KORAN DIGITAL HARIAN TRIBUNEKOMPAS.COM: Penerimaan Siswa Baru, Pungli Menggila di SMPN 5 Depok

Ini Bukti SMS Kasus Cebongan Terencana

SENGAJA: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan menemukan sejumlah bukti kasus penyerangan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, terencana dan adanya pembiaran dari Kepolisian Daerah dan petinggi TNI. Temuan Kontras tersebut di antaranya berupa pesan singkat personel polisi yang diterima oleh seorang korban Cebongansebelum kejadian. Isi pesan singkat tersebut adalah; "Barusan dapt bbm dari anggota: skilas info 'Mohon dianya rekan rekan untuk saat ini anggota Kopasus dengan menggunkan lima truk berpakaian preman sudah berada di Jogja terkait kematian anggota Kopasus di Hugos Kafe kemarin, ada instruksi dari dan group Kpasus untuk kegiatan dimulai nanti malam (ini bococran sms dari salah satu anggota kpasus yang bergerak ke jgja)'." Haris membeberkan bahwa pesan singkat tersebut diterima korban pada Jumat, 22 Maret 2013, pukul 20.58 WIB. Dia mengatakan pesan singkat tersebut sampai juga ke keluarga korban yang kemudian diterima oleh Kontras.

Jumat, 14 September 2012

Penerimaan Siswa Baru, Pungli Menggila di SMPN 5 Depok

/ On : 4:45:00 AM/ Terimakasih telah menyempatkan waktu untuk berkunjung. Berikanlah kritik, saran dan masukan dengan memberikan komentar.

DEPOK, (TRIBUNEKOMPAS)
By: Tommy.

- Praktek pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan oknum kepala sekolah dan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMPN5) Kota Depok, tahun ajaaran 2012, sangat tidak manusiawi. Hal tersebut diungkapkan beberapa orang tua murid, dan perantara yang menjadi penghubung calon siswa/murid dengan panitia PPDB SMPN 5, yang di ketuai oleh kepala sekolah SMPN 5, Hj. Eem.

Dalam pengakuan seperti yang ceritakan Rahmayani (oknum penghubung), dirinya telah mendapat persetujuan dan perjanjian dengan panitia PPDB SMPN 5, yang terdiri dari Iyang, Erna, Tri Utami, Agung dan ketua PPDB kepala sekolah SMPN 5 Hj. Eem, untuk mencari calon siswa yang hendak sekolah di SMPN 5 namun dengan imbalan harus memberikan uang sebesar 3 juta rupiah, untuk setiap calon siswa.

Atas kesepakatan tersebut kemudian Rahmayani berhasil mendapat para calon siswa sebanyak 20 orang, masing-masing di pungut uang sebanyak 3 juta rupiah dan uang tersebut di serahkan kepada panitia PPDB SMPN 5. Namun dalam prakteknya, panitia PPDB kemudian hanya menerima 5 calon murid/siswa untuk sekolah di SMPN 5 Depok.

"Untuk selebihnya calon siswa yang belum diterima akan di masukkan secara bertahap," jelas Rahmayani. Dan uang pungutan tersebut, tambah Rahma, selain diterima panitia PPDB SMPN 5, juga dipakai untuk membangun lapangan sarana olah raga SMPN 5.

"Bahkan salah seorang panitia PPDB meminta laptop dan sudah diberikan," kata Rahma.

Saat dikonfirmasi, panitia PPDB SMPN 5 mengakui telah menerima 5 siswa namun membantah telah mengadakan perjanjian dengan penghubung Rahma. Uang pungli dari orang tua siswa juga di gunakan untuk membangun lapangan sarana olah raga di SMPN 5. Begitupun dengan laptop yang diterima oleh oknum PPDB, disebutnya sebagai titipan dan akan dikembalikan. "Karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta," kata salah seorang panitia PPDB, Erna.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Kabidpendas), pada Dinas Pendidikan Kota Depok, Didi Supriyadi, ketika hendak dikonfirmasi Tribunekompas dikantornya, dikatakan oleh stafnya, sedang pergi ke Bandung. Begitupun, Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Nurdin.

Sementara itu, Ketua Nusantara Corrouption Wacth (NCW) S. Lubis, mengatakan pungli (pungutan liar) di SMPN 5 sudah sangat menggila. "Apa mereka itu tidak merasa sebagai orang tua dan mempunyai anak yang masih sekolah?, sekolahan harusnya menjadi contoh dan panutan yang membela kepentingan anak didik dan bukannya malah memanfaatkan anak didik untuk kepentingan pribadi dengan berbagai dalih," tegas Lubis dengan nada keras.

Ketua NCW tersebut, juga meminta agar aparat segera menindak para oknum di SMPN 5, yang menjadi panitia penerimaan murid baru (PPDB). "Pungutan liar ini sudah masuk ranah korupsi, sudah sepatutnya walikota dan aparat menindak para oknum tersebut," kata Lubis.