi keuangan negara masih terbatas.

Bila dipaksakan, Wapres khawatir pemekaran daerah baru justru berdampak buruk kepada daerah lain. Konsekuensinya, anggaran untuk daerah menjadiberkurang karena harus dibagi lebih banyak.

Salah Sasaran
Sebelumnya diberitakan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi (Menteri Desa) Marwan Jafar mengakui ada dana desa yang tak tepat sasaran. “Tapi, jumlahnya cuma enam persen,” kata Marwan di Kantor Kementerian Desa di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
Marwan Jafar lebih lanjut memerinci bahwa dana desa pada 2015 besarnya Rp 40,7 triliun. “Tahun ini dana desa menjadi Rp 47 triliun,” katanya lagi.

Sementara itu, usai peluncuran, menjawab pertanyaan Kompas.com, Marwan Jafar kembali menegaskan bahwa dana desa utamanya memang untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa. Kemudian, opsi kedua adalah pembangunan sarana dan prasarana. “Yang ketiga baru untuk pembangunan ekonomi desa,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Marwan mengatakan bahwa penekanan pada pembangunan infrastruktur punya latar belakang sendiri. Infrastruktur jalan, misalnya, memunyai daya serap tinggi terhadap tenaga kerja. “Nah, kalau infrastruktur jalan desa sudah selesai, pembangunan ekonomi bisa berjalan lancar,” kata Marwan lagi.

Terkait buku sebagaimana tersebut di atas, Marwan mengatakan bahwa buku setebal 280 halaman itu, salah satunya, memotret kementerian baru yang dipimpinnya. “Kementerian ini kan gabungan dari tiga kementerian,” demikian Menteri Marwan Jafar.
Tommy.

Segera Di bangun Perumahan Bersubsidi Leuwiliang Asri Residence

Written By Tribunekompas on Senin, 29 Februari 2016 | 23.43


Direktur pemasaran LEUWILIANG ASRI RESIDENCE  M Agus Sukemi
BOGOR, KONTRASNEWS.com - Pertumbuhan penduduk di Indonesia sangatlah cepat terutama di wilayah penyanggah ibu kota Jakarat  seperti, Tangerang, Bekasi, Depok, kabupaten Bogor dan kota ,sehingga pemerintah mancanangkan satu juta rumah murah yang terjangkau oleh masyarkat berpenghasilan Ekonomi menengah kebawah .

Untuk mendukung program pemerintah satu juta rumah PT. PERSADA BUANA RAYA segera membangun rumah murah bersubsidi, LEUWILIANG ASRI RESIDENCE di wilayah Leuwiliang Bogor Barat ,tempat yang sangat asri di hamaparan bebukitan air sugai yang jernih dan udara sejuk ,letak lokasi  di jalan Henggar Desa Cibeber 1 kecamatan Leuwiliang.

Fasilitas umum yang terjangkau , lokasi hanya satu kilo meter dari terminal Leuwiliang , rumah sakit umum daerah (RSUD) dan pusat perbelanjaan pasar Leuwiliang ,tersedianya kendaraan angkutan umum 24 jam dengan berbagai jurusan,seperti baranangsiang jasinag,pasar merdeka Leuwiliang,Tangerang Jasinga dan segera di buka jalur bus Leuwiliang Pelabuhan Ratu .

Direktur pemasaran LEUWILIANG ASRI RESIDENCE  M Agus Sukemi ditengah kesibukannya sempat berapresiasi .

Rumah yang akan kami bangun sekitar 200 unit untuk tipe 30/60 ruhah subsidi, 150 unit tipe 36/60  untuk komersial  lokasi juga akan kami lengkapi dengan pasilitas, seperti kolam renag,putsal dan sarana lainnya,  harga yang sangat murah dan terjangkau oleh masyarakat  berpenghasilan Ekonomi menengah ke bawah dengan pasilitas  kredit Bank BTN .

Untuk pemasaran kami bekerjasam dengan koprasi perumahan masyarakat (KOPERMAS) Kabupaten Bogor selain pembelinya dari anggota koperasi juga di jual secara umum , bagi masyarakat yang berminat bisa menghubungi kami di kantor perumahan PERMATA  KEMANG, jalan raya Parung - Bogor blok B 3/11 atau melalui telpon. 081298778540 -  087770019 . Kata M Agus Sukemi berpromosi.

Advetorial, By Rahmat Husein.

Kepala Desa Pabuaran diduga gandakan surat tanah

BOGOR, TRIBUNEKOMPAS.com - Lahan seluas  11423 meter persgi  atas nama RDM  yang di peroleh dari PT.Aspariat kamalindo sejak juli 2012 , surat pemindahan hak yang di tandatangani kepalaDesa Pabuaran Mad aidin dan Camat Gunung sindur Renaldi Yushab Fiansyah.

Kepala Desa Pabuaran  tak  berani mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa karana diatas lahan tersebut dianggap ada  pemilik lain BP TWP  padahal kepala Desa sudah menerima uang lebih dari 100 jt  untuk  adaministrasi .

Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Mad aidin ketika di konfimasi beberapa waktu lalu di ruang kerjanya kantor Desa Pabuaran mengatakan,'' saya memang menandatangadi surat pemindahan hak di hadapan Camat Renaldi Yushab Fiansyah,saya merasa di intimidasi oleh Camat Renaldi hingga saya menurut saja pada waktu itu ,tapi untuk mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa atas nama RDM saya tidak bisa karena di atas tanah itu ada pemilik lain.

Saya baru mengeketahui  belakangan ini kalau di lokasi itu ada pemilik lain ,untuk menyelesaikan masalah ini saya akan memita pihak kecamatan untuk mengundang semua pihak yang terkait dan juga akan menghadirakan BPN untuk minta penjelasan mengenai  lokasi  tersebut .

Camat Gunung Sindur Renaldi Yushab fiansyah yang kini menjadi Camat  Jonggol, ketika disambangi di kantornya mengatakan,''saya memang menandatangani pemindahan hak dan teregister di kantor Kecamatan Gunung Sindur tapi saya tidak mengintimidasi kepala Desa, saya minta kepala Desa Pabuaran untuk dapat menyelesaikan persoalan ini apa bila saya dimimta hadir untuk membantu menyelesaikan, saya akan hadir kapan saja saya siap ucapnya.

Rahmat. H.

Donald Trump Ancam Akhiri Kemerdekaan Pers Amerika Serikat

 Donald Trump Ancam Akhiri Kemerdekaan Pers Amerika Serikat
Donald Trump. 
 
TEXAS, TRIBUNEKOMPAS,com - Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mengancam akan  mengirimkan gugatan terhadap proteksi kebebasan pers di Amerika Serikat. Ancaman tersebut dikirimkan untuk menggugat Amandemen Pertama yang menjamin serta melindungi kebebasan berbicara dan berekspresi.

"Saya akan mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Jadi, ketika koran menulis hal negatif dengan sengaja dan menulis artikel palsu, kami bisa menuntut mereka dan memenangi pengadilan dengan banyak uang," kata Trump, Jumat, 26 Februari 2016, di Fort Worth, Texas, seperti dikutip Politico.

"Ketika The New York Times atau The Washington Post karena suatu alasan menulis beberapa hal, kami bisa menuntut mereka dan memenanginya. Bukan karena tidak memiliki kesempatan untuk menang, tapi mereka benar-benar dilindungi. Kami akan membuka hukum pencemaran nama baik," ujar Trump.

Trump, yang Jumat itu meraih dukungan dari Gubernur New Jersey Chris Christie, mencerca media yang banyak menyerangnya. Dia menyatakan tidak takut untuk menuntut siapa dan apa yang dia inginkan. Namun Trump dinilai tidak memahami bahwa hukum pencemaran nama baik adalah domain provinsi.

Amandemen Pertama menyatakan dengan tegas bahwa hukum menjamin atau menjembatani kebebasan berbicara atau kebebasan pers. Putusan Mahkamah Agung Amerika pada 1964 saat kasus New York Times Co v Sullivan telah membuat pejabat publik sulit mengamandemennya kembali.

Berkaca pada kasus 1964, Mahkamah Agung menyatakan sulit bagi tokoh masyarakat Amerika menuntut pers. Alasannya, untuk mencerminkan komitmen nasional perdebatan tentang isu-isu publik harus tanpa hambatan, kuat, dan cakupannya terbuka. Hasilnya, perdebatan berlangsung keras, kaustik, serta kadang-kadang tajam terhadap pemerintah dan pejabat publik. "Jadi Trump adalah kurang beruntung," tulis Huffington Post.

Tommy.

Bupati Resmikan RKB MTsN 1 dan MIN 1 Bolmong

Bupati Resmikan RKB MTsN 1 dan MIN 1 Bolmong
Bupati Bolaang Mongondow Hi Salihi Mokodongan, saat menggunting pita

BOLMONG , TRIBUNEKOMPAS.com Bupati Bolaang Mongondow Hi Salihi Mokodongan, hari ini, Rabu (24/2) meresmikan gedung Ruang kegiatan Belajar (RKB) Madrasah Tsanawiyah Negri 1 dan Madrasah Ibtidaiyah Negri 1 di MTs N 1, kota Lolak.

Peresmian dua RKB tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh bupati yang didampingi Kakanwil Kemenag Sulut dan Kakan Kemenag Bolmong , serta dilanjutkan dengan peninjauan RKB.
Gedung RKB tersebut didanai dari APBN Tahun Anggaran 2015, yang dialokasikan melalui Kemenag Bolmong, Pemkab dan Kemenag .

Hi Salihi, dalam sambutannya mengatakan ruang kelas yang baik, memadai dan layak, secara signifikan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan kedepan dapat melahirkan generasi yang membaggakan.

“Mari kita jaga bersama fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah dengan sebaik baiknya, agar berdaya guna dalam meningkatkan kualitas SDM, demi kemajuan daerah kita agar sejajar dengan daerah lainnya” ujar bupati.

Hadir dalam acara tersebut, Kakanwil Kemenag Prop Sulut Drs Hi Suleman Awad M.Pd bersama jajaran, Kakan Kemenag Bolmong Drs Tavip Pakaya bersama jajaran, para pendidik dan peserta didik dari MTs N 1 dan MIN 1 Lolak.

Mar.

Negara-negara Berkembang Ini Lebih Parah dari Indonesia

 Negara-negara Berkembang Ini Lebih Parah dari Indonesia
Ilustrasi grafik perekonomian.

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Indonesia menutup tahun 2015 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen. Meski tidak terlalu tinggi, kondisi perekonomian Indonesia masih lebih baik dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya di dunia.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, menjelaskan, ada beberapa negara berkembang yang terlilit masalah dalam perekonomiannya.
Negara mana saja yang dimaksud? Salah satunya adalah China.

Menurut Tony, China mengalami penurunan daya saing lantaran upah buruh yang meningkat.
Hal ini biasa terjadi pada negara yang pertumbuhan ekonominya kuat sehingga pendapatan per kapita ikut meningkat. Dengan demikian, upah pun akan meningkat.

“Akhirnya, banyak perusahaan di China mulai melakukan relokasi ke negara lain. Ini juga alasan mengapa Pemerintah China melakukan devaluasi yuan, yang bertujuan meningkatkan daya saing ekspor,” kata Tony di Jakarta, Senin (15/2/2016) malam.

Selain upah buruh yang meningkat, China juga mengalami masalah berkurangnya belanja pemerintah untuk menstimulus perekonomian.

Ini terjadi karena China sudah membangun apa pun sehingga akhirnya mencapai titik jenuh.
Dampaknya, China mencari proyek di luar negeri, seperti Indonesia, Iran, dan Thailand.

Negara berkembang lain yang bermasalah adalah Brasil. Sebab, negara ini terlalu bergantung pada produk primer dan komoditas, yang saat ini harganya sedang jatuh.

Akibatnya, kata Tony, APBN negara tersebut jebol. Defisit APBN Brasil mencapai 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Bandingkan dengan defisit APBN Indonesia yang hanya 2,5 persen dari PDB.

“Ada lagi yang lebih parah, yaitu Venezuela, yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Karena terlalu mengandalkan penerimaan dari minyak, APBN pun jebol.Untuk mengatasinya, Pemerintah Venezuela malah mencetak uang. Akhirnya, inflasi mencapai 240 persen,” kata Tony.

Negara tetangga Indonesia pun mengalami masalah, yakni Malaysia. Tony mengungkapkan, cadangan devisa Malaysia kini hanya tinggal 92 miliar dollar AS, sementara Indonesia mencapai 102 miliar dollar AS.

“Mereka terkena pukulan jatuhnya harga minyak. Petronas juga kolaps sehingga penerimaan pemerintah jadi berkurang, apalagi Perdana Menteri-nya ketahuan korupsi,” ungkap Tony.
ToM.

Sekko Jaksel Menekankan Bendahara Harus Dapat menginventarisir Aset

Sekko Jaksel, Menekankan Bendahara Harus Dapat menginventarisir Aset
Bendahara saat mengikuti Sosialisasi tentang Aset Pemda

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com- Bendaha merupakan ujung tombak, kalau inventarisasi salah maka kedepan akan kejadian, seperti di Jakarta Barat ternyata kantor walikota itu bukan aset milik Pemprov DKI Jakarta miris, SDN 01/02 Petukangan Selatan Pesanggrahan ternyata aset kita diakui orang-orang yang tidak berkepentingan dan sebagian ada di lingkungan pendidikan yang belum diinventarisir.

“Lahan seluas 1,5 juta meter persegi fasos fasum barang-barang bisa berupa tanah dan bangunan Pemprov DKI Jakarta belum diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Ini kelemahan kita betul-betul suatu kelemahan kita yang belum dinventarisir berapa banyak kerugian Pemprov”.

“Kehadiran Bapak/Ibu Bendahara Sekolah di sosialisasi ini merupakan ujung tombak untuk menyelamatkan aset Pemda,” Demikian ujar Desi Putra Sekretaris Kota Adm. Jakarta selatan saat kegiatan Sosialisasi Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Aula SMPN 12 Jakarta, Jl. Wijaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (22/2).

Dalam kesempatan itu, Desi Putra menerangkan awal Maret ini Neraca Pemprov DKI Jakarta harus selesai, maka itu kita harus kerja keras kejar tayang, kerja target. Neraca Pemprov DKI Jakarta masih terdapat angka 24,6 Trilyun yang belum di validasi dan Rp 98,3 milyar adanya di Sudin Pendidikan Jakarta Selatan, maka saya harapkan ayo kerja keras.

“Kita mulai inventarisir cek lagi bagaimana barang kita, pegang teguh semboyan Jakarta Selatan yaitu, integritas, profesional, transparan, disiplin dan santun,”tandasnya Desi Putra.
Edy.

Oknum Polisi Mutilasi 2 Anak Kandungnya Secara Sadis

Oknum Polisi  Mutilasi 2 Anak Kandungnya Secara Sadis
Tersangka Oknum Polisi Brigadir Petros Bakus.

PONTIANAK, KONTRASNEWS.com –Tragis betul kejadian yang menimpa sebuah keluarga di asrama Kepolisian Resor Melawi, Kalimantan Barat itu. Brigadir Petros Bakus, 28 tahun, merupakan kepala keluarga itu. Tapi anggota Satuan Intelijen Keamanan Polres Melawi ini diduga membunuh dua anaknya sendiri.

“Korban atas nama Febian, 5 tahun, dan Amora, 3 tahun,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto. Yang lebih mengerikan, dia memutilasi tubuh kedua anaknya. Menurut Arief, pembunuhan itu berlangsung pada pukul 00.00, Jumat, 26 Februari 2016.

Kepolisian mendapatkan penjelasan dari istri pelaku bahwa sudah sepekan terakhir Petros kerap marah sendiri di rumah. Sang suami, ucap istri Petros kepada polisi, seolah didatangi makhluk halus. Petros mengaku sering mendapat bisikan.

“Pada saat kecil umur 4 tahun, pelaku sering mengalami kejadian serupa dan merasakan kedinginan,” ujar Arief merujuk pada keterangan keluarga korban.

Pada Jumat dinihari yang nahas itu, istri Petros terbangun dari tidurnya. Sang suami datang sambil membawa parang yang berlumuran darah. Petros menuturkan akan membunuh istrinya itu.

Istri Petros berupaya mengulur waktu. Ia meminta Petros membolehkannya menengok dua anaknya. Petros justru memberi tahu bahwa dua anak mereka sudah meninggal. Petros mengaku membunuh mereka.
Tak kurang akal, sang istri meminta Petros mengambilkan minum untuknya sebelum membunuhnya. Petros yang kalap luluh juga. Ia mengambilkan minum untuk sang istri. Tak menyia-nyiakan kesempatan, sang istri melarikan diri dan meminta tolong warga asrama.

“Diduga, tersangka mengalami schizophrenia. Saat ini polisi tengah olah TKP, memeriksa saksi-saksi dan pelaku,” tutur Arief. Dia saat ini tengah dalam perjalanan menuju Polres Melawi, yang berjarak tujuh jam dari Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat.

Keterangan Istri Korban
“Mereka Baik, mereka mengerti, mereka pasrah. Maafkan Papa, ya, Dik.” Ucapan Petrus Bakus, anggota Kepolisian Resor Melawi, Kalimantan Barat, pada Jumat dinihari, (26/2), itu mungkin tak akan dilupakan Windri, istri pelaku. Saat itu Petrus berdiri di samping ranjang sembari membawa parang yang berlumuran darah.

Berdasarkan cerita Windri kepada penyidik Kepolisian Resor Melawi, Petros yang sudah uring-uringan selama sepekan terakhir telah memutilasi dua anaknya: Febian, 5 tahun, dan Amora, 3 tahun. Windri mengaku sempat melihat jenazah dua anaknya di kamar mereka.

Windri kabur. Ia berlari ke rumah Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Melawi Brigadir Sukardi, tetangga rumahnya yang berada di asrama Polres. Windri lantas diamankan Sukardi, yang segera mengunci rumahnya. Sukardi melihat Petros keluar rumah menuju tempat persembunyian Windri. Petros kemudian duduk di teras rumah Sukardi. “Sudah saya bersihkan, Bang,” kata Sukardi. “Saya menyerahkan diri.”

Suara rebut-ribut dari peristiwa tersebut membuat Kepala Kepolisian Sektor Manukung Ajun Komisaris Sofyan mendatangi lokasi kejadian. Sofyan bersama Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Melawi segera membawa Petros ke Polres Melawi. Sedangkan Windri untuk sementara dibawa ke kediaman Kepala Polres Melawi.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto menuturkan tengah menuju Polres Melawi, yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar tujuh jam perjalanan dari Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat.

“Saya akan sampaikan langsung kepada istri korban, ucapkan belasungkawa, dan memproses kasus ini. Pelaku tengah diperiksa intensif. Untuk sementara didalami dulu oleh kepolisian,” ucap Arief.
Mat/Tok.

Suap 10 Ribu Dollar Jelang Munas Golka

Suap 10 Ribu Dollar Jelang Munas Golkar

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Setelah gaduh perseteruan dua kubu antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, kini Partai Golongan Karya (Golkar) kembali digegerkan adanya dugaan suap menyuap menjelang Musyawarah Nasional (Munas) pemilihan Ketua Umum baru.

Para sesepuh Golkar sangat menyanyangkan adanya isu tersebut. Padahal sudah santer digaungkan, agar dalam pemilihan ketua umum (Ketum) baru Golkar tidak disusupi aksi suap menyuap untuk memperoleh suara di Munas Golkar nanti.

Sesepuh senior mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla, sebelumnya telah beberapa kali mewanti-wanti kepada seluruh kader Partai Golkar agar mengharamkan politik uang dalam pemilihan Ketum Golkar.
“Saya sangat mengharapkan agar kader-kader Golkar tidak melakukan aksi suap dalam Munas nanti,” jelas Jusuf Kalla, yang kini menjadi Wakil Presiden RI.

Dugaan bagi-bagi uang dollar menjelang Munas Golkar muncul setelah Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid mengaku mendapatkan laporan dari salah seorang pengurus DPD II mengenai politik uang jelang pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar.

Diungkapkan Nurdin Halid, pengurus DPD II tersebut mengaku akan diberi 10.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 95 juta jika memberikan surat dukungan kepada seorang bakal calon.
Meski mengaku telah mendapatkan bukti, Nurdin enggan buka-bukaan soal calon ketua umum serta pengurus DPD II yang dimaksud.

Sontak, pengakuan Nurdin Halid membuat geger seluruh kader Golkar. Sementara Nurdin Halid sendiri seperti sengaja menyimpan data calon Ketum yang menawarkan uang dollar bagi pengurus DPD II agar memberikan suaranya setelah disuap.

Reaksi keras kemudian datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mantan Ketum Golkar ini berkomentar dengan nada tinggi, dikatakannya Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar sudah menindaklanjuti dugaan politik uang jelang musyawarah nasional.

“Ya karena itulah DPP, Ketua (Umum) Pak Ical, (Wakil Ketua Umum) Agung Laksono, minta KPK, Bareskrim turut mengawasi (Munas),” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (26/2).
Kalla yakin pemilik hak suara dalam Munas Gaolkar nanti tak asal pilih Ketua Umum. Apalagi memilih hanya atas dasar uang.

“Pasti daerah itu kan memilih yang mempunyai latar belakang yang baik, yang mampu, bersih, pasti,” kata Kalla, yang kini menjabat wakil presiden.

Akan Ditinggalkan
Politisi senior Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo, beranggapan jika politik uang masih marak terjadi pada penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas), maka partai harapan Golkar untuk merebut kembali suara publik akan pupus.

Politik uang, menurut dia, menyebabkan hanya orang-orang yang punya uang bisa jadi ketua umum. Sikap dasar Golkar pun semakin ditinggalkan, yaitu musyawarah mufakat dan gotong royong.
“Kalau mau terus seperti itu (politik uang), harapan untuk Golkar enggak ada. Kalau Golkar enggak ada harapan, masa publik pilih Golkar,” kata Indra di Jakarta, Jumat (26/2).

“Kami sangat mengharapkan pada teman-teman untuk tidak memulai Munas ini dengan politik uang,” ujarnya.

Indra enggan menyebutkan kandidat-kandidat calon ketua umum mana saja yang terlibat politik uang dan mana saja yang bersih. Ia menilai hal tersebut tak etis mengingat semuanya adalah kader Partai Golkar. Termasuk membenarkan nominal sebaran uang yang disebutkan beberapa kader Partai Golkar.
Misalnya, pernyataan Nurdin halid yang mengatakan bahwa salah satu calon ketua umum Golkar menjanjikan 10.000 dollar Singapura untuk memberi surat dukungan.

Menurut Indra, rumor politik uang tersebut sangat sulit dibuktikan karena tentunya pemberi maupun penerima sama-sama tidak akan mengakui.

“Pokoknya jangan ada tuduh menuduh dulu,” ucapnya.

Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid sebelumnya membeberkan adanya pengakuan dari salah satu Ketua DPD II di wilayah Sulawesi Utara yang dijanjikan uang oleh seorang calon ketua umum untuk memberikan surat dukungan.

“Pengakuan DPD II, dia dijanjikan 10.000 dollar Singapura untuk memberi surat dukungan,” kata Nurdin Kamis (18/2). Dugaan politik uang ini dibicarakan oleh para Ketua DPD I saat berkumpul di kediaman Nurdin, Rabu malam. Dalam pertemuan itu, lahir sejumlah kesepakatan untuk menghindari politik uang.
Salah satunya, DPD I dan II Golkar dalam menerima sosialisasi dari caketum juga tidak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan.

Tanpa Surat Dukungan
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo mendukung usulan agar pemilihan ketua umum Partai Golkar tak lagi menggunakan surat dukungan.

Menurut dia, hal tersebut akan meminimalisasi adanya praktik jual-beli suara untuk meminta dukungan suara terhadap kandidat calon tertentu. Kalau perlu, pemilihan dilakukan dengan masuk ke bilik pemilih.
“Saya mengharapkan sekali panitia nanti menyusun pemilihan dengan cara seperti itu. Tanpa surat dukungan lagi,” tutur Indra di Jakarta, Jumat (26/2).

Usulan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan wakilnya Agung Laksono.

“Sudah disampaikan bang Ical maupun mas Agung kita enggak akan pakai cara itu lagi,” ujar dia.
Hal senada juga diungkapkan Politisi Partai Golkar, Agun Gunanjar. Ia meminta agar pemilihan ketua umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional April mendatang tidak lagi menggunakan mekanisme surat dukungan.

“Mekanisme pencalonan dan pemilihan akan terjamin jujur, transparan, akuntabel, dan demokratis tanpa menggunakan surat-surat dukungan pada saat pencalonan bakal calon,” kata Agun.

Pada Munas Bali yang digelar akhir 2014 lalu, untuk ditetapkan menjadi calon ketua umum, minimal dibutuhkan surat dukungan sebesar 30 persen dari 529 suara peserta yang terdiri dari dewan pimpinan daerah tingkat I (provinsi), tingkat II (kabupaten/kota), dan organisasi sayap Golkar.

Pada munas mendatang, Agun menyarankan agar dukungan 30 persen itu diganti dengan voting tertutup langsung di lokasi munas.

Setelah ketua umum terpilih, lanjut dia, dibentuk DPP untuk lima tahun oleh ketum terpilih bersama-sama formatur yang mencerminkan kekuatan organisasi dan struktur partai agar DPP yang dihasilkan solid, mencegah timbulnya friksi, atau faksi pada kemudian hari.

Selain itu, Agun juga menyarankan kepada peserta munas agar memilih pemimpin yang dijamin lebih bersih, lebih baik, lebih bisa diterima semua pihak, mampu mempersatukan, dan lebih menjamin, menahan, bahkan meniadakan praktik politik uang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, calon ketua umum Golkar yang terbukti melakukan politik uang untuk mendapat dukungan dari para pemilik hak suara akan langsung didiskualifikasi.

Langsung Didiskualifikasi
“Kalau ada, kami sepakat men-drop orang itu, kalau terbukti,” ujar Agung di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, kemarin.

Agung menegaskan, partainya ingin mencari sosok yang tidak hanya kredibel, berkarakter kuat serta mumpuni soal pemimpin, tetapi juga bersih.

Atas dasar itu, pengurus Golkar telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, beberapa waktu yang lalu.

Golkar meminta lembaga penegak hukum itu mengawasi jalannya Munas Golkar sebelum dan sesudahnya.
“Kami harus hindari money politic dengan bantuan KPK dan polisi supaya enggak ada jual beli suara. Suratnya paling lambat minggu depan dikirim,” ujar Agung.

Agung berharap kerjasama ini menjadi langkah pencegahan yang baik bagi para calon ketua umum Golkar untuk tidak melakukan politik uang dalam Munaslub Golkar yang akan dilaksanakan akhir Maret atau awal April 2016.

Inilah para kader Golkar yang sementara disebut akan maju sebagai calon ketua umum Golkar dalam Munas nanti. Diantaranya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar dipastikan mencalonkan diri sebagai ketua umum, Idrus Marham, mengatakan bahwa dirinya optimis akan bisa mengalahkan calon-calon lain dalam Musyawarah Nasional .

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar Mahyudin juga menyatakan siap untuk maju sebagai calon ketua umum. Mahyudin bahkan menyatakan siap untuk maju sebelum ada kepastian apakah munas rekonsiliasi ini akan digelar.

Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Setya Novanto, menjadi salah satu yang dijagokan oleh Agung Laksono untuk menjadi calon ketua umum Golkar.
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Priyo Budi Santoso, juga mempertimbangkan pencalonannya di munas.

Nama Ade Komarudin juga menjadi salah satu yang dianggap layak untuk masuk bursa pemilihan calon ketua umum Partai Golkar, dan Aziz Syamsuddin diusulkan salah satunya oleh organisasi sayap Golkar, Kosgoro 1957.

Tommy.

Erupsi Bromo, Kabupaten Malang Emoh Bagikan Masker

Written By Tribunekompas on Jumat, 18 Desember 2015 | 00.44

Erupsi Bromo, Kabupaten Malang Emoh Bagikan Masker
Petugas mennggunakan alat Electronic Distance Measurement (EDM) mengamati perkembangan fisik Gunung Bromo akibat erupsi di Pos Pantau Pengamatan Gunung api Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, 16 Desember 2015.  
 
 
PROBOLINGGO, TRIBUNEKOMPAS.com - Pejabat Bupati Malang, Hadi Prasetyo, 'menyeberang' ke Dusun Cemoro Lawang yang ada di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, untuk memantau secara langsung erupsi Gunung Bromo. Hadi menyatakan merasa perlu datang ke wilayah Probolinggo untuk melihat aktivitas vulkanis Gunung Bromo dari posisi terdekat. 

"Kami harus melihat keterkaitan antara masyarakat di Malang dengan masyarakat di sini, termasuk kalau terjadi erupsi evakuasinya seperti apa," ujar dia, Kamis 17 Desember 2015.

Selain itu, karena adanya ritual tokoh-tokoh adat Tengger melintasi batas-batas wilayah administratif. Sehingga diharapkan bisa bersinergi untuk melakukan penyelamatan nantinya. "Karena kalau sudah terjadi erupsi atau keadaan darurat, kami tidak lagi memikirkan batas," kata dia.

Jika ada warga Probolinggo yang terancam jika kemudian lebih cepat untuk dievakuasi ke Malang, maka bisa langsung dievakuasi ke Malang. Atau sebaliknya.

Dalam kunjungannya itu, dia mengatakan diperlihatkan laporan seismik dan laporan ketinggian asap yang terjadi peningkatan. "Kami melihat situasinya seperti apa, masyarakat ternyata masih tenang," katanya.

Hadi mengatakan ada dua desa yang berpotensi terdampak erupsi di wilayah Kabupaten Malang. Adapun antisipasi bencana secara keseluruhan dilakukan dengan menyiapkan masker hingga 50 ribu lembar.

Tapi diakuinya semua masih disimpan saja--belum dibagikan. Alasannya, ada tradisi yang sangat sensitif bahwa ketika ada persiapan yang dianggap mencolok malah seperti ngajab (mendoakan). "Posisi evakuasi jika harus dilakukan juga sudah siap di Wringinanom, sampai dapur umum dan tenda. Tapi ya semua masih kami simpan," katanya. 

Sementara itu, informasi pengamatan secara visual, Kamis pagi hingga siang, 17 Desember 2015 menyebutkan cuaca Bromo cerah, angin tenang, suhu 12 derajat Celcius. Gunung Bromo tampak jelas dan mengeluarkan asap kelabu tebal dengan tekanan kuat setinggi sekitar 1.500 meter di atas puncak atau 3.829 meter diatas permukaan laut dan mengarah ke Barat Laut dan Utara.


Jok.

Agus Rahardjo Yang Miskin Itu Jadi Ketua KPK 2015-2019

Agus Rahardjo Yang Miskin Itu Jadi Ketua KPK 2015-2019
Ketua KPK 2015-2019, Agus Rahardjo.

 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memiliki lima pemimpin baru. Dalam voting yang digelar di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 17 Desember 2015, Agus Rahardjo terpilih menjadi Ketua KPK.

Dalam voting, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini berhasil mengungguli Basaria Pandjaitan, satu-satunya perempuan yang lolos menjadi pemimpin KPK, dengan 44 suara.

Siapa sesungguhnya Agus Rahardjo? Lahir di Magetan, Agus selalu identik dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ini karena Agus ditunjuk menjadi ketua lembaga itu menggantikan Roestam Sjarief pada 2010 dan baru lepas tahun 2015, ketika Agus mau mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.

LKPP dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007. Sebelum menjabat Kepala LKPP, lelaki 59 tahun ini pernah menjabat Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Karier Agus banyak dihabiskan sebagai pegawai negeri sipil dengan menjadi anggota staf perencanaan pembangunan di Bappenas. Lulusan Teknik Sipil ITS awalnya bercita-cita menjadi kontraktor, tapi nasib membawanya menjadi PNS.

Agus juga tercatat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Namun ia memilih mundur pada 2010 karena kesibukannya di LKPP.

Sejak ikut tes calon pimpinan KPK, Agus sudah dikenali wartawan karena komentarnya yang fenomenal. Ia mengajak masyarakat meludahi koruptor. Dalam wawancaranya saat tes di gedung Sekretariat Negara, Agus mengaku kesal dengan koruptor yang berani melawan KPK.

Menurut Agus kala itu, banyak koruptor tertawa menghadapi KPK. “Ini memprihatinkan. Makanya perlu ada hukuman dari masyarakat, seperti di lingkungan sekitar tidak diajak bergaul. Diludahi juga bisa,” ucapnya.

Saat diuji kelayakan kemarin, ia menyatakan ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi kalau terpilih menjadi pemimpin komisi antirasuah. Gugatan itu terkait dengan putusan MK yang tidak membolehkan Dewan Perwakilan Rakyat mengetahui susunan anggaran pemerintah hingga tingkat satuan tiga. “Saya orang yang tidak setuju kalau DPR tidak boleh tahu satuan tiga. Seharusnya lebih detail. Semua orang tahu yang diajukan pemerintah detail sekali. Dibuka ke publik,” ujar Agus.

Agus Rahardjo, ketua KPK 2015-2019, setelah lolos menjalani test di DPR RI.
Agus Rahardjo 

Menurut dia, dengan dibukanya anggaran sedetail mungkin ke publik, sisa lebih penghitungan anggaran yang terjadi setiap akhir tahun bisa dikurangi. Agus menilai, selama ini, penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah, lembaga, atau kementerian yang lambat bukan lantaran takut diawasi KPK. “Ini sistem yang perlu kita ubah dan sempurnakan,” tuturnya.
Agus mencontohkan Amerika Serikat yang membuka detail anggarannya. Pemerintah negara itu bahkan mengajukan anggaran ke legislatif jauh-jauh hari. Pembahasan anggaran Amerika setiap tahun dimulai Oktober, tapi pada Februari sudah diajukan. Karena itu, legislatif dan publik bisa memelototi satu per satu anggaran yang diajukan.

Agus juga mendorong penerapan e-budgeting pada setiap pengadaan. Menurut dia, sudah ada contoh keberhasilan penerapan e-budgeting, di antaranya ditemukannya korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kenapa UPS tidak perlu, gara-gara diterapkan e-budgeting. Sekolah tidak begitu membutuhkan UPS,” katanya.

Hal lain dari Agus adalah kekayaannya. Pejabat eselon II ini ternyata hanya memiliki uang Rp 20 juta di empat rekeningnya.

Sedangkan kekayaannya yang lain adalah sebidang tanah di Jonggol serta kaveling tanah di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, dan Citra Raya, Tangerang. Dia mengaku memperoleh kekayaan tersebut dengan cara menabung. Menabung dari gaji yang dimilikinya dan saat aktif sebagai pembicara di lembaga international di Paris pada 1995-1997.

Profil Agus Rahardjo
Ini data profil seorang yang sekarang menjadi ketua KPK, Agus Rahardjo.

– Tahun 2006, menjabat Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ) Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

– Tahun 2007 menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. PPKPBJ merupakan cikal bakal LKPP.

– Tahun 2010, Agus Rahardjo dilantik menjadi Kepala LKPP menggantikan Roestam Syarief yang memasuki masa pensiun. Pelantikan dilakukan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Adapun Susunan Pejabat LKPP menjadi Kepala LKPP: Agus Rahardjo, Sekretaris Utama LKPP: Eiko Whismulyadi, Deputi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP: Agus Prabowo, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP: Bima Haria Wibisana.

– Tahun 2011, tepatnya tanggal 6 Januari 2011, Agus Rahardjo bersama sejumlah pejabat antara lain Ketua KPK Busyro Muqqodas, kepala BPKP Mardiasmo dan Menhan Purnomo Yusgiantoro melakukan deklarasi anti korupsi.

– Tahun 2015, posisi Agus Rahardjo sebagai ketua LKPP, digantikan oleh Agus Prabowo. Sebelumnya, Agus Prabowo menjabat Deputi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP. Saat itu Agus Rahardjo dikabarkan mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

– Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, Agus Rahardjo terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2015-2019 bersama empat pimpinan KPK terpilih lainnya yakni Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, yang sebelumnya menjabat sebagai hakim Adhoc pengadilan tipikor, Laode Muhamad Syarif, dosen dari Universitas Hassanudin dan seorang konsultan Hukum, dan Saut Situmorang yang merupakan staf ahli Badan Intelijen Negara (BIN).

Tomy.

Polisi Kini Buru Para Pelanggan Prostitusi Artis

Polisi Kini Buru Para Pelanggan Prostitusi Artis
Pemain film Nikita Mirzani usai menjalani pemeriksaan di Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya Jakarta, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
 
JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri masih memburu seseorang berinisal A, karena diduga sebagai otak pelaku dalam jaringan prostitusi artis yang saat ini dibongkar kepolisian. “Dugaannya A itu otaknya, karena dia yang mengatur,” ujar Osnar Johnson Sianipar selaku kuasa hukum tersangka O dan F, kemarin.

Osnar membeberkan bahwa saat ini kepolisian sedang memburu enam nama baru. Enam nama tersebut, kata Osnar, tiga di antaranya adalah pelanggan artis Nikita Mirzani dan PR, yang disebut sebagai finalis Miss Indonesia, Puty Revita. Tiga nama lain diduga adalah muncikarinya.

Para muncikari itu dikoordinasi oleh A yang sekaligus menjadi dalang jaringan prostitusi artis. Peran A sangat besar, karena dia bersama sejumlah artis yang mengatur harga. Namun, Osnar enggan membeberkan dua nama lain muncikari yang saat ini diburu kepolisian. Alasannya, jika inisial dibocorkan, akan mempengaruhi hasil penyelidikan kepolisian. “Kami belum bisa langsung memberi inisial,” katanya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa peran kliennya hanya sebatas membantu transaksi seksual itu berjalan. Kliennya bernama O, kata dia, hanya membantu melayani pelanggan karena dia juga bekerja di salah satu klub malam di Jakarta. Sementara peran F sebagai penghubung antara artis dan pelanggan.

Kata Osnar, F tidak serta-merta menjadi muncikari tunggal. Karena A bertindak sebagai muncikari yang mempertemukan dua artis tersebut kepada F dan O. Mereka kemudian bersama-sama menjual artis itu pada pelanggan dari kalangan pengusaha tambang.

“Klien saya sendiri tidak mengenal dengan NM dan PR,” ujarnya. Mereka diduga saling mengenal saat transaksi dilakukan di hotel kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 10 Desember 2015. Saat itu mereka digerebek Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Kasus O dan F merupakan pengembangan dari kasus muncikari artis Robby Abbas. Umar mengatakan O berperan sebagai pengganti posisi Robby sejak ia ditangkap pada Agustus 2015. Atas perbuatannya, O dan F dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Mereka diancam hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun. Mereka juga diancam denda minimal Rp 120 juta dan maksimal Rp 600 juta.

Rencananya, hari ini, O dan F bakal menjalani pemeriksaan tambahan lagi. Pemeriksaan akan didampingi Osnar selaku kuasa hukumnya. “Akan dimintai data tambahan untuk membongkar jaringan prostitusi artis,” kata Osnar.

Tom.

AS Tuduh, Maskapai Kuwait Diskriminasi karena Tolak Warga Israel

Maskapai Kuwait Diskriminasi karena Tolak Warga Israel
Kebijakan maskapai itu ditentang setelah menolak menjual tiket penerbangan kepada seorang warga Israel, Eldad Gatt di bandara Heathrow, London.
 
 
AMERIKA, TRIBUNEKOMPAS.com – Maskapai penerbangan Kuwait Airways menghapus rute penerbangan ke bandara John F Kennedy di New York dan Heathrow, London, setelah pemerintah AS mengancam upaya hukum atas penolakannya menjual tiket untuk warga Israel.

Pada bulan September, Departemen Perhubungan AS mengirim surat kepada maskapai itu dan memperingatkan agar mengakhiri apa yang dikatakan sebagai tindakan diskriminasi.

Departemen Perhubungan AS mengonfirmasi kepada kantor berita AFP pada Rabu (16/12/2015) bahwa maskapai milik pemerintah Kuwait, Kuwait Airways, telah diberitahu sebelumnya untuk menghapus beberapa rute layanan terbang.

Penghapusan rute ini dimulai pada pertengahan Desember dan ditandai dengan adanya keterangan “Error Message” ketika memesan tiket penerbangan ke dua kota yaitu London dan New York.

Menanggapi otoritas AS, maskapai Arab itu mengatakan mereka hanya mematuhi aturan hukum di Kuwait yang melarang semua bentuk hubungan komersial dengan warga Israel, baik yang bermukim di Arab ataupun warga negara yang berkebangsaan Israel.

Kebijakan maskapai itu ditentang setelah menolak menjual tiket penerbangan kepada seorang warga Israel, Eldad Gatt di bandara Heathrow, London dua tahun lalu.

Aturan hukum Kuwait melarang warganya untuk turut serta dalam perjanjian dengan orang-orang
Israel.

Alex.

PERUM BULOG DIVRE DKI JAKARTA

PERUM BULOG DIVRE DKI JAKARTA

VIDEO TAWAF 2015 MODERN

POPULAR NEWS

.

.

IKLAN JUAL RUKO di DEPOK

IKLAN JUAL RUKO di DEPOK

LOWONGAN

LOWONGAN

SEJARAH KERATON MANGKUNEGORO

.

.

.

.
 
Copyright © 2008. Tribunekompas - All Rights Reserved